Madrasah (historis-sosiologis)

MADRASAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL

(Fungsi-Fungsi Sosial Madrasah Dari Kajian Sosiologis-Historis)

Oleh: Al Kautsar Kalebbi*

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah diartikan oleh sebagian orang dengan sekolah umum yang bercirikan agama. Di satu sisi lembaga pendidikan ini mengajarkan ilmu-ilmu agama, pada sisi yang lain juga mengajarkan ilmu-ilmu umum. Madrasah yang merupakan salah satu simbiotik budaya arab Islam ini pada perkembangannya di Indonesia memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Hampir di setiap daerah tidak ada tempat kecuali di situ ada madrasahnya.

Realitas ini menunjukan bahwa betapa sesungguhnya madrasah memiliki andil yang tidak sedikit dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran strategis yang dimainkan oleh lembaga ini sekaligus menunjukkan betapa sesungguhnya madrasah memiliki sumbangan dan kontribusi yang cukup signifikan dalam rangka membangun bangsa ini. Terlebih jika mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Potensi yang sedemikian ini nampaknya perlu diberdayakan terlebih madrasah sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, di samping memang bahwa madrasah memiliki akar sejarah yang panjang dalam sejarah pendidikan Islam sendiri. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana madrasah mengembangkan diri, berbenah dan terus menjaga kualitas sehingga kepercayaan dari masyarakat terus dapat dijaga, sehingga terbangun komunikasi yang harmonis antara madrasah itu sendiri dengan masyarakat sebagai pemasok sekaligus pengguna jasa madrasah.

Komunikasi dan hubungan antara madrasah dan masyarakat menjadi sangat penting dan bahkan antara keduanya hamper tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Simbiosis mutualisme antara keduanya menjadi dua kekuatan yang saling bersinegri membangun komunitas pembelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan, al-fadhilah.

Dalam konteks nasional di Indonesia, fenomena madrasah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, mulai masuknya Islam di Indonesia dari zaman kerajaan, sampai pada masa penjajahan, hingga masa-masa menjelang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan seperti sekarang ini. Olehnya itu, penulis merumuskan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut: (1) Madrasah dalam lintasan sejarah Islam secara global dan fungsi sosial yang termaktub di dalamnya (2) Madrasah di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dan fungsi sosial yang dirasakan oleh masyarakat (3) Periodisasi perkembangan madrasah di Indonesia dan perubahan-perubahan fungsi sosial yang terjadi bagi peserta didik serta masyarakat.

B. Pembahasan

1. (Madrasah Dalam Lintasan Sejarah Islam)

a)      Asal-usul Kelahiran Madrasah

Bukan perkara yang mudah untuk melacak asal mula lahirnya madrasah dalam dunia Islam, sebab begitu banyak silang pendapat dari para ahli dalam menetapkannya. Terlebih data-data historis yang digunakan sangat meyakinkan. Sebagian ahli berpendapat bahwa sebelum madrasah lahir sebagai institusi pendidikan per-excellence, tradisi pendidikan Islam sudah mengenal jenis institusi pendidikan lain, seperti kuttab, mesjid, dan mesjid khan. Juga telah dikenal institusi pendidikan yang tergolong unrestricted institutions sehingga tidak sejalan dengan misi madrasah karena tidak monolitik untuk satu paham dan terbuka terhadap ilmu “non-keagamaan”, seperti institusi Dar Al-Ilm yang didirikan oleh Abu Nasr Shabur, seorang perdana menteri Dinasti Buwaih, sekitar tahun 383 H./933 M.[1]

Namun demikian, menurut sebagian ahli, madrasah sudah menjadi fenomena yang menonjol sejak awal abad 11-12 M (abad ke-5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam al-Mulk mendirikan madrasah Nidzamiyah di Baghdad. Sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran syi’ah, menyediakan tenaga-tenaga pengajar dari Sunni dan menyebarkannya ke berbagai daerah, serta membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantor, khususnya di bidang peradilan dan manajemen.[2]

Sama halnya dengan pendapat di atas, Al-Maqrizi mengemukakan bahwa madrasah merupakan prestasi abad Kelima Hijriyah. Dalam karyanya Itti’adz al-Hunafa Akhbar al-Aimmah al-Fatimiyyah al-Khulafa ia mengatakan bahwa madrasah-madrasah yang lahir dalam Islam, tidak dikenal pada masa-masa sahabat dan Tabi’in, melainkan sesuatu yang baru setelah 400 tahun sesudah Hijriyah. Madrasah yang pertama didirikan pada abad kelima Hijriyah (ke-11 M) itu adalah madrasah Nizhamiyah yang didirikan pada tahun 457 H. Oleh Nizam al-Mulk. Pendapat ini juga disampaikan oleh para ahli seperti Ahmad Syalabi.[3]

Berbeda dengan pendapat di atas, berdasarkan data historis yang ada, bahwa sebelum masa itu telah berdiri institusi madrasah, seperti madrasah Ibn Hibban di Nisapur (354 H), Madrasah Abi Hafsh di Bukhara (361 H), dan Madrasah ash-Shabuni di Nisapur (405 H). Di sisi lain, di lingkungan Syi’ah Mesir, Institusi Pendidikan Al-Azhar bahkan sudah didirikan oleh Jauhar ash-Shiqli jauh sebelum berdirinya Madrasah Nizhamiyah, yaitu pada 359 H/970 M.[4]

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Hasan Abd Al, yang melakukan penelitian khusus mengenai institusi-institusi pendidikan Islam abad keempat Hijriyah, menyebutkan bahwa institusi pendidikan Islam itu meliputi: al-kuttab, al-Masjid, Hawanit al-Wariqin, Manazil al-ulama, al-Salun al-Adabiyah, Duar al-Kutab wa duar al-ilm, dan al-Madrasah. Hasan Abd al-Ala menyimpulkan bahwa “madrasah adalah institusi yang timbul pada abad keempat hijriyah, dan menganggapnya sebagai era baru dari tahapan perkembangan institusi pendidikan Islam. Jadi menurutnya madrasah sudah ada sebelum Nizam al-mulk (Nizamiyah).[5]

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Madrasah Nizamiyah melampui pengaruh madrasah-madrasah yang didirikan sebelumnya. Ahmad Syalabi, misalnya, menjadikan pendirian madrasah Nizamiyah sebagai pembatas, untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya. Era baru itu ialah adanya ketentuan-ketentuan yang lebih jelas yang berkaiatan dengan komponen-komponen pendidikan dan pada keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan madrasah. Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan resmi dan pemerintah terlibat dalam menetapkan tujuan-tujuannya, menggariskan kurikulum, memilih guru, dan memberikan dana yang teratur kepada masyarakat. Madrasah merupakan lembaga resmi dari pemerintah yang menghasilkan karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai pemerintah.[6]

Makdisi mempunyai pendapat yang lain tentang madrasah Nizamiyah. Walaupun menyetujui adanya peraturan-peraturan sebagaikelebihan madrasah, ia menganggap madrasahkhususnya madrasah Nizamiyahsebagai madrasah perseorangan, bukan milik pemerintah. Dalam kaitan itu, Nizam al-Mulk adalah seorang pribadi yang mengelola madrasah untuk tujuan-tujuan sendiri. Jadi, tidak ada keterlibatan pemerintah secara formal.[7]

Terkait dengan alasan penolakan Makdisi tentang status madrasah sebagai milik pemerintah adalah tentang pilihan terhadap salah satu Mazhab dari Mazhab Sunni yang berbeda dengan mazhab yang dianut oleh raja Saljuk, baik Alp Arsalan maupun Malik Sah. Dalam konteks ini, Nizam al-Mulk memilih mengajarkan madzhab Syafi’I dengan kalam Asy’ariyah sesuai dengan madzhabnya sendiri. Padahal raja-raja Saljuk merupakan penganut fanatik Madzhab Hanafi dengan kalam aliran Maturidiyah. Posisi seperti itu, rupanya menjadi masalah bagi raja-raja saljuk. Yang penting bagi mereka adalah kelenggangen kekuasaannya. Dengan demikian, sikap membiarkan Nizam al-Mulk untuk mengambil prakarsa demikian merupakan bagian dari strateginya pula. Bagi mereka kekuatan Nizam al-Mulk dan penganut madzhabnya dapat dimanfaatkan untuk melawan Syi’ah yang waktu itu merupakan musuh utamanya. Sebelumnya, penguasa Saljuk yang pertama, Tugril Bek, membiarkan menterinya Amid al-Malik al-Kunduri bersikap dekat dengan golongan Mu’tazilah karena keuntungan strategis untuk melawan pengikut Syafi’iyah Asy’ariyah yang oposan terhadapnya.[8]

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Musuh yang dihadapi oleh Dinasti Saljuk yang Sunni ini ialah Dinasti Fatimiyah di Mesir, Syi’ah. Ketetapan awal untuk membina lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah ialah karena suatu pertimbangan bahwa untuk melawan Syi’ah tidak cukup dengan kekuatan senjata, melainkan juga harus melalui penanaman ideologi yang dapat melawan ideologi Syi’ah. Pertimbangan seperti itu dilakukan karena Syi’ah sangat aktif dan sistematik dalam melakukan indoktrinisasi melalui pendidikan atau aktivitas pemikiran lain.[9]

Hal itu juga dibenarkan oleh Fazlur Rahman, bahwa Syi’ah menggunakan lembaga-lembaga akademis sebagai propoganda untuk menanamkan ideologi mereka. Hal ini mengakibatkan penguasa-penguasa Sunni Bani Saljuk dan Bani Ayyub setelah runtuhnya kekuasaan Syi’ah, memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga pendidikan Sunni.[10]

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa multi motivasi yang mendasari kelahiran madrasah, yaitu selain motivasi agama, dan motivasi ekonomi karena berkaiatan dengan ketanagakerjaan, juga motivasi politik. Dengan berdirinya madrasah, maka pendidikan Islam memasuki periode baru yaitu pendidikan menjadi fungsi bagi negara, dan sekolah-sekolah dilembagakan untuk tujuan pendidikan sektarianan indoktronisasi politik.[11]

Sementara itu, berbeda dengan pendapat-pendapat di atas tentang awal kelahiran madrasah, menurut W. Barthhold, seperti dikutip oleh Gary Leiser, mengemukakan bahwa kemunculan madrasah diinspirasi oleh vihara Budha di Asia Tengah. Alasannya, institusi-institusi madrasah pertama kali dibangun di wilayah Naisapur, Merv, dan Bukhara (kawasan yang masuk wilayah Asia Tengah) pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ghaznawi (998-1030 M.). Nama bukhara sendiri sangat mungkin diambil dari kata vihara karena di wilayah ini pernah berdiri tempat peribadatan budha.[12]

Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa pendirian madrasah sebenarnya banyak dipicu oleh institusi Dar al-Ilm. Ada juga berpendapat bahwa madrasah berkembang dai khanat (tempat-tempat singgah) para pelajar ketika berkelana menuntut ilmu dari ulama terkenal. Berbeda dengan pendapat di atas, Ira M. Lapidus mensinyalir bahwa madrasah sebagai perguruan yang diorganisir secara formal kemungkinan besar berasal dari Khurasan, mengingat di wilayah ini hukum Islam telah diajarkan di rumah-rumah yang dalam perkembangannya disediakan tempat pemondokan bagi para penuntut ilmu yang datang dari jauh.[13]

Perbedaan pendapat di atas mengisyaratkan bahwa kajian tentang madrasah perlu dilakukan dari berbagai aspek, sebab madrasah merupakan hasil interaksi antara pergulatan internal dari dalam tubuh umat Islam dan akulturasi budaya dengan dunia luar. Sungguhpun demikian, kemunculan institusi madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya memiliki orientasi untuk mempertemukan dua tuntutan yang berbeda di masayarakat sebagai berlangsungnya kontak antara dunia Islam dengan budaya intelektual yang berasal dari Yunani; pertama, orientasi untuk menjabarkan makna pesan yang terkandung dalam al-Qur’an dan menyesuaikannya dengan derap perkembangan masyarakat. Kedua, orientasi untuk merekonsiliasi wahyu dengan cipaian ilmiah dan intelektual saat itu.

b)     Tradisi Keilmuan Madrasah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa ada berbagai macam motif yang melatarbelakangi kelahiran madrasah Sunni. Dalam konteks ini, ada 3 alasan utama yang secara umum disepakati para ahli terkait kelahiran madrasah Sunni. Pertama, madrasah dibangun untuk mengokohkan paham Sunni dan membendung paham Syi’ah. Kedua, madrasah didirikan untuk menyediakan kader-kader yang loyal terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ketiga, keinginan penguasa untuk tetap bisa mengontrol atau mendapatkan dukungan para elit agama. Selain itu, hal lain yang melatarbelakangi kemunculan madrasah di luar fungsi akademik adalah bahwa madrasah digunakan sebagai penopang integrasi masyarakat muslim, sarana mobilitas sosial ke atas, dan tempat singgah jamaah haji dari berbagai penjuru yang ingin mendapatkan pengajaran dari para ulama dan pembuka sumber ekonomi baru. Di sisi lain, madrasah juga digunakan sebagai propoganda terhadap paham keagamaan dan sikap politik. Untuk kasus ini juga terjadi dalam dunia Syi’ah.[14]

Terkait dengan latar belakang kelahiran madrasah di atas, ada sebuah sebuah kesimpulan menarik yang menyatakan bahwa sejak awal keberadaan madrasah institusi ini terbukti telah sarat dengan bias-bias teologis dan politik. Dalam konteks ini, sejarah Islam mencatat bahwa antara aliran pemikiran dan kekuasaan saling mengambil keuntungan.[15]

Bila dipetakan maka ragam keilmuan yang dijadikan program kulikuler institusi pendidikan pada masa Islam klasik dan pertengahan terbagi ke dalam tiga macam, yaitu: ilmu-ilmu bahasa dan kesusteraan, ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu “asing”. Akan tetapi, institusi madrasah yang berada di bawah kontrol eksklusif kalangan faqih dan mufti tradisionalis dan didanai dari dana wakaf, cenderung hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dan kebahasaan.[16]

c)      Pengaruh Madrasah

Sebagai salah satu institusi pendidikan Islam, madrasah memiliki pengaruh yang luas dan monomental. Mengutip pendapat al-Dailami, Abd Ghani yang mengatakan bahwa pendirian universitas-universitas di Barat adalah sebagai hasil inspirasi dan pengaruh madrasah (Nizhamiyah). Hal itu dibuktikan oleh Makdisi dalam beberapa tulisannya bahwa tradisi akademik Barat secara historis mengambil banyak keutungan dari tadisi madrasah.[17]

Dalam dunia Islam, besarnya pengaruh madrasah merupakan fenomena umum. Madrasah pada masa klasik merupakan model umum dan standar untuk pendidikan Islam tingkat menengah, setelah kataib. Dalam kaitan ini, keterlibatan pemerintah kelihatannya memiliki andil besar. Beberapa pejabat pemerintah yang sering disebut memiliki kaitan dengan ide dan penyebaran madrasah adalah Nizam al-Mulk (456-485 H/1063 M), Nur al-Din Zanky (541-569 H/1146-1174 M), Salahuddin al-Ayyubi (564-589 H/1169-1193).[18]

Secara sosial keagamaan, madrasah diterima masyarakat muslim pada waktu itu ialah karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya. Pertama, materi pokok yang diajarkan di madrasah pada waktu itu ialah fiqh. Materi ini dianggap merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka hidup dan kehidupan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya. Oleh karena itu, materi dapat diberikan kepada anggota masyarakat dalam segala tingkatan umur. Kondisi ini berbeda dengan misalnya filsafat, ilmu kalam, tasawuf, atau ajaran kaum Syi’ah yang membutuhkan tingkat umur, kedewasaan dan syarat tertentu. Kedua, ajaran yang diberikan dalam madrasah ialah ajaran Sunni.

Ajaran sunni ini merupakan ajaran yang dianut kebanyakan umat Islam. Ketiga, pengajar di madrasah adalah para ulama. Ulama sebagai pemegang ilmu syari’ah dapat diterima. Di samping itu, ulama mempunyai kedudukan khusus dalam masyarakat, sebagai panutan dan pembela masyarakat, dan kedudukan khusus dalam pemerintah, sebagai penasihat dan pemberi legitimasi. Ada memang beberapa penguasa saja yang merasa dekat dengan para ahli ilmu kalam dan filsafat, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan sebagai patokan, sebab begitu raja meninggal, fuqaha kembali menduduki tempat terhormat.[19]

Sampai saat ini, madrasah tetap eksis di berbagai negara Islam. Perubahan-perubahan yang terjadi tdak membuat madrasah tenggalam, sebaliknya madrasah terus berbenah untuk tetap menjadi pelayan bagi segala lapisan masyarakat. Sebagai contoh keberadaan madrasah di Indonesia yang selalu mengalami perubahan dalam sistem pendidikannya. Untuk bagian ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.    

2. Kelahiran Madrasah di Indonesia

       a) Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia

Bila dalam sejarah Islam madrasah sudah menjadi fenomena menonjol pada 4-5, khususnya kemunculan Nizm al-Mulk, maka di Indonesia, keadaannya tidak demikian. Madrasah merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke-20.

Berbeda dengan di Timur Tengah di mana madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat lanjut, sebutan madrasah di Indonesia mengacu kepada lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama Islam tingkat rendah dan menengah. Perkembangan diperkiran lebih merupakan reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang dari luar lembaga pendidikan yang secara tradisional sudah ada, terutama munculnya pendidikan modern Barat. Dengan perkataan lain, tumbuhnya madrasah di Indonesia adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan Barat (modern) di sisi lain.[20]

Sedangkan Makdisi mengungkapkan bahwa struktur pesantren di Indonesia agaknya menyerupai madrasah di Baghdad abad 11-12 M. Sebagaimana madrasah yang terdiri dari mesjid, asrama, dan ruang belajar, pesantren pun merupakan sebuah kompleks yang memiliki mesjid, pondok dan kelas belajar. Dalam madrasah abad pertengahan, syaikh atau profesor ditempatkan sebagai pemegang otoritas, sedangkan di pesantren fungsi yang sama dipegang oleh figur Kyai, yang tidak hanya berfungsi sebagai guru (muallim) tetapi juga pemimpin. Atas dasar itu, bisa dipertimbangkan bahwa pesantren merupakan nama lain untuk madrasah di Indonesia.[21]

Terlepas dari berbagai pendapat di atas, latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak terlepas dari dua faktor, yaitu: 1) faktor pembaharuan Islam. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 20 merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur tengah. 2) Sedangkan faktor kedua yang melatarbelakangi pertumbuhan madrasah adalah respon pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang sudah menjad kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dalam kerangka politik etisnya.[22]

b) Periodisasi Perkembangan Madrasah di Indonesia

1) Madrasah Sebelum Kemerdekaan

Pada zaman pemerintahan Daendels, pihak penjajah beranggapan bahwa hanya sekolah-sekolah pemerintah atau staats onderways saja yang mendatangkan hasil bagi kepentingan penjajah. Perbaikan Mohammedaans gods dienst onderways, yaitu pondok pesantren, langgar, surau dan dianggap sumber semangat perjuangan rakyat. Oleh karena itu, diadakan peraturan umum tentang persekolahan (stbl 1818 No.4), yaitu tentang ketentuan-ketentuan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Pada tahun 1876 didirikan sekolah rendah bagi gadis-gadis (noni-noni Belanda) dan tahun 1882 didirikan Sekolah Menengah atau HBS (Hollandsch Burgelijke School), selanjutnya pada tahun 1902 Sekolah Kedokteran 7 tahun diberi gelar dokter Bumi Putera yang diberi nama STOVIA (School Tot Opleiding Voor Indische Artsen).

Kemudian setelah tahun 1901 datang ethische politiek dalan koloniale politiek sebagai pengganti exploitatie politiek, maka sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Hindia Belanda terbagi-bagi kepada beberapa bagian, seperti sekolah untuk keturunan Eropa, Bumi Putera golongan Bangsawan, Bumi Putera golongan rakyat biasa (umum). Pembagian sekolah ini mengakibatkan pula kepada status sosial yang sekaligus menentukan golongan mana yang boleh duduk dalam pemerintahan. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memperhatikan perguruan agama (gods dienst onderways). Perguruan agama dibiarkan hidup sendiri tanpa pengakuan apa-apa, pendidikan Islam dianaktirikan, dikategorikan sebagai sekolah liar, dicurigai dan dikekang dalam bentuk guru ordonantie yang merugikan masyarakat, antara lain dengan dikeluarkan peraturan yang dikenal dengan wilde schoolen ordonasi tahun 1933.

Dengan demikian, secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa sistem persekolahan kolonial terdiri atas tiga tingkatan, yaitu rendah, menengah dan tinggi. Pendidikan rendah (lager Onredwijs) terdiri atas: (a) sekolah rendah berbahasa pengantar Belanda; (b) sekolah rendah berbahasa pengantar daerah; dan (c) sekolah peralihan. Yang termasuk sekolah rendah berbahsa Belanda adalah Sekolah Rendah Eropa (Europeesche Lager Schoel) dan sekolah Boemi PoetraKelas Satu. Yang disebut terakhir ini kemudian dibagi lagi, yaitu menjadi Sekolah Cina Belanda (Hollandsche Chinese Schoel) dan sekolah Belanda Boemi Poetra (HIS=Hoolandsche Indische Schoel).

Sekolah rendah berbahasa daerah juga ada dua macam, yaitu Sekolah Boemi Poetra Kelas Dua atau Sekolah Ongko Loro (Inlandsche schoel Tweede Klasse) dan Sekolah Desa (Volks Schoel). Sedangkan sekolah peralihan (Vervolg Schoel) adalah untuk peralihan dari sekolah desa ke sekolah rendah berbahasa Belanda.

Untuk sekolah Menengah (umum) terdapat Meer Utigebreid Lager Onderwijs (MULO) dan Ambrenaar Middlebar Schoel (AMS). Sementara sekolah tinggi yang ada adalah Sekolah Tinggi Tabib (kedokteran) di Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum di Semarang dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung.

Dengan adanya berbagai praktik diskriminasi yang diperlihatkan secara nyata oleh pemerinta kolonial tersebut, terutama di bidang pendidikan termasuk ketidakpedulian terhadap pendidikan swasta Islam, menimbulkan perasaan antipati terhadap Belanda. Semakin dirasakan bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (kolonial) bukan hubungan antar rakyat dengan pemerintah sebagai pengayom masyarakat melainkan hubungan antara terjajah dan penjajah.

Pada perkembangan selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai berbenah dengan menggunakan sistem kelas dalam pendidikannnya. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan Islam diadakan di surau-surau dengan tidak menggunakan sistem kelas, tidak menggunakan bangku dan meja. Menurut data yang ada, madrasah yang pertama berdiri di Indonesia adalah madrasah Adabiah di Minangkabau.Madrasah Adabiah didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909, yang kemudian berubah nama menjadi H.I.S Adabiah pada tahun 1915. Inilah H.I.S pertama yang memasukkan pelajaran Agama dalam rencana pelajarannya. Sekarang H.I.S Adabiah telah menjadi sekolah rakyat dan SMP.[23]

Setelah pendirian madrasah Adabiah di Minangkabau oleh Syekh Abdullah Ahmad, berdirilah madras school (sekolah agama) di Sungyang, daerah Batusangkar pada tahun 1910 oleh Syekh M. Thalib Umar. Madrasah ini hanya menggunakan satu kelas, sebagai tangga untuk mengaji kitab-kitab besar menurut sistem halaqah. Tak bertahan lama, madrasah ini ditutup pada tahun 1913 karena kekurangan tempat. Kira-kira 5 tahun kemudian, madrasah ini kembali dibangun pada tahun 1918 oleh Mahmud Yunus, yang kemudian berubah naman menjadi Diniah School pada tahun 1923.[24]

Dari sinilah lahir madrasah-madarasah di Minagkabau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.Di Aceh didirikan madrasah yang pertama pada tahun 1930 bernama Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureueh. Madrasah Al-Muslim oleh Tengku Abdul Rahman Munasah Mencap, Madrasah Darul Huda di Bambi, Ma’had Iskandar Muda lampaku (Aceh besar) 1 Januari 1940. Hal serupa terjadi juga di Sumatera Utara, seperti Madarash Azizah berdiri tahun 1923. Di Medan juga berdiri madarasah Maktab Islamiyah pada tanggal 19 Mei 1918 oleh Mayarakat Tapanuli.

Di Sumatera Selatan berdiri madrasah-madrasah, seperti al-Qur’aniyah pada tahun 1920 oleh Kyai Haji Muhd. Yunus, madrasah Ahliah Diniah juga pada tahun 1920, dan madrasah Nurul Falah pada tahun 1934. Sedangkan di Pulau Jawa juga berdiri madrasah-madrasah seperti, madrasah Aliyatul-Saniyah Mu’awanatul Muslimin Kenepan (1915) yang didirikan oleh Serikat Islam, madrasah kudsiyah yang didirikan oleh K.H.R Asnawi pada tahun 1318 H. Madrasah ini pada awalnya memberikan porsi agama sebanyak 75% dan umum 25%. Tapi sekarang dirubah menjadi 50% untuk agama dan umum. Begitupun juga di Jakarta, dimana madrasah-madrasah banyak bermunculan seperti madrasah Al-Irsyad yang berdiri pada September tahun 1913 oleh perhimpunan al-Irsyad Jakarta.

Di Kalimantan Selatan berdiri madrasah Imad Darus Salam di Martapura pada tahun 1914, madrasah S.M.I di Kandangan 1920, madrasah Al-Ashriah 1915 di Banjarmasin serta normal Islam Amuntai, yang didirikan oleh H. Abdur Rasyid pada tahun 1928. Madrasah yang disebutkan terkahir merupakan madrasah termasyhur di Kalimantan.[25]  

Pertumbuhan madrasah dan pondok pesantren yang pesat membuat surau-surau melakukan perubahan, seperti halnya madrasah Diniah. Di sini Surau-surau di Sumatera sudah mulai menggunakan sistem kelas, dan mulai memakai bangku, meja seperti Surau Thawalib di Padang Panjang yang dipimpin oleh almarhum Syekh Abdul Karim Amrullah yang dimasyhurkan dengan haji Rasul, yaitu pada tahun 1921. Tak lama kemudian, penggunaan sistem kelas juga digunakan oleh Surau Sumatera Thawalib Parabek (Bukittinggi) yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa pada tahun 1921. Surau ini sendiri berdiri pada tahun 1908. Sistem ini kemudian juga diikuti Suaru Sumatera Thawalib Padang Japang, yang berdiri pada tahun 1906.[26]

Sementara itu modernisasi madrasah-madrasah secara besar-besaran terjadi pada tahun 1931-1945, tepatnya sebelum Indonesia merdeka, dengan memasukkan mata pelajaran-mata pelajaran umum. Madrasah yang mula-mula memasukkan mata pelajaran umum dalam rencana pelajarannya di Minangkabau ialah Madrasah Al-Jami’ah Islamiah di Sungayang, Batusangkar, yang didirikan oleh Mahmud Yunus pada bulan Zulqa’adah (20 Maret 1931). Al-jamiah Islamiah mempunyai tiga tingkat:

1)      Ibtidaiyah, lama pelajarannya 4 tahun. Pelajarannya meliputi: ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, Pengetahuan umum yang sama tingkatannya dengan sekolah Schakel (sambungan).

2)      Tsanawiyah, lama pelajarannya 4 tahun. Pelajarannya meliputi: ilmu-ilmu agama (diperluas), bahasa Arab, pengetahuan umum yang setingkat dengan normal school.

3)      Aliyah, lama pelajarannya 4 tahun.[27]

Langkah yang ditempuh oleh Al-jamiah Islamiyah kemudian diikuti oleh normal Islam (kulliah mu’allimin Islamiah), yang didirikan oleh persatuan guru-guru Agama Islam (P.G.A.I) di Padang pada tanggal 1 April 1931 dan dipimpin oleh Mahmud Yunus. Dari sinilah kemudian berdiri madrasah-madrasah yang memasukkan pengetahuan dan pendidikan dalam rencana pelajarannya, seperti:

1)      Training College, yang didirikan oleh Nasruddin Thaha di Payakumbuh pada tahun 1934.

2)      Kuliah Muballighin/muballighat, yang didirikan oleh Muhamadiyah di Padang Panjang.

3)      Kuliah Muallimat Islamiah, yang didirika oleh Rgk. Rahmah Al-Yunusiah di Padang Panjang pada tanggal 1 Februari 1937.

4)      Kuliah dianah yang didirikan oleh Syekh Ibrahim Musa di Parabek pada tahun 1940 dan dipimpin oleh H. Bustami A. Gani.

5)      Kulliatul Ulum, didirikan oleh Thawalib Padang Panjang dan dipimpin oleh Engku Mudo, Abdul Hamid Hakim.

6)      Kulliah Syari’ah, didirikan oleh Tarbiah Islamiah di Pajang Panjang.

7)      Nasional Islamic College, didirikan oleh bekas pelajar-pelajar Islamic College di Padang.

8)      Modern islamic College, yang didirikan oleh St. Sulaiman dan kawan-kawan di Bukit Tinggi.[28]

 

Kemudian madrasah-madrasah guru itu mulai tersebar di seluruh Indonesia. Namun rencana pengajaran madrasah tidak sama (seragam). Dalam konteks ini, ada yang memasukkan pengetahuan umum 30%, ada yang 40% dan ada pula yang 50% atau lebih. Tidak hanya muatan pelajaran umum yang berbeda, tapi juga waktu pengajaranpun juga berbeda. Ada yang tiga tahun, dan adapula yang empat tahun, yaitu sesudah tamat dari madrasah Tsanawiyah, Thawalib, Diniah, Tarbiah Islamiah, Wustha atau yang setingkat dengan itu (7 tahun belajar agama dan bahasa Arab sesuadh tamat Qur’an dan sekolah desa= S. R tiga tahun).[29]

Dengan dilakukannya modernisasi di tubuh madrasah, juga diadakan mu’tamar madrasah pertama di Padang Panjang yang dihadiri oleh guru-guru Agama Minangkabau. Muktamar itu sendiri dipimpin oleh Mahmud Yunus dan Mukhtar Yahya. Tujuan diadakannya muktamar ialah untuk menyatukan rencana pelajaran madrasah-madrasah seluruh \minangkabau. Salah satu keputusan yang diambil pada waktu ialah pembatasan tingkat-tingkat madrasah sebagai berikut:

1)      Madrasah Awaliah (permulaan), yaitu untuk anak-anak yang berumur 6 atau 7 tahun, lamanya 3 tahun dari kelas I sampai III, sejajar dengan sekolah desa. (SR 3 tahun).

2)      Madrasah Ibtidaiah (rendah=schakel) untuk anak-anak yang berumur 9 atau 10 tahun, dan telah tamat sekolah desa atau madrasah awaliah. Lama belajar 4 tahun dari kelas I sampai IV, sejajar dengan Schakel School.

3)      Madrasah Tsanawiyah, sambungan Ibtidaiah , lamanya 3 tahn dari kelas I sampai kelas III, sejajar dengan sekolah Mulo.

4)      Madrasah Muallimin (guru Islam), seperti normal Islam, islamic college, mubhallighin, mubhallighat dan lain-lain, lamanya 3 tahun atau 4 tahun.

5)      Madrasah Islam tinggi (Al-Jamiah Islamiah), sambungan madrasah-madrasah guru Islam, lamanya 4 tahun, sejajar dengan universitas.[30]

     2. Madrasah Setelah Kemerdekaan Indonesia

Berbicara tentang keberadaan madrasah setelah kemerdekaan Indonesia, berarti membahas dua masa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Untuk itu, dalam sub bahasan ini, sejarah madrasah dibagi menjadi dua, yaitu: pada masa orde lama serta pada masa orde baru.

  1. Madrasah pada Masa Orde Lama

Perkembangan madrasah pada masa orde lama atau sejak awal kemerdekaan, tidak terlepas dari peran penting Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik Pendidikan Islam di Indonesia.[31]

Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, Departemen Agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus di kalangan pengambil kebijakan. Disamping meneruskan usaha-usaha yang dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, dan Mahmud Yunus, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.

Salah satu gambaran dari perkembangan madrasah yang cukup menonjol pada masa orde lama adalah didirikannya dan dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA) yang dulu bernama Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Sejarah perkembangan PGA pada masa orde lama berawal dari rencana Departemen Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggungjawab bagian pendidikan. Adapun rencana Drs. Abdullah Sigit Adalah sebagai berikut:

1) SGAI (Sekolah Guru Agama Islam), sekolah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jangka panjang yang lama pelajarannya 5 tahun, dan ini bagi sekolah lanjutan untuk SR atau Ibtidaiyah 6 tahun. Yang kedua adalah jangka pendek, lama pelajarannya 2 tahun, yang diterima menjadi murid ialah murid-murid SMP.

2) SGHAI (Sekolah Guru Hakim Agama Islam), lama pelajarannya 4 tahun, yang diterima menjadi pelajar ialah murid-murid keluaran Madrasah Tsanawiyah dan SMP.

Namun kedua nama itu kembali mengalami perubahan, di mana SGAI menjadi PGA dan SGHAI menjadi SGHA. Pada tahun 1951 didirikanlah SGHA di Aceh, Bukittinggi dan Bandung. Pada tahun 1951 itu juga didirikan PGA Negeri Tanjung di Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan. Dengan berdirinya PGA dan SGHA di luar pulau Jawa maka mualailah lahir Persatuan Pendidikan Guru-guru Agama seluruh Indonesia (tahun 1951). [32]

Sampai pertengahan dekade 60-an, madrasah tersebar di pelbagai daerah hampir seluruh propinsi di Indonesia. Jumlah madrasah tingkat rendah pada waktu itu mencapai 13. 057. Sedangkan jumlah madrasah Tsanawiyah mencapai 776 buah dengan jumlah murid sebanyak 87.923. Sedangkan jumlah madrasah tingkat Aliyah diperkiakan mencapai 16 madrasah dengan murid sebanyak 1881.Pada dasarnya sejak awal kemerdekaan, tidak ada masalah yang prinsipil mengenai pendidikan Isam dalam pengertian eksistensial. Masalah pendidikan islam baru muncul pada segi lingkup pada sejauh mana pendidikan Islam dikembangkan-apakah terbatas pada pendidikan Islam dalam pengertian agama secara murni atau pendidikan dalam pengertian sistem yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan berdasarkan agama.[33]

Kondisi ini menjadi permasalahan serius, karena akan sangat menentukan pola dan sistem pendidikan nasional. Kalangan Islam berpendapat bahwa pendidikan Islam harus dikembangkan sejauh mungkin, sementara kalangan non-muslim membatasinya dalam lingkup pengajaran Agama. Namun akhirnya ketentuan-ketentuan yang lebih tegas tentang pendidikan Agama dalam pendidikan nasional telah direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP), antara lain:

1) Pembelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran di sekolah.

2) Para guru dibayar oleh pemerintah

3) Pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV

4) Pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.

5) Para guru diangkat oleh departemen agama

6) Para guru Agama diharuskan cakap juga dalam pendidikan umum

7) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama

8) Diadakan latihan bagi para guru agama

9)  Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki

10) Pengajaran Bahasa Arab tidak dibutuhkan.[34]

Mengingat ketetuan-ketentuan dalam rekomendasi itu sifatnya masih umum, maka dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan yang berubah-ubah. Pada awalnya, ketetuan itu dilaksanakan melalui undang-undang pendidikan tahun 1950 No. 4, dan undang-undang Pendidikan tahun 1950 no. 4, dan undang-undang pendidikan Tahun 1954 no. 20, yang isinya kurang begitu menguntungkan bagi pengembangan pendidikan Islam.

1) Dalam sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut.

2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan menteri Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan menteri agama.[35]

Sampai akhir dekade 1980-an pelaksanaan pendidikan secara nasional masih bertumpu pada undang-undang no. 4 Tahun 1950 no 12 tahun 1954 “Tentang dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah”.

  1. Madrasah pada Masa Orde Baru

Menurut pengamatan Maksum, secara umum kebijakan pemerintahan Orde Baru (ORBA) mengenai madrasah bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an-1990 an. Dalam konteks ini Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa lembaga itu harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.[36]

Pada awal pemerintahannya, Orde Baru masih melanjutkan beberapa kebijakan yang telah dirumuskan oleh Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dalam sistem pendidikan secara nasional, tetapi lembaga otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini dilakukan karena muatan pelajaran masih berkutat pada masalah agama saja.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada kahir 70-an sampai 80-an, pemerintah mulai memikirkan untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Namun hal itu terbentur pada dengan UU no. 4 tahun 1950 no. 12 tahun 1954 yang mengabaikan pendidikan madrasah. Atas dasar itu, maka pada tahap ini pemerintah hanya bisa untuk melakukan perubahan secara sturktur terhadap madrasah, termasuk kurikulumnya. Sehingga lulusannya mendapat pengakuan yang sama seperti halnya lulusan sekolah. Maka pada tahun 1974 keluarlah kebijakan tentang keputusan bersama tiga menteri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Melalui SKB 3 Menteri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah diharapkan agar :

1)   Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat.

2)   Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.

3)   Siswa setingkat madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar sama tingkat/sederajat dengan sekolah umum, diikuti dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI No.70 Tahun 1976 tentang persamaan Tingkat/derajat madrasah dengan sekolah umum. Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar sama tingkat/sederajat dengan sekolah umum, diikuti dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI No.70 Tahun 1976 tentang persamaan Tingkat/derajat madrasah dengan sekolah umum.[37]

Semula madrasah negeri dan sekolah dinas di lingkungan Departemen Agama mempunyai bentuk dan Jenis yang bermacam-macam, yaitu : MIN 358 buah, MTsAIN 182 buah, MAAIN 43 buah, PGA 4 th 146 buah, PGA 6 th 116 buah, PPUPA 3 buah, PHIN 1 buah, SPIAIN 83 buah, kemudian dilakukan penyederhanaan bentuk dari struktur persekolahan yang dituangkan ke dalam SK Menteri Agama No.15,16,17 Tahun 1978, sehingga terjadi perubahan nama dan struktur menjadi sebagai berikut :

1)  MIN tetap dengan nama MIN

2)  MTsAIN dijadikan MTsN

3)  MAAIN dijadikan MAN

4)  PGA 4 th dijadikan MTsN

5)  PGA 6 th dijadikan PGAN 3 th sesudah MTsN, dan sebagian menjadi MAN

6)  PPUPA dijadikan MAN

7)   PHIN dijadikan MAN

8)   SPIAIN dijadikan MAN

Dengan demikian, terjadi perubahan jumlah dan lokasi yang tidak merata menurut pertimbangan keperluan pendidikanbagi masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, setelah program restrukturisasi persekolahan ini dilanjutkan dengan program relokasi yang prinsip dasarnya telah berjalan dalam pelaksanaannya.Mengenai pendirian madrasah swasta didasarkan atas SK Menteri Agama No.5 Tahun 1977 yang pendirian pelaksanannya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.Kep/D/69/77.

Dalam hubungan ini madrasah swasta diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum, dan diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan atau perorangan sebagai pengurus atau pemiliknya.Seperti halnya madrasah negeri, madrasah swasta juga mempunyai 3 tingkatan, yaitu Ibtidaiyah lama belajarnya 6 tahun, Tsanawiyah lama belajarnya 3 tahun dan Aliyah lama belajarnya 3 tahun.Madrasah swasta mempunyai status terdaftar dan dipersamakan. Madrasah terdaftar apabila madrasah tersebut telah mendaftarkan diri pada instansi Departemen Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan madrasah yang dipersamakan, mempunyai status fungsi dan kewajiban sama seperti madrasah negeri.

Madrasah dapat dipersamakan apabila memenuhi persyaratan antara lain, memiliki tempat belajar, fasilitas, guru yang mencukupi, menggunakan kurikulum Departemen Agama, menjalankan administrasi yang teratur dan untuk beberapa tahun berturut-turut menghasilkan lulusan ujian negara dengan hasil yang baik. Prosedur untuk memperoleh status dipersamakan diatur dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal No. Kep/D/69/77 dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh sebuah tim teknis selama 6 hari berturut-turut.

Keputusan tentang madrasah yang dipersamakan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

       1. Madrasah Ibtidaiyah

Kebanyakan madrasah Ibtidaiyah berstatus swasta dan tersebar di seluruh tanah air. Madrasah Ibtidaiyah Negeri(MIN) awalnya berjumlah 205 buah berasal dari madrasah-madrasah yang semula diasuh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, kemudian diserahkan kepada Departemen Agama oleh Pemerintah Daerah Aceh pada tahun 1949 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No.1 Tahun 1959. sembilan belas buah berasal dari Karesidenan Lampung dan 11 buah berasal dari Sekolah Mambaul Ulum di Karesidenan Surakartadiserahkan kepada Departemen Agama masing-masing dengan Penetapan Menteri Agama No.2 Tahun 1959 dan Penetapan Menteri Agama No.12 Tahun 1959.Kemudian pada tahun 1967, terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah, sehingga sampai dengan tahun 1970 dengan diterbitkannya keputusan Menteri Agama No.213 Tahun 1970 tentang larangan penegerian Madrasah , menjadi 362 buah.

Mengenai pembinaan madrasah swasta yang sekarang ini berjumlah 22.799 buah dapat diklasifikasikan menjadi status terdafatar apabila telah mendaftarkan diri pada instansi Departemen Agama. Madrasah terdaftar dapat mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.Madrasah terdaftar dapat ditingkatkan statusnya menjadi dipersamakan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetepkan oleh Menteri Agama. Madrasah yang dipersamakan mempunyai hak yang sama dengan madrasah negeri.

       2. Madrasah Tsanawiyah

Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah kebanyakan berstatus swasta, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) semula dimaksudkan sebagai percontohan bagi madrasah swasta. Proses penegerian dimulai pada tahun 1967 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No.80 Tahun 1967, sekarang diubah menjadi MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri), sehingga sampai dengan tahun 1970, MTsN berjujmlah 182 buah, Madrasah Tsanawiyah swasta seluruhnya 1.750 buah, Madrasah Tsanawiyah Swasta juga dapat memiliki status terdaftar dan dipersamakan. Pada saat ini seluruh Madrasah Tsanawiyah berjumlah 10.792 buah.

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah semula ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Kurikulum di Cibogo Bogor tanggal 10 s/d 20 Agustus 1970 yang ditetapkan berlakunya dengan Surat Keputusan Menteri Agama No.52 Tahun 1971. kurikulum ini kemudian dikembangkan menjadi kurikulum 1973. Sejalan dengan usaha pembaruan pendidikan, kurikulum 1973 tersebut disempurnakan lagi menjadi Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 1976 berdasarkan SK Menteri Agama No.74 tahun 1976 tanggal 29 Desember 1976.

       3. Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah Negeri pertama kali didirikan melalui proses penegerian berdasarkan SK Menteri Agama No.80 tahun 1967, yaitu dengan menegerikan Madrasah Aliyah Al-Islam di Surakarta, dan kemudian Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur, Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat dan seterusnya. Sampai dengan tahun 1970, seluruhnya berjumlah 43 buah (pada waktu itu masih dengan nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri atau MAAIN).

Jumlah ini tidak bertambah lagi dikarenakan kebijaksanaan yang diambil pemerintah mengingat keterbatasan anggaran dan kurangnnya tenaga guuru sehingga diterbitkan SK Menteri Agama No.213 Tahun 1970 tentang Penghentian Penegerian Sekolah/Madrasah Swasta Negeri dalam lingkungan Departemen Agama. Pada saat ini seluruh Madrasah Aliyah berjumlah 3.772 buah.

Dalam usaha peningkatan mutu Madrasah Aliyah, melalui Musyawarah Kurikulum di Cibogo tanggal 10 s/d 20 Agustus 1970, telah diusahakan penyempurnaannya kurikulum yang kemudian dikembangkan dan ditetapkan menjadi kurikulum 1973 yang memiliki Jurusan Pasti Alam dan Jurusan Sosial Budaya. Dalam Kurikulum 1976, Madrasah Aliyah mempunyai 5 jurusan, yaitu :

a)    Jurusan Ilmu Pengetahuan (IPA)

b)   Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

c)    Jurusan Bahasa

d)   Jurusan Agama (Syariah)

e)    Jurusan Peradilan Agama (Qadla’)

Pada dekade 90-an, kebijakan Orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dari sinilah kemudian lahir Undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan sekaligus menggantikan UU no. 4 tahun 1950 dan no. 12 tahun 1954. Dalam konteks ini, madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah dengan tidak menghilangkan karakter keagamaannya. (Maksum, 1999: 133).

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut di dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dalam Bab III Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa: “Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang bercirikhas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah”. Dan sementara itu dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayn No.0489/V/1992 tentang Sekolah Mengah Umum dalam Pasal 1 Ayat (6) disebutkan bahwa : “Madrasah Aliyah adalah SMU yang bercirikhas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama”.

Sehubungan dengan itu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah wajib memberikan bahan kajian lain yang diberikan pada madrasah tersebut. (Pasal 26 Keputusan Mendikbud No.0487/V/1992 dan Pasal 22 Ayat (6) No.0489/U/1992). Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) mempunyai tugas yang sama dengan sekolah umum (SD, SLTP dan SMU), yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk mengnembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkannya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.Dengan demikian, terdapat benang merah yang menghubungkan dan mengambangkan lebih lanjut kebijaksanaan sejak dimasukkannya tujuh mata pelajaran umum di madrasah (tahun 1950) sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.2 Tahun 1989 yang memberikan penegasan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam.

Berbicara mengenai madrasah sebagai sekolah keagamaan (tafaquh fiddin) sejak awal keberadaannya (yang berlangsung secara klasikal dalam bentuknya sebagai madrasah) dalam proses pengembangan dan kebijaksanaan Departemen Agama senantiasa berkelanjutan, walaupun kurikulum mengalami perubahan karena tuntutan zamannya. Mulai kurikulum yang 100% agama; 90% agama 10% umum; 80% agama 20% umum; 70% agama 30% umum; 60% agama 40% umum; 50% agama 50% umum dan seterusnya.

Program pengembangan madrasah sebagai sekolah agama (tafaquh fiddin) senantiasa mendapat tempat dalam kebijaksanaan pendidikan di lingkungan Departemen Agama; karena memang dalam sejarah perkembangan dan didirikannya madrasah adalah sebagai sekolah agama. Dalam pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah sejak kurikulum tahun 1968 dari hasil Konferensi Kepala Madrasah Aliyah di Semarang, yang pada waktu itu Madrasah Aliyah untuk pelajaran agama dan soal-soal ujian menggunakan bahasa pengantar Bahasa Arab. Demikian selanjutnya dalam penyusunan kurikulum yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tahun 1973, jurusan agama (syariah) dan jurusan qadla (peradilan agama) dijadikan program pilihan bagi siswa yang membutuhkannya.

Kurikulum tersebut kemudian dengan diberlakukannya SKB 3 Menteri disusun menjadi kurikulum tahun 1976 yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tahun 1984. program tafaquh fiddin menjadi program pilihan ilmu-ilmu agama (AI). Sementara itu dengan diberlakukannya Undang-Undangn No.2 Tahun 1989, maka ditetapkan kurikulum tahun 1994 yang sedang berjalan. Program tafaquh fiddin berdiri sendiri dalam satu pelembagaan, yaitu Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agama No.371 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan dan kurikulumnya dituangkan dalam keputusan Menteri Agama No.374 Tahun 1993.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang masih dipandang sebagai lembaga pendididkan “kelas dua”. Meskipun, sebenarnyapada hakikatnya adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Pendidikan diselenggarakan lembaga madrasah secara filosofis adalah pendidikan Islam, yakni yang diarahkan pada dua harapan/tujuan, yakni untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat secara berimbang. Hal itu dapat ditinjau dari prinsip Al-Qur’an dalam Surah Al-Qashash (28) Ayat 77:

Terjemahnya :

“Dan carilah (pahala) Negeri Akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.[38]

Eksistensi Madrasah Aliyah Keagamaan sebagai lembaga tafaquh fiddin apabila dilihat secara proporsional kurikuler maka mata pelajaran pendidikan agama memperoleh porsi prosentase yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan porsi mata pelejaran umum. Pada kurikulum 1968 (80% agama, 20% umum); kurikulum 1973 dan 1975 (70% agama, 30% umum); kurikulum MAPK (70% agama, 30% umum); kurikulum MAK tahun 1993 (70% agama, 30% umum).

Kenyataan proporsional kurikulum program ilmu-ilmu agama dengan perbandingan di sekitar 70% agama, 30% umum seperti digambarkan di atas, secara kurikuler pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengembangkan program pembibitan calon-calon ulama sehingga pembukaan MAPK pada periode Prof. Dr. Munawir Sadzali sebagai Menteri Agama pada dasarnya adalah program intensifikasi pendidikan melalui sistem asrama (program tutorial) dan pengembangan kemahiran berbahasa Arab dan Inggris.

Selanjutnya perubahan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), berdampak cukup besar terhadap perubahan sistem pendidikan madrasah. Disamakannya madrasah dengan sekolah umum dengan menerapkan kurikulum 100% sama antara kurikum madrasah dengan sekolah umum, artinya mengubah keseluruhan subsistem pendidikan madrasah tersebut. Karena itu renovasi terhadap keseluruhan subsistem pendidikan madrasah harus dilakukan, tidak hanya terbatas pada perangkat kurikulumnya saja, melainkan juga sebagai konsekuensi adalah gurunya, fasilitas madrasahnya manajemennya dan sebagainya.

Perubahan semacam itu memang tidak bisa dihindarkan, bahkan merupakan tuntutan. Tuntutan perubahan itu bukan saja berasal dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi ataupun tuntutan pembangunan nasional, melainkan juga tuntutan masyarakat, karena masyarakat tidak lagi hanya puas dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat intristik dari hasil pendidikan madrasah ini seperti di masa lampau ketika madrasah ini hanya mengemban misi keagamaan saja. Akan tetapi, sekarang ini tuntutan terhadap kebutuhan yang sifatnya ekstrinsik pun menjadi dominan. Lulusan madrasah juga harus bisa mendapatkan pekerjaan seperti lulusan sekolah lainnya. Sehingga mampu mendapatkan uang, bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sebagainya. Kepuasan orang tua sudah berpaling ke arah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi atai fisik.

Hal ini merupakan tantangan bagi para pengelola pendidikan madrasah, karena madrasah tidak saja harus mampu menciptakan manusia-manusia yang matang dalam bidang agama, tetapi sekaligus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan output atau lullusan pendidikan umum. Tuntutan persamaan mutu output madrasah dengan output sekolah umum merupakan suatu konsekuensi logis, karena madrasah adalah sama 100% dengan sekolah umum. Sebelumnya meski sistem pendidikan madrasah juga sudah disetarakan dengan sekolah umum, tapi tuntutan itu tidak terasa seperti sekarang ini, karena waktu itu pendidikan umum hanya menempati porsi 70% saja sedang sisanya yang 30% merupakan porsi pendidikan agama Islam.

Karena itu visi atau pandangan kita terhadap masa depan madrasah harus berubah. Madrasah masa depan tidak lagi melihat madrasah sebagai pendidikan keagamaan, melainkan harus dilihat sebagai jenis pendidikan umum yang sama dengan sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan, tapi berciri khas agama Islam. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dan strategi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan mampu mengatasi kekurangan yang ada pada madrasah.

Kebijakan pembangunan pendidikan yang diterapkan di lingkungan madrasah yang merupakan subsistem pendidikan nasional tentu saja tidak akan berbeda dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Seperti halnya kebijaksanaan pembangunan pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka pembangunan pendidikan di lingkungan madrasah akan mengacu kepada 4 hal, yaitu :

a)    Pemerataan; kebijakan dalam bidang pemerataan dimaksudkan agar semua warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam dan mengikuti pendidikan yang berkualitas. Warga negara yang tinggal di pedalaman dan daerah terpencil harus memperoleh pendidikan yang berkualitas seperti saudaranya yang ada di kota. Warga negara yang miskin harus mendapatkan pendidikan yang sama kualitasnya dengan yang kaya. Pendidikan yang berkualitas harus menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

b)   Relevansi:, kebijakan pemerintah dalam relevansi pendidikan dititikberatkan pada konsep link and match, yakni keterkaitan dan kesepadanan antara apa yang diberikan madrasah dengan apa yang ada di lapangan.

c)    Kualitas; kebijakan peningkatan kualitas ini dapat diartikan sebagai upaya memberdayakan dan mendayagunakan potensi yang ada di madrasah untuk pencapaian hasil yang diharapkan oleh madrasah, baik itu dari segi proses pembelajaran, kesejahteraan tenaga kependidikan, sumber daya manusia, finansial dan sarana-prasarana.

d)   Efisien; sistem pendidikan yang berlangsung pada jalur formal, dalam hal ini madrasah di Indonesia, hendaknya memperhatikan unsur efisiensi, di mana pengelolaan sebuah satuan pendidikan harus dapat memperhitungkan unit cost riel yang dibutuhkan dalam waktu satu tahun. Dengan demikian, madrasah diupayakan untuk membuat perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas, serta untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang sekaligus mengatasi kelemahan dan tantangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau dalam hal ini Direktorat Pendidikan Madrasah menerapkan strategi pembangunan madrasah yang disebut pencerahan madrasah.

Pencerahan berasal dari kata “cerah”. Madrasah yang cerah dapat diartikan madrasah yang prospektif atau memiliki masa depan yang baik, baik bagi siswa, pengelola madrasah, pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, strategi pencerahan madrasah adalah strategi bagaimana membuat madrasah menjadi madrasah yang berkualitas, populis, disenangi oleh masyarakat dan menjanjikan masa depan yang baik bagi siswa maupun masyarakatnya.

Oleh karena itu, program dalam rangka pencerahan madrasah terfokus kepada kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan strategi-strategi pembangunan berupa madrasah model, madrasah terpadu, penyusunan/ sosialisasi kurikulum dan program-program bantuan yang menunjang kualitas madrasah seperti perpustakaan, laboratorium, pelatihan guru kelas, pelatihan guru mata pelajaran dan lain-lain.

Menurut Maksum perkembangan kebijakan terhadap madrasah dalam empat dekade tidak bisa dilepaskan dari politik orde baru terhadap Islam. Dalam konteks ini, dapat dipastikan tingkat apresiasi pemerintah Orde Baru terhadap madrasah mencerminkan tingkat dan pola hubungan negara dan Islam. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru terus merespon aspirasi umat Islam dengan menjadikan madrasah sebagai salah satu pilar dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dilanjutkan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap kurikulumnya, seperti memasukkan mata pelajaran-mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Sehingga, lulusan madrasah dianggap sejajar dengan lulusan sekolah umum.

Sebagai bukti melalui sejumlah kebijakan, beberapa modifikasi terhadap madrasah dilakukan meskipun menghadapi kendala dan tantangan yang tidak ringan. Sesuai dengan maksud UU, pada tahun 1958 Kementerian agama mengusahakan pengembangan madrasah dengan memperkenalkan model madrasah wajib belajar. Ditempuh selama delapan tahun, pendidikan madrasah wajib belajar ini memuat kurikulum pengajaran yang terpadu antara aspek keagamaan, pengetahuan umum, dan keterampilan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa madrasah dalam tahap ini belum terorganisasi dan terstruktur secara seragam dan standar.[39]

Model madrasah Wajib Belajar dapat dianggap sebagai salah satu tonggak perkembangan dan pembaharuan madrasah di Indonesia, yang merupakan kontribusi pemerintah Orde Lama. Namun demikian, puncak dari perkembangan madrasah sebelum Orde Baru adalah madrasah Wajib Belajar. Diidealisasikan bahwa kurikulum MWB mengembangkan tiga perkembangan yaitu: perkembangan otak atau akal, perkembangan hati atau perasaan, dan pekembangan tangan atau keterampilan.

Dalam perkembangannya, sebagai dampak dari ketetapan MPRS no. XXVII/1966, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegrikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah. Langkah dilakukan dengan menegrikan 123 madrasah Ibtidaiyah, sehingga jumlah total madrasah Ibidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu bersamaan juga telah berdirisekitar 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).Sejalan dengan perubahan itu, sebelumnya pada 10-20 Agustus 1970 dilangsungkanlah pertemuan di Cibigo, Bogor, Jawa Barat dalam rangka penyususnan kurikulum madrasah dalam semua tingkatan secara nasional. Kurikulum madrasah yang dirumuskan di Cibogo diberlakukan secara nasional berdasarkan keputusan meneteri Agama no. 52 tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal dengan kurikulum 1973.[40]

Daftar Mata Pelajaran dalam Kurikulum 1973

Kelompok

No

MIN 7 Th

MTsAIN

MAAIN

DASAR

1

2

3

4

5

6

7

Al-Qur’an

Hadits

Tauhid

Akhlak

Kewarganegraan

B. Indonesia

Penjas

Al-Qur’an/Tafsir

Hadits

Tauhid

Akhlak

Kewarganegaran

B. Indonesia

Tafsir/ilmu Tafsir

Hadis/I. Hadits

Tauhid

_

Kewarganegaraan

B. Indonesia

Penjas

POKOK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fiqh

_

Sejarah Islam

B. Arab

Bahasa Daerah

_

Berhitung

_

_

IPA

_

_

_
_

_

_

_

Pend. Kesenian

PKK

Fiqh

_

Sejarah Islam

Bahasa Arab

B. Inggris

Sejarah

Ilmu Aljabar

Ilmu Ukur

Ilmu Alam

Ilmu Hayat

_

_

Ilmu Bumi

_

Fiqh/U.Fiqh

Tarikh Tasyri

Sejarah Islam

B. Arab

B. Inggris

Sej. Kebudayaan

Ilmu Pasti

_

IPA

Biologi

Fisika

Kimia

Geografi

Biologi

Ekonomi/koperasi

Hitung Dagang

Tata Buku

_

KHUSUS

1

2

3

4

5

Kejuruan Agraria

Kejuruan Teknik

Kejuruan Jasa

_

_

Adminitrasi

Menggambar

Seni Suara

Khat/Menulis

Prakarya/PKK

Menggambar/seni

S

Prakarya/PKK

_

_

EKTRAKURIKULER

1

2

_

_

Kepramukaan

Kepramukaan

Kooperasi

 

Adapun jumlah mata pelajaran umum dan kejuruan (ketreampilan), setiap minggu, pada setiap jenjang madrasah sesuai kurikulum madrasah Tahun 1973 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perbandingan Jam Mata Pelajaran Madrasah

Menurut Jenjangnya sesuai Kurikulum Madrasah 1973

No

Jenjang Madrasah

Jam MP Agama

Jam MP Umum

Jam MP Kejuruan

Jumlah

1

MIN 7 Tahun

6-15

20-21

1-8

28-40

2

MTsAIN

15

22

9

46

3

MAAIN

12-14

31-33

6

48

 

C. Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Di akhir dekade 1980-an dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi karena lahirnya UU No. 2/1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, undang-undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Dalam konteks ini, UUSPN ini mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidian kejuruan dan pendidikan keagamaan. Dampak dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dari semua jenjang madrasah, mulai Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai Aliyah. Secara umum perjenjangan madrasah sama dengan perjenjangan sekolah. Atas dasar itu, madrasah Ibtidaiyah pada dasarnya adalah “Sekolah Dasar Berciri Khas Islam”, sedangkan madrasah Tsanawiyah adalah “Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berciri Khas Islam.[41]

Adapun Isi kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 372 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas Agama Islam. Dalam keputusan ini diatur bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah melaksanakan kurikulum nasional sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Dalam hal ini kurikulum MI dan MTs memuat mata pelajaran: Pendidikan Pancasila dan Kearganegaraan, Pendidikan Agama, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Kerajinan Tangan da Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan mata pelajaran yang merupakan muatan lokal.[42]

Integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional dengan demikian bukan merupakan bagian integrasi dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, termasuk madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama.

Menurut Abdul Rachman Shaleh, Madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekkuensi, antara lain pola pembinaannya harus mengikuti pola pembinaan yang kepada sekolah-sekolah pemerintah, madrasah mengikuti kurukulum nasional, ikut serta dalam UAN dan berbagai peraturan yang diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas).[43]

Madrasah dalam bentuknya yang tidak formal telah hadir di tengah-tengah masyarakat sejak awal abad ke-16. Dengan demikian, lembaga pendidikan ini telah mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Madrasah tumbuh dari lapisan masyarakat bawah, dengan prakarsa mereka sendiri untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhannya.

Perhatian pemerintah terhadap madrasah sampai saat ini masih belum sungguh-sungguh. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah masih diskriminatif. Bantuan madrasah masih merupakan bantuan lepas, belum dipertimbangkan untuk memperoleh keadilan melalui bantuan pembiayaan per kapita siswa. Mengenai pembiayaan pendidikan dalam dekade sepuluh tahun terakhir masih terdapat kepincangan yang diskriminatif antara pembiayaan pendidikan di lingkungan madrasah dan sekolah umum, sementara peserta didik di kedua lembaga itu adalah anak bangsa dari republik yang kita cintai ini.

Selanjutnya tuntutan masyarakat dalam menyiapkan pendidikan masa depan yang lebih baik antara lain adalah terselenggaranya demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya perilaku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dan peserta didik demi perkembangan berpikir yang kreatif, ajaran Islam yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat imam dan takwa kepada Allah Swt., menguasai iptek, memupuk kerja sama dalam persaingan sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat global.

Dengan demikian harus diakui bahwa madrasah mempunyai nilai-nilai positif, di samping tentunya berbagai kelemahan yang perlu dibenahi. Salah satu kelemahan madrasah karena perkembangan historisnya serta perkembangan juridis dari lembaga-lembaga tersebut telah menghasilkan mutu yang masih rendah serta manajemennya yang masih perlu dibenahi. Namun , banyak nilai yang merupakan jiwa madrasah yang sesuai dengan cita-cita pendidikan masa depan. Di dalam usaha untuk membangun suatu masyarakat yang demokratis serta mengikutsetakan masyarakat secara optimal di dalam penyelenggaraan dan pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan adalah milik masyarakat. Tidak dapat kita bayangkan suatu masyarakat tanpa pendidikan. Apabila masyarakat melahirkan lembaga pendidikan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka isi pendidikan tersebut adalah nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan di dalam kebudayaan sebagai milik masyarakat. Kesatuam antara pendidikan, masyarakat dan kebudayaan diwujudkan dalam pendidikan madrasah dan lebih lagi di dalam kehidupan pondok pesantren.

Pendidikan yang berbasis masyarakat (Community based education) adalah sesuai dengan misi pembaruan pendidikan dewasa ini. Dengan ikut sertanya masyarakat di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya, maka pendidikan tersebut betul-betul berakar di dalam masyarakat dan di dalam kebudayaannya.Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan yang berfungsi untuk membudayakan nilai-nilai masyarakat diharapkan dapat memenuhi fungsinya masing-masing.

     D. Pengembangan Madrasah

Seperti kita ketahui bahwa madrasah pada umumnya adalah swasta, dan berasal dari lingkungan masyarakat yang belum beruntung. Oleh karena itu, strategi yang ketiga adalah memberdayakan madrasah supaya tetap dapat survive dan menjadi bagian dari sistem pendidikan. Strategi pemberdayaan madrasah di tingkat dasar juga dimaksudkan sebagai bagian dari program penuntasan wajar, yakni untuk memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk dapat bersekolah. Program-program dalam upaya memberdayakan madrasah tersebut berupa bantuan-bantuan fisik, pelatihan, biaya operasional, beasiswa dan lain-lain.

Dari strategi pembangunan madrasah di atas, secara fisik barangkali keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat pemerintah. Namun, keberhasilan pendidikan secara kualitas akan tetap banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya peralatan penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarannya tidak mampu, maka resiko kegagalan pun sangat tinggi.

   1. Pembangunan Madrasah Model

Seperti diketahui bahwa jumlah madrasah sampai saat ini kebanyakan adalah madrasah swasta, maka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah akan dibentuk cluster-cluster madrasah, di mana dalam jangka panjang di setiap kabupaten akan dibangun masing-masing sebuah madrasah negeri (MI, MTs dan MA) model yang akan memimpin pembangunan madrasah di lingkungannya. Model-model ini akan berperan sebagai agent of change atau agen perubahan yang akan membawa/ membina madrasah-madrasah di sekitarnya untuk bersama-sama maju menjadi madrasah-madrasah yang berkualitas seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, model ini, akan memiliki berbagai fungsi, yaitu model (contoh, teladan), fungsi pelatihan, fungsi kepemimpinan, fungsi pengawasan (super visi) pendidikan, fungsi pelayanan dan fungsi pengembangan profesi.

       2. Madrasah Terpadu

Madrasah terpadu adalah madrasah 12 (dua belas) tahun, yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang berada dalam satu lokasi memiliki satu kesatuan administrasi, manajemen dan kurikulum. Madrasah yang ditunjuk sebagai madrasah terpadu harus melakukan :

a)      Integrasi administrasi;

b)      Integrasi kurikulum;

c)      Integrasi personel

d)     Integrasi sarana dan prasarana; dan

e)      Integrasi pembiayaan

Sampai saat ini Departemen Agama telah menunjuk 7 MI, 7 MTs dan 7 MA sebagai madrasah terpadu:

a)        Madrasah Terpadu Malang;

b)        Madrasah Terpadu Jogyakarta;

c)        Madrasah Terpadu Palembang;

d)       Madrasah Terpadu Aceh;

e)        Madrasah Terpadu Jakarta;

f)         Madrasah Terpadu Padang;

g)        Madrasah Terpadu Jambi;

h)        Madrasah YASUCI Jakarta.

Penutup

     A. Kesimpulan

Peran pemberdayaan masyarakat pada aspek pendidikan yang dilakukan oleh madrasah memang menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari madrasah sebagai intitusi pendidikan. Pendidikan sebagai agent of change. Sebagai agen perubahan, madrasah madrasah tidak hanya sekedar memfasilitasi terjadinya perubahan, tetapi madrasah juga berperan secara aktif melakukan kreasi-kreasi baru dan menangkap peluang dan kesempatan yang ada untuk melakukan perubahan serta mengrahkan perubahan tersebut kepada keadaan yang dikehendaki.

Peran madrasah sebagai agent of change tersebut nampaknya mulai disadari oleh banyak pihak, terutama masyarakat pengguna jasa madrasah itu sendiri, sehingga mereka mulai memahami arti penting madrasah sebagai bagian dari sistem kehidupan mereka dan bahkan memulai jalur pendidikan ini strata sosial mereka dapat meningkat. Sebagai salah satu komponen dalam perubahan sosial, madrasah sebagai agent of change setidaknya juga dapat berperan mengarahkan dan mewarnai perjalanan zaman dengan pemikiran dan perbuatan, tidak hanya sekedar menjadi objek perubahan saja.

            Untuk dapat melakukan peran strategis tersebut, medrasah harus berbenaah diri, melakukan perubahan disegala bidang dan mampu membaca peluang masa depan. Perubahan dalam konteks berbenah diri yang harus dilakukan oleh madrasah tentunya harus dilandaskan pada pemikiran yang matang dan terencana. Pembenahan yang dilakukan oleh madrasah tidak hanya sekedar tambal sulam, sporadis, sehingga sangat rapuh dan tidak kokoh.

            Dalam konteks globalisasi seperti sekarang ini, terlebih seiring dengan desentralisasi pengelolaan madrasah diera otonomi daerah, madrasah harus proaktif, antisipatif dan partisipatif serta membaca peluang dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap pendidikan madrasah terangkum dalam tiga hal, yaitu: (1) mencerdaskan, (2) mentrampilkan dan (3) menginternalisasikan.

Madrasah secara kelembagaan perlu dikembangkan dari sifat kreatif dan proaktif terhadap perkembangan masyarakat menjadi rekonstruktif. Artinya bahwa pendidikan madrasah tidak hanya aktif dan proaktif, tetapi juga partisipatif dalam memberikan corak dan arah perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Strategi pengembangan madrasah ini perlu dirancang dengan matang agar dapat menjangkau jangka panjang mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dan sekaligus mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya yang baik yang harus dilakukan oleh madrasah adalah membangun sinergi dengan berbagai sistem sosial yang ada dimasyarakat, sehingga perubahan pendidikan di madrasah berjalan beriringan dengan laju perubahan disektor yang lain. Hal ini disebabkan oleh fungsi sosial madrasah tidak terlepas oleh sebagai berikut:

  1. Perlawanan Sunni terhadap Intensnya sistem pengajaran Syi’ah
  2. Bentuk perlawanan terhadap diskriminasi oleh penjajah di Indonesia
  3. Wahana transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al din) & nilai-nilai agama
  4. Lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial
  5. Social engineering atau community develepment
  6. Kaderisasi & Mobilitas Umat

 

 

Daftar Pustaka

Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, Yogyakarta: LKIS, 2008

Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, Listafariska Putra, 2005

Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Fazlur rahman, Islam, London: The University of Chicago Press, 1979

Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Mutiara, 1979.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: Karya Toha Putra, 2002).

 

 

*Mahasiswa Beasiswa PAI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin

[1]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta: LKIS, 2008), h. 132

[2]Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Listafariska Putra, 2005), h. 31

[3]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60

[4]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, ….h. 133-134

[5]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 53

[6]Ibid, h. 61

[7]Ibid

[8]Ibid

[9]Ibid, h. 62-63

[10]Fazlur rahman, Islam, (London: The University of Chicago Press, 1979), h. 267  

[11]Ibid

[12]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, h. 135

[13]Ibid, h. 135

[14]Ibid, h. 138

[15]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 64

[16]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif………… h. 141

[17]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 75

[18]Ibid, h. 76

[19]Ibid, h. 77

[20]Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

[21]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 81

[22]Ibid

[23]Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,( Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 63

[24]Ibid

[25]Ibid, h. 350

[26]Ibid, h. 73

[27]Ibid

[28]Ibid, h. 103

[29]Ibid., h. 104

[30]Ibid, h. 111

[31]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 123

[32]Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia………… h. 361

[33]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 126  

[34]Ibid, h. 127

[35]Ibid, h. 41

[36]Ibid, h. 131

[37]Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, …hlm.  

[38] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 556.

[39]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 140  

[40]Ibid, h. 141

[41]Ibid, h. 155

[42]Ibid, h.155

[43]Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, …h. 94.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: