Evaluasi Pengembangan KTSP

Evaluasi Pengembangan KTSP

(Suatu Kajian Konseptual)

Oleh: Al Kautsar Al Moaeqly*

 

Evaluasi kurikulum KTSP diarahkan pada beberapa sasaran, diantaranya tingkat pemahaman ide dan prinsip pengembangan KTSP; keberhasilan pengembangan dokumen KTSP dan keberhasilan KTSP. Fokus evaluasi diarahkan pada ide,pengembangan dokumen, pelaksanaan KTSP dan hasil belajar.Untuk menentukan tingkat keberhasilan pengembangan KTSP secara komprehensif digunakan dua dimensi , yaitu dimensi nilai dan dimensi arti. Evaluasi dimensi nilai berkaitan dengan keunggulan intrinsik KTSP tanpa mempersoalkan lingkungan mana KTSP dilaksanakan, sedangkan dimensi arti berkaitan dengan nilai pengaruh KTSP terhadap lingkungan.

A. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Un-dang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 2003) maka kebijakan pendidikan terutama dalam pengembangan kuri-kulum di Indonesia mengalami perubahan mendasar. Perubahan men-dasar tersebut berupa wewenang mengembangkan, mengelola dan melaksanakan pendidikan dan kurikulum. Setelah UUSPN 2003 berlaku, wewenang mengem-bangkan, mengelola dan melaksanakan pendididkan tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi sudah berbagi dengan pemerintah daerah. Sistem desentralisasi pendidikan yang dibangun oleh UUSPN 2003 merupakan konsekuensi dari perubahan sistem pemerintahan dari peme-rintahan sentralistis ke otonomi daerah dan pendidikan adalah aspek pelayanan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah.

Dalam bidang kurikulum, UUSPN 2003 menetapkan adanya ketentuan yang menjadi wewenang peme-rintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 35 UUSPN 2003 menetapkan bahwa pemerintah pusat menentukan standar nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Standar nasional diartikan sebagai suatu kualitas atau kondisi minimal yang harus ada. UUSPN 2003 menentapkan delapan standar nasional meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Pada saat sekarang Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional baru menetapkan dua standar nasional yaitu standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar lain belum ditentukan dan sewajarnya ditetapkan segera karena satu standar berkaitan dengan standar lainnya.

UUSPN 2003 pasal 36 menetapkan berbagai per-syaratan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan harus me-ngacu kepada standar nasional dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan pen-didikan nasional dan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski pun demikian, kurikulum yang dikembangkan harus memperhatikan kepentingan peserta didik, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, agama, dan kehidupan bangsa dalam dunia internasional. Pasal 37 UUSPN 2003 menetapkan isi kurikulum yang harus ada pada setiap kurikulum yang dikembang-kan sekolah berbentuk berbagai label mata pelajaran.

Peraturan pelaksanaan UUSPN 2003 ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP) peraturan menteri (Permen). Pada tahun 2006, Mendiknas mengeluarkan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Permen nomor 23 tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Sebelum kedua Permen tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 (PP 19 tahun 2005) tentang Badan Standar Nasional sebagai tindak lanjut pasal 35 ayat (4) UUSPN 2003. Pada saat sekarang baru satu PP dan tiga Permen tersebut yang dihasilkan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dalam pengembangan kuri-kulum di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Evaluasi Kurikulum

Banyak definisi mengenai evaluasi yang telah dikemukakan para akhli. Secara akademik dapat dikatakan bahwa filosofi keilmuan yang dianut seseorang berpengaruh besar terhadap pengertian evaluasi yang dikemukakan. Worthen dan Sanders (1987:23) menjelaskan masalah ini dengan mengatakan ”the image the evaluator holds of evaluation work: its responsibilities, duties, uniqueness, and similarities to related endeavors” yang membedakan definisi eva-luasi yang satu dengan lainnya.

Meskipun demikian, keanekaragaman definisi evaluasi tidak berarti bahwa tidak ada persamaan di antara definisi-definisi tersebut. Worthen dan Sanders (1987) menggunakan beberapa kriteria untuk membedakan dan melihat persamaan di antara definisi yang pernah dikemukakan para akhli. Antara lain mereka mengemukakan “diverse conceptions of educational evaluation”, “origins of alternative views of evaluation”, “philosophical and ideological differences”, “methodological backgrounds and preferences”, “different metaphors of evaluation”, “responding to different needs in education”, “practical considerations” (Worthen dan Sanders, 1987:41-59). Hal-hal tersebut menurut keduanya merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan.

Dalam naskah akademik ini, evaluasi diartikansebagai usaha sistematis mengum-pulkan informasi mengenai suatu KTSP untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan nilai dan arti KTSP tersebut dalam suatu konteks tertentu. Adanya tambahan konteks ini sangat penting karena manfaat dan kebermaknaan suatu KTSP[1] selalu dibatasi oleh waktu, kepentingan peserta pendidik, masyarakat dan bangsa yang dilayani KTSP tersebut. Suatu KTSP yang sesuai untuk suatu konteks waktu tertentu belum tentu sesuai untuk waktu dan peserta yang lain walau pun diberlakuakn di tempat/ satuan pendidikan yang sama. Oleh karena itu suatu KTSP pendidikan termasuk kurikulum, selalu berubah sesuai dengan kemajuan zaman yang ditandai oleh kurun waktu dimana KTSP itu direncanakan.

KTSP juga terbatas oleh konteks ruang. Suatu yang dianggap baik untuk wilayah geografis tertentu belum tentu sesuai untuk wilayah geografis lainnya. Oleh karena itu dalam menentukan nilai dan arti suatu KTSP, evaluasi tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang geografis mana KTSP itu dilaksanakan. Adanya konsep mengenai differensiasi dan multikultural memberikan petunjuk yang kuat bahwa evaluasi harus memperhatikan dimensi ruang sebagai suatu konteks.

Sejalan dengan konsep multikultural maka konteks lain yang berpengaruh terhadap kegiatan evaluasi adalah peserta didik. Suatu KTSP dikembangkan untuk peserta didik atau sekelompok peserta didik tertentu dalam lingkungan geografis, budaya, dan waktu tertentu. Oleh karenanya evaluasi harus memperhatikan karakteristik peserta didik ini sebagai suatu konteks penting dalam evaluasi. Evaluasi yang tidak memperhatikan konteks ini akan memberikan hasil kajian yang menyesatkan.

Konteks lain yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah filsafat dan teori yang digunakan. Ketika suatu KTSP menggunakan filsafat esensialis maka evaluasi harus memperhatikan karakteristik filosofi ini serta pemanfaatannya untuk jenjang pendidikan tertentu, satuan pendidikan tertentu, atau bahkan persyaratan tertentu yang menjadi ciri khas filsafat ini. Demikian pula ketika sebuah KTSP menggunakan filsafat lainnya. Ketika suatu KTSP menggunakan teori konstruksi sosial maka evaluasi proses belajar atau hasil belajar harus memberikan penilaian dan arti berdasarkan karakteristik konstruktivisme.

Pemberian nilai (merit) dalam suatu evaluasi berkenaan dengan keunggulan intrinsik KTSP tersebut tanpa mempersoalkan keterkaitan-nya dengan lingkungan mana KTSP tersebut dilaksanakan atau disebut juga dengan istilah ”context free evaluation” atau ”value of its own, implicit, inherent, independent of any possible applications” (Guba dan Lincoln, 1985:39). Ke-unggulan KTSP pendidikan tersebut dievaluasi ber-dasarkan kriteria yang dikembangkan dari KTSP itu sendiri. Seorang evaluator yang bekerja dengan rumusan ini akan menilai sebuah KTSP pendidikan dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki secara teoritik dan KTSP praktik. Berbagai komponen KTSP pendidikan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang harus dibandingkan dengan ke-unggulan filosofi dan teori yang digunakan.

Pengertian pemberian arti (worth)[2] dalam evaluasi lebih mengarah kepada makna atau nilai pengaruh yang diberikan suatu KTSP terhadap lingkungan. Ini merupakan evaluasi terhadap dampak dalam istilah yang dikemukakan oleh Cronbach. Guba dan Lincoln memberikan penekanan khusus pada arti sebagai karakteristik dari definisi evaluasi yang mereka kemukakan. Suatu KTSP yang dievaluasi, meritnya mungkin saja sangat baik. KTSP tersebut memiliki berbagai keunggulan dan kesesuaian filosofi, desain mau pun berbagai aspek lainnya. Permasalahan yang dikaji dalam worth (arti) ialah apakah dalam pelaksanaan KTSP tersebut bekerja sebaik yang direncanakan dan memberikan dampak yang diharapkan.

Selanjutnya , Guba dan Lincoln (1985:41-42) menulis tentang ”merit” (nilai) dan ”worth” (arti) dengan istilah evaluasi intrinsic dan evaluasi extrinsic. Mereka menulis:

In one sense, both merit and worth are variable. While merit is an estimate of intrinsic value and would therefore seem to be an immutable property of the entity whose merit is being assessed, it is clear that persons competent to judge merit may differ among themselves both in stating indicators of merit and in assessing the merit of any particular entity of those indicators. . . …………..

Similarly,one may ask how one determines characteristics of worth and then assess a particular entity on them. How does one tell whether a curriculum is appropriate to the learning ability of the youngsters exposed to it? How does one tell whether this particular language arts curriculum possesses worthwhile characteristics?

Bagi dunia pendidikan Indonesia yang menempatkan wewenang pengembangan program, kurikulum dan kebijakan di jenjang pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka kajian nilai (merit) dan arti (worth) sangat diperlukan. Ketika suatu program, kurikulum dan kebijakan dikembangkan untuk satu satuan pendidikan bukan tidak mungkin program, kurikulum dan kebijakan tersebut mengambil contoh dan model dari yang dikembangkan di negara lain, di wilayah pendidikan lain, atau merupakan kesepakatan bersama pada tingkat kota atau kabupaten yang berbeda karakteristik masyarakatnya. Dalam konteks seperti ini maka program, kurikulum, dan kebijakan tadi tidak sepenuhnya memperhatikan karakteristik daerah dan dampak mungkin merupakan sesuatu yang menjadi masalah. Kalau pun program, kurikulum, dan kebijakan untuk satuan pendidikan tertentu sepenuhnya di-kembangkan oleh guru dan komite sekolah di suatu satuan pendidikan dan hasil evaluasi yang berkenaan dengan nilai menunjukkan bahwa KTSP tersebut sangat baik, evaluasi yang bersangkutan dengan worth (arti) tetap diperlukan. Evaluasi tetap harus mempertanyakan apakah KTSP yang telah dikembangkan dan di-laksanakan menunjukkan ada bukti-bukti empirik adanya dampak terhadap masyarakat dan bangsa.

Sebetulnya, istilah ”merit” dan ”worth” bukan istilah baru. Tulisan Stufflebeam dan kawan-kawan dalam buku mereka yang berjudul ”Educational Evaluation” telah menggunakan istilah tersebut. Tetapi mereka tidak memasukkan keduanya sebagai atribut penting suatu evaluasi. Scriven (1978) dalam tulisannya yang berjudul ”Merit vs. Value” telah pula menggunakan keduanya untuk evaluasi. Beberapa sarjana dalam bidang evaluasi tidak membahas keduanya secara mendalam tetapi lebih banyak menempatkan “merit” dan “worth” sebagai dimensi evaluasi yang saling melengkapi. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil evaluasi yang komprehensif, dimensi “merit” dan “worth” menjadi dimensi yang digunakan dalam menetapkan kebijakan evaluasi.

2. Ruang Lingkup Evaluasi Pengembangan KTSP

Prosedur dan proses pengembangan KTSP berbeda dari pengalaman Indonesia selama ini dalam mengembangkan kurikulum. Hal ini bukan disebabkan oleh penerapan model kurikulum berbasis kom-petensi tetapi lebih disebabkan penggunaan pendekatan standard dalam pendidikan (Burke, (Ed.) (1995); Tucker dan Codding (1998) dan oleh kewenangan satuan pendidikan dalam pengembangan KTSP. Jika pada masa sebelumnya satuan pendidikan menerima kurikulum lengkap dari pemerintah pusat pada saat sekarang sekolah harus melengkapi berbagai kom-ponen kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia terdiri atas dua jenjang yaitu jenjang nasional dan jenjang satuan pendidikan. Kebijakan ini menggambarkan bahwa

Diagram berikut menggam-barkan keseluruhan proses pengembangan kurikulum.

Bagian-bagian penting yang secara nasional dianggap penting dan harus menjadi patokan pengembangan kurikulum di seluruh wilayah Indonesia, haruslah ditentukan secara nasional. Oleh karena itu dalam diagram tersebut dinyatakan bahwa analisis kebutuhan masyarakat untuk menentukan kualitas yang harus dikembangkan kurikulum dilakukan pada tingkat nasional. Hal ini bersesuaian dengan pengertian standar dan gerakan standar dalam literatur bahwa standar bukan kurikulum tetapi merupakan bagian penting yang menjadi pedoman pengembangan suatu kurikulum.

Proses pengembangan kurikulum menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Kedua standar ini telah dinyatakan berlaku resmi melalui Peraturan Menteri Diknas yaitu Permen Diknas nomor 22 dan Permen Diknas nomor 23, masing-masing pada tahun 2005. Dalam tulisan ini pengembangan kurikulum pada tingkat nasional dianggap sebagai sesuatu yang di luar fokus kajian evaluasi kurikulum yang dikemukakan sekarang. Permasalahan yang terkait dengan ide pengembangan kurikulum yaitu apakah pokok-pokok pikiran yang dimaksudkan dalam SKL, SI, dan beberapa ketentuan pengembangan KTSP difahami oleh para pengembang KTSP.

Pada jenjang satuan pen-didikan proses pengembang-an dokumen KTSP dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan pada jenjang ini adalah merupakan finalisasi ke-seluruhan kegiatan konstruksi dokumen kurikulum karena pada jenjang dan unit satuan pendidikan ini para pengembang kurikulum harus menempatkan berbagai komponen yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat ditambah dengan unsur yang harus dikembangkan oleh pengembang KTSP. Unsur-unsur tersebut adalah mengembangkan materi mata pelajaran muatan lokal dan kepribadian, ditambah ketetapan mengenai jumlah sks final untuk setiap mata pelajaran. Artinya, pada jenjang satuan pendidikan inilah suatu dokumen KTSP dinyatakan final. Dalam ketetapan yang dikeluarkan oleh BSNP dikatakan bahwa dokumen KTSP baru dianggap sah apabila ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

Sesuai dengan ketetapan pada Permen nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaat-kan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan me-libatkan pemangku kepentingan (stake-holders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan voka-sional merupakan kenis-cayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara ber-kesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengem-bangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara ke-pentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepenting-an nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana pemahaman dan kemampuan pengembang KTSP dalam menerapkan kedelapan prinsip ini harus menjadi bagian dari kajian evaluasi KTSP.

3. Tujuan Evaluasi Pengembangan KTSP

Tujuan evaluasi kurikulum KTSP adalah:

a. Menentukan tingkat pemahaman para pengembang KTSP mengenai ide kurikulum yang dikembangkan di tingkat nasional

b. Menentukan tingkat pemahaman dan ke-trampilan pengembang KTSP mengenai prinsip-prinsip pengembangan KTSP.

c. Menentukan tingkat keberhasilan pengembangan dokumen KTSP

d. Menentukan tingkat pelaksanaan KTSP

e. Menentukan tingkat keberhasilan KTSP

Kelima tujuan evaluasi yang dikemukakan di atas berbeda-beda satu sama lainnya sesuai dengan kepentingan dan waktu ketika seseorang/lembaga melakukan evaluasi. Kelima tujuan evaluasi yang dikemukakan di atas bukanlah merupakan keseluruhan yang harus digunakan dalam setiap kegiatan evaluasi. Kelima tujuan tersebut di atas dapat digunakan secara terpisah tergantung pada fokus kajian dan pemanfaatan hasil evaluasi (utility).

Tingkat pemahaman para pengembang KTSP mengenai ide kurikulum adalah sesuatu yang kritikal dalam menentukan keberhasilan pengembangan dokumen dan implementasi KTSP. Tanpa pemahaman yang baik mengenai ide kurikulum yang dikembangkan di tingkat nasional maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Sangat besar kemungkinan KTSP yang dikembangkan tidaklah sesuai dengan pemikiran para pengembang ide kurikulum. Pemahaman tersebut ditandai oleh pemahaman mengenai arti kurikulum berdasarkan kompetensi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI) bagi pengembangan KTSP.

Menentukan tingkat pemahaman dan ketrampilan yang dimiliki para pengembang KTSP mengenai prinsip-prinsip pengembangan KTSP adalah aspek kedua proses pengembangan KTSP yang kritikal. Sesuai dengan panduan yang diterbitkan BSNP maka KTSP haruslah dikembangkan berdasarkan delapan prinsip yaitu berpusat pada potensi dan kepentingan peserta didik, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan hidup, menyeluruh dan berkesinambungan, relajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Para pengembang KTSP tidak saja harus memahami setiap prinsip tersebut serta implikasi terhadap pengembangan dokumen KTSP tetapi juga harus memiliki keterampilan menerapkan prinsip tersebut dalam mengembangkan dokumen KTSP dan implementasi KTSP.

Menentukan tingkat keber-hasilan pengembangan dokumen KTSP ádalah fokus penting berikutnya. Evaluasi KTSP harus dapat menentukan apakah dokumen KTSP yang telah dikembangkan statu satuan pendidikan (dalam hal ini sekolah) telah memenuhi berbagai patokan yang telah dipersyaratkan. Tentu saja dokumen KTSP tersebut ádalah hasil dari pekerjaan yang dilakukan para pengembang (guru) ber-dasarkan pedoman dan kemampuan yang mereka miliki. Meski pun demikian, sesuatu yang harus diingat bahwa berbagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan statu dokumen kurikulum tidak dapat diabaikan.

Dalam mengembangkan dokumen KTSP tersebut para pengembang harus pula mengembangkan materi muatan lokal yang harus dilemas menjadi mata pelajaran dan materi pendidikan kepribadian yang tidak dilemas dalam bentuk mata pelajaran. Evaluasi harus dapat mengungkapkan proses pengembangan muatan lokal dan kepribadian: bagaimana satuan pendidik mengidentikasi materi muatan lokal dan mengemasnya menjadi mata pelajaran serta kemudian memasukkannya dalam struktur kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Menetukan tingkat keber-hasilan pelaksanaan KTSP terdiri atas dua fokus. Fokus pertama berkenaan dengan pengembangan silabus oleh para guru. Fokus kedua ádalah pelaksanaan dalam proses pembelajaran di kelas. Pengembangan silabus dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari implementasi KTSP tetapi dapat juga dipandang sebagai suatu bagian dari pengembangan dokumen KTSP. Dalam tulisan ini, pengembangan silabus dianggap sebagai bagian dari implementasi karena silabus dapat saja dilakukan oleh guru yang tidak terlibat dalam pengembangan KTSP. Banyak guru yang tidak diikutsertakan dalam pengembangan suatu do-kumen KTSP karena berbagai faktor seperti jumlah guru yang banyak dari suatu mata pelajaran, dana yang tersedia tidak mencukupi, per-timbangan agar kelas-kelas dapat terus berproses selama dokumen KTSP disusun, kepemimpinan kepala sekolah, dan sebagainya. Dalam pengembangan KTSP di banyak satuan pendidikan silabus dikembangkan lebih lanjut menjadi RPP tetapi ini bukanlah sesuatu yang menjadi tuntutan BSNP.

Proses pembelajaran di kelas merupakan fokus yang teramat penting. Posisi penting tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, proses pembelajaran di kelas merupakan kegiatan aktualisasi dari dokumen kurikulum atau kurikulum sebagai rencana. Dokemen kurikulum yang paling dekat dengan proses pelaksanaan ádalah yang dinamakan silabus. Bagaimana rencana yang telah dikembangkan dalam silabus tersebut dilaksanakan merupakan keputusan evaluasi yang sangat diperlukan dalam mengkaji keberhasilan pelaksanaan KTSP secara keseluruhan.

Kedua, posisi penting proses pembelajaran tersebut disebabkan oleh kedudukan proses sebagai pengalaman belajar nyata (observed curriculum) terhadap hasil belajar. Dalam situasi mana pun, hasil belajar yang dimiliki peserta didik adalah hasil dari pengalaman belajar yang diikutinya dan bukan pengaruh dari kurikulum sebagai dokumen. Berbagai faktor lain memang berpengaruh pula terhadap hasil belajar tetapi dalam konteks evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum maka hasil belajar adalah pengaruh langsung dari implementasi kurikulum.

Implementasi memang suatu kegiatan yang sangat kompleks. Berbagai faktor yang muncul saat pelaksanaan proses pembelajaran berpengaruh terhadap pelaksanaan dari apa yang sudah dirancang dalam dokumen kurikulum. Faktor-faktor seperti kondisi pribadi guru, kondisi peserta didik, lingkungan kelas, suasana sekolah pada hari itu, ketersediaan perlengkapan dan sumber belajar akan memberikan pengaruhnya yang cukup menentukan dalam implementasi suatu dokumen kurikulum. Tentu saja berbagai faktor tersebut tidak boleh lepas dari fokus evaluasi dan diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan KTSP secara keseluruhan.

Penentuan tingkat keber-hasilan atau kegagalan KTSP merupakan suatu per-timbangan yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan mengenai hasil belajar yang diperoleh peserta didik, berbagai hasil kajian pada dimensi sosialisasi, dan proses kemudian dilakukan judgment berdasarkan kriteria yang ada untuk menentukan tingkat keberhasilan tersebut. Keberhasilan itu dapat saja bersifat keberhasilan dalam dimensi nilai (merit) tetapi juga dapat yang berkenaan dengan aspek arti (worth) suatu KTSP. Tujuan evaluasi dalam memberikan per-timbangan pada kedua dimensi tersebut berkaitan dengan pengertian evaluasi KTSP sebagaimana yang dikemukakan oleh Tyler (1949), Guba dan Lincoln (1985), Orient (1993), Longstreet dan Shane (1993).

4. Fokus Evaluasi

Berdasarkan ruang lingkup pengembangan KTSP dan tujuan evaluasi yang telah dikemukakan maka fokus evaluasi pengembangan KTSP adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Ide kurikulum

2. Pengembangkan dokumen KTSP

3. Pelaksanaan KTSP

4. Hasil Belajar KTSP

Fokus evaluasi pada pemahaman ide kurikulum adalah sesuatu yang banyak menentukan keberhasilan pengembangan dokumen KTSP. Ide kurikulum yang dimaksudkan di sini adalah ide tentang pendekatan standar dan kompetensi yang digunakan. Standard-based curriculum dan competency-based curriculum memiliki ciri yang berbeda dari knowledge-base curriculum. Perbedaan yang mencolok adalah dari cara mengembangkan standar dan pengaruhnya terhadap kompetensi, pemilihan konten kurikulum, dan organisasi konten kurikulum. Dalam konteks ini maka pemahaman para pe-ngembang KTSP terhadap ide kurikulum dirinci dalam berbagai hal sebagai berikut:

Pemahaman mengenai standard-based curriculum

Pemahaman pengertian kompetensi dan karak-teristik kurikulum berbasis kompetensi

Pemahaman pengertian SKL dan kedudukan SKL dalam pengem-bangan KTSP

Pemahaman SI meliputi Kerangka dasar, Struktur kurikulum, Beban belajar, Kalender pendidikan, SK dan KD mata pelajaran

Kegiatan sosialisasi ide kurikulum

Evaluasi tentang pemahaman mengenai standard-based curriculum akan memberikan dasar bagi para pengembang kurikulum untuk memiliki frame pengembangan KTSP secara lebih baik terutama berkaitan dengan pengertian tujuan, konten, dan organisasi konten KTSP. Hal yang sama pentingnya dengan pemahaman tentang standar adalah pemahaman mengenai kompetensi dan karakteristik kompetensi serta kaitannya antara standar dengan kompetensi. Kedua pendekatan ini memiliki persamaan yang kuat dalam pengertian konten kurikulum dan organisasi konten kurikulum tetapi antara keduanya berbeda secara prinsipiil dalam tingkat abstraksi dan kedalaman. Oleh karena itu para pengembang KTSP haruslah memiliki pemahaman mengenai keterkaitan berbagai istilah yang digunakan seperti standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.

Evaluasi tentang Standar Isi diperlukan karena Standar Isi adalah frame yang harus digunakan dalam pe-ngembangan KTSP. Berbagai struktur dan ketentuan kurikulum terdapat dalam Standar Isi. Hal-hal yang terkait dengan penerapan sistem semester dan beban kerja yang diukur dan dikemas dalam satuan kredit semester merupakan hal-hal yang tak dapat dilepaskan sebagai aspek penting dari Standar Isi yang harus dikaji oleh evaluasi disamping aspek-aspek lain yang sudah disebutkan.

Berkenaan dengan sosialisasi maka fokus tersebut dapat dirinci dalam aspek-aspek waktu pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan, dana, peserta, asesmen hasil, dan evaluasi program. Pemahaman dan kemampuan para pengembang KTSP dan guru dalam menerapkan KTSP tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan sosialisasi ide kurikulum. Keberhasilan pelaksanaan ide kurikulum sangat ditentukan oleh keberhasilan sosialisasi dan oleh karenanya kegiatan sosialisasi adalah bagian yang sangat kritikal dan tidak boleh dibabaikan oleh kegiatan evaluasi KTSP.

Fokus evaluasi mengenai pengembangan dokumen KTSP ditujukan untuk menentukan apakah dokumen KTSP sudah dikembangkan sesuai dengan ide kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulum. Dokumen kurikulum KTSP adalah rencana satuan pendidikan tersebut untuk mengembang-kan pengalaman pendidikan bagi para peserta didik. Karakteristik dokumen KTSP yang memberikan ke-sempatan setiap satuan pendidikan mengembangkan pemikiran kependidikannya bahkan boleh berbeda dari satuan pendidikan lain didaerahnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Keluarbiasaan itu disebabkan karena para pemikir pendidikan di satuan pendidikan tersebut memiliki kebebasan yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Keluarbiasaan itu menantang para pemikir pendidikan di sebuah satuan pendidikan untuk memahami dan memiliki kemampuan mengembangkan sebuah dokumen kurikulum berdasarkan ide kurikulum yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini adalah pengetahuan dan ketrampilan baru bagi banyak guru, jika tidak dapat dikatakan seluruh guru, dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu evaluasi kurikulum harus memberikan perhatian yang cukup dan luas terhadap proses dan hasil dari pengembangan dokumen KTSP.

Dalam fokus ini evaluasi pengembangan KTSP harus memperhatikan hal-hal berikut :

a) berbagai istilah yang terdapat dalam ide dan prinsip pengembangan KTSP,

b) pemahaman dan ke-trampilan mengembangkan berbagai komponen dokumen KTSP,

c) pemahaman dan ke-terampilan mengembangkan kompetensi dalam komponen tujuan, bahan, proses, dan hasil belajar,

d) pemahaman dan kemampuan mengembangkan konten

e) pemahaman dan ke-trampilan mengembangkan materi muatan lokal,

f) kemampuan mengevaluasi keterkaitan satu komponen dengan komponen lain

g) proses pengembangan dokumen KTSP,

h) dana yang tersedia dan digunakan

i) waktu yang digunakan untuk pengembangan

j) evaluasi proses pe-ngembangan dokumen

Evaluasi pelaksanaan KTSP adalah fokus evaluasi KTSP yang secara konseptual tidak terlalu berbeda dari evaluasi implementasi kurikulum pada umumnya. Perbedaan yang mendasar hanyalah pada jarak antara para pengembang KTSP dan para pelaksana yang sangat dekat bahkan dapat dikatakan tidak ada jarak, dibandingkan dengan pengembangan kurikulum sebelumnya yang berlaku di Indonesia. Para pengembang KTSP adalah guru dan pelaksana kurikulum adalah mereka juga dan sejawat mereka. Oleh karena itu komunikasi antara mereka yang terlibat dalam pengembangan dokumen KTSP dengan mereka yang tidak terlibat diharapkan sangat intensif dan lebih terbuka. Lagi pula, dengan kedudukan sebagai sejawat maka kesenjangan dalam bahasa ketika menyampaikan apa yang sudah dikemas dalam dokumen KTSP diharapkan tidak terjadi. Meski pun demikian tentu saja sosialiasi semacam ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sosialisasi yang diperlukan antara para pemikir kurikulum tingkat nasional dengan para pengembang KTSP.

Aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian evaluasi pelaksanaan KTSP adalah:

a) Sosialisasi sejawat

b) Pengembangan silabus

c) Bantuan Profesional

d) Dana pelaksanaan

e) Fasilitas Pembelajaran

f) Sumber Pembelajaran

g) Proses Pelaksanaan

h) Asesmen hasil belajar

Evaluasi mengenai hasil belajar KTSP berkenaan dengan hasil belajar peserta didik baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, kreativitas, dan kemampuan menerapkan apa yang sudah dipelajari di sekolah dalam kehidupan di masyarakat. Aspek pe-ngetahuan, sikap, ketrampilan (intelektual dan lainnya), kreativitas, dan kemampuan menerapkan hasil belajar di masyarakat merupakan evaluasi hasil belajar KTSP yang sangat serius. Hal ini dikatakan serius karena hasil ini akan digunakan untuk menentukan apakah ide kurikulum berbasis standar dan kompetensi berhasil dan jika berhasil pada tingkat mana dalam mengembangkan kemampuan yang diiden-tifikasi pada awal proses pengembangan kurikulum.

Suatu kenyataan yang harus diakui adalah bahwa SKL yang tercantum dalam Permen nomor 23 tahun 2005 adalah pengembangan lebih lanjut dari kompetensi yang dihasilkan ketika pemerintah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi di awal tahun 2000 sampai tahun 2004. Oleh karena itu memang terjadi beberapa kelemahan konseptual dalam rumusan standar tersebut sehingga apabila ada kesulitan membedakan SKL tersebut dengan kompetensi maka hal tersebut bukan sesuatu yang men-cengangkan. Meski pun demikian, secara konseptual keberhasilan KTSP harus diukur dari SKL dan ukuran itu harus berkenaan dengan dua komponen konten yang ada pada rumusan standar yaitu substansif, sikap, dan keterampilan.

C. Penutup

Apa yang dipaparkan penulis dalam makalah ini adalah fokus-fokus yang dapat dikaji dalam suatu evaluasi KTSP. Fokus-fokus tersebut dikembangkan berdasarkan pendekatan fidelity sehingga tidak terlepas dari apa yang ada pada suatu KTSP. Meski pun demikian, banyak fokus lain yang tidak dibahas dalam makalah ini tetapi dapat ditambahkan oleh mereka yang tertarik untuk melakukan evaluasi pengembangan KTSP. Fokus tentang prosedur dan pengembangan SKL dan Standar Isi serta kaitannya dengan prosedur dan penerapan kualitas yang diperlukan masyarakat di masa depan tidak dibahas dan dapat dijadikan fokus evaluasi pengembangan KTSP bagi peminat. Fokus besar tentang pengembangan dokumen dan pelaksanaan KTSP oleh satuan pendidikan mengalahkan fokus lainnya.

Mengenai metodologi apalagi penerapan model evaluasi kurikulum tidak dibahas mengingat keterbatasan waktu seminar dan keluasan ruang lingkup tersebut. Meski pun demikian, dapat dikemukakan bahwa pendekatan metodologi yang dipikirkan adalah pendekatan kuantitatif ketika hasil evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk menjadi masukan kebijakan pada tingkat kota/kabupaten atau propinsi dan apalagi untuk tingkat nasional. Sedangkan metodologi kualitatif terutama dalam bentuk studi kasus dianjurkan untuk kajian evaluasi yang hasilnya akan menjadi masukan bagi satuan pendidikan yang bersangkutan. Tentu saja, model studi kasus ganda (multiple case study) dapat digunakan jika masukan hasil evaluasi digunakan bagi para pengembang KTSP di beberapa sekolah yang dijadikan evaluan.

Daftar Pustaka

Botcheva, L., White, C.R., dan Huffman, L.C. (2002). Learning Culture and Outcomes Measure-ment Practice in Community Agencies. The American Journal of Evaluation, 23, 4: 421-434

Brecher, C., Silver, D., Searcy, C. and Weitzman, B.C. (2005). Following the Money: Using Expenditure Analysis as an Evaluation Tool. American Journal of Evaluation, 26, 2: 166-188

Burke, J. (Ed.) (1995). Competency Based Education and Training. London: The Falmer Press.

Carr, J.F. dan Harris, D.E. (2001). Suceeding with Standards: Linking Curriculum, Assessment, and Action Planning. Alexandria, VA: Asso-ciation for Supervision and Curriculum De-velopment.

Chen, Huey-Tsyth (2005). Practical Evaluation: Assessing and Improving Planning, Implementa-tion, and Effectiveness. Thousand Oaks: Sage Publications

Cinterfor (2001). Competen-cy-based Curriculum Design. Available at http://www.ilo.org, tanggal 24 Januari 2002.

Conley, D. (1999). Statewide Strategies for Implemen-ting Competency-based Admissions Standards. Denver: State Higher Education Executive Officers.

Constantino, T.E. dan Greene, J.C. (2003). Reflections on the Use of Narrative in Evaluation. The American Journal of Evaluation, 24, 1: 35-50

Crew, Jr. R.E. dan Anderson, M.R. (2003). Accountability and Performance in Charter Schools in Florida: A Theory-Based Evaluation. The American Journal of Evaluation, 24, 2: 189-212

Cronholm, S dan Goldkuhl, G. (2003). Strategies for Information Systems Evaluation – Six Generic Types. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 6, 2: 65-74. Academic Conferences Limited. Availabe at http://www.ejise.com

Daugherty, R. (1995). National Curriculum Assessment: Review of Policy 1987 – 1994. London: The Palmer Press

Davidson, E.J. (2005). Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation. Thousand Oaks: Sage Publications

De Stefano,L. (1992). Evaluating Effectiveness: a Comparison of Federal Expectations and Local Capabilities for Evaluation Among Federally Funded Model Demonstration Evaluans. Educational Evaluation and Policy Analysis, 14, 2: 175-180.

Ellison, C.M. (2004). Talent Development Professi-onal Development Evaluation Model: A Paradigm Shift, dalam Co-Constructing a Contextually Responsive Evaluation Framework: The Talent Development Model of School Reform (Eds. Thomas, V.G. dan Stevens, F.I.). New Direction for Eva-luation., Number 101

Feller, I. (2002). Performance Measurement Redux. The American Journal of Evaluation, 23, 4: 435-452

Gall, M.D. (1981). Handbook for evaluating and selecting curriculum material. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Guba,E.G. dan Lincoln,Y.S. (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approach. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers

Harbour,J.L. (1997). The Basics of Performance Measurement. New York: Quality Resources.

Longstreet, W.S. dan H.G. Shane (1993). Curri-culum for a new millenium. Boston: Allyn and Bacon.

Madaus, G.F., Scriven, M.S. dan Stufflebeam, D.L. (Eds)(1983). Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.

McCormick, R. dan James, M. (1983). Curriculum Evaluation in Schools. London: Croom Helm

McDavid, J.C. dan Hawthorn, L.R.L. (2006). Evaluan Evaluation and Performance Measurement: an Introduction to Practice. Thousand Oaks: Sage Publications

McLaughlin, M.W. dan Phillips, D.C. (1991). Evaluation and Education: at Quarter Century. Chicago, Illinois: National Society for the Study of Education.

McNeil, J.D. (1977), Curriculum: a compre-hensive introduction. Boston: Little, Brown and Company.

Melrose, M. (1996). Encouraging Transac-tional and Critical Models of Curriculum Evaluation. Different Approaches: Theory and Practice in Higher Education. Proceedings HERDSA Conference 1996. Perth, Western Australia, 8-12 July. Available at: http://www.herdsa.org.au/confs/1996/melrose.html

Neuber, K.A. dan kawan-kawan (1980). Needs Assessment: A Model for Community Planning. Sage Human Services Guides, Volume 14. Beverly Hills: Sage Publications

Print, M. (1989). Curriculum development and design. Wellington: Allen & Unwin.

Picciotto, R. (2003). Inter-national Trends and Development Evaluation: The Need for Ideas. The American Journal of Evaluation, 24, 2: 227-234

Raggart,P. dan G. Weiner (1985). Curriculum and assessment: some policy issues. Oxford: Pergamon Press.

Rossi,P.H. dan H.E. Freeman (1990). Evaluation: a Systematic Approach. Newbury Park: Sage Publications

Sanders, J.R. (chair)(1994), The Evaluan Evaluation Standards, 2nd Ed., Thousand Oaks: Sage Publications

Scriven, M. (1991). Evaluation Thesaurus, 4th Ed., Thousand Oaks: Sage Publications

Silverman, D. (1993). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: Sage Publications

Skilbeck, M. (Ed.)(1984). Reading in school-based curriculum development. London: Harper and Row.

Storange, J.H. dan V.M.Helm (1992). A Perfomance Evaluation System for Professional Support Personnel. Educational Evaluation and Policy Analysis, 14, 2: 175-180.

Supovitz, J.A. dan Taylor, B.S. (2005). Systemic Education Evaluation: Evaluating the Impact of Sustemwide Reform in Education. American Journal of Evaluation, 26, 2: 204-230.

Tanner, D. dan L.N. Tanner (1980). Curriculum development. Theory into practice. New York: Macmillan Publishing House.

Torres, R.T., Preskill, H.S., dan Piontek, M.E. (1996). Evaluation Strategies for Commu-nicating and Reporting: Enhancing Learning in Organi-zations. Thousand Oaks: Sage Publications

Tucker, M.S. dan J.B. Codding (1998). Standards for Our Schools: How to Set Them, Measure Them, and Reach Them. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Warren, J.R., Jenkins, K.N. dan Kulick, R.B. (2006). High School Exit Examinations and State-Level Completion and GED Rates, 1975 Through 2002. Edu-cational Evaluation and Policy Analysis, 28, 2: 131-152

Warwick, D. (1975). Curriculum structure and design. London: University of London Press.

Worthen, B.R. dan Sanders, J.R. (1987). Educational Evaluation: Alternative Approaches and Prac-tical Guidelines. New York & London: Longman

Zais, R.S. (1976) Curriculum: principles and foundations. New York: Harper and Row Publishers.

[1] KTSP adalah sesuatu yang dievaluasi dapat berbentuk suatu program pendidikan, kurikulum, atau kebijakan pendidikan .

[2] Istilah lain yang digunakan untuk worth adalah value, pay-off, extrinsic, context determined value

Categories: Uncategorized | Leave a comment

989.jpg

Categories: Uncategorized | Leave a comment

HAKIKAT, TUJUAN.., PENDIDIKAN ISLAM

HAKIKAT, TUJUAN, KEGUNAAN, PENDIDIK, ANAK DIDIK, LINGKUNGAN, SERTA

SARANA DAN METODE PENDIDIKAN§

 

A. PENDAHULUAN

      Diskursus tentang pendidikan dan pendidikan Islam sampai sekarang masih berlangsung. Perdebatan panjang mengenai makna (hakikat) pendidikan itu sendiri masih sering terjadi.Berbagai pendapat dari sudut pandang yang berbeda membuat pendidikan mempunyai banyak arti. Pendidikan kadang dimaknai sebagai transfer of knowledge, atau terkadang juga dimaknai sebagai proses bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk menjadi dewasa dan mampu melaksanakan tugas dalam hidupnya.

      Bahkan pendidikan juga sering dimaknai sebagai internalisasi nilai-nilai budaya masyarakat yang ada.Pengertian-pengertian tentang pendidikan seperti di atas, kerap kali membingungkan kita. Alhasil berbagai pertanyaan tentang apa sebenarnya hakikat pendidikan masih sering terdengar di mana-mana.

B. HAKIKAT PENDIDIKAN

  1. Definisi Pendidikan

Sebelum membahas lebih jauh tentang hakikat pendidikan, terlebih dahulu akan dibahas makna dari pendidikan itu sendiri. Secara etimologi (bahasa), pendidikan berasal dari bahasa Yunani yang berarti paedagogie, terdiri dari kata “pais” yang artinya anak, dan “Again” diterjemahkan dengan membimbing. Jadi paedagogie adalah bimbingan yang diberikan kepada anak.[1]Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masayarakat dan kebudayaan.Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.[2]

Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.[3] Untuk memahami lebih jauh tentang pendidikan, maka di sini akan dipaparkan pendidikan menurut para ahli.

Menurut Langeveld pendidikan ialah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.[4] Sedangkan John Dewey mengartikan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.[5]

Tidak jauh berbeda dengan Langeveld dan John Dewey, Carter V. Good mengartikan bahwa pendidikan adalah ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid, dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan.[6]

Sedangkan tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.[7]

Adapun dalam UU Sisdiknas 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[8]

  1. Hakikat Pendidikan

Dari beberapa pengertian di atas, walaupun memiliki perbedaan secara redaksional, akan tetapi secara esensial memiliki kesamaan, yaitu pendidikan merupakan proses bimbingan, tuntunan atau pemimpin yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, peserta didik dan tujuan.

Secara pribadi penulis mengalami kesulitan dalam menentukan hakikat pendidikan karena definisi pendidikan itu sendiri, akan tetapi menurut hemat penulis hakikat pendidikan adalah proses mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Atau dengan kata lain bisa diartikan sebagai proses memanusiakan manusia (humanisasi)- meminjam istilahnya Poulo Freire. Dalam konteks ini manusia diberi kebebasan dalam memilih, mengembangkan potensi yang merupakan fitrahnya.

Sebenarnya istilah memanusiakan manusia juga digunakan orang-orang Yunani tempo dulu, yang mengatakan bahwa hakikat pendidikan itu ialah “pertolongan” kepada manusia agar ia menjadi manusia. Jadi ada dua kata yang penting dalam kalimat itu, pertama “manusia”, kedua “menolong”. Manusia perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki nilai (sifat) kemanusiaan.[9]

Orang-orang Yunani lama menentukan tiga syarat untuk disebut manusia.Pertama, memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri, kedua, cinta tanah air dan ketiga berpengetahuan.Aspek pendidikan yang kedua adalah “menolong”. Dalam hal ini pendidik menolong mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Kata “menolong” juga mengajarkan kepada pendidik bahwa ia mestilah melakukan pertolongan dengan kasih sayang. Konsekuensinya ialah pendidik tidak akan berhasil menolong bila dalam menolong tidak ada rasa kasih sayang kepada yang ditolong (peserta didik).

Dengan demikian pada hakikatnya pendidikan merupakan proses bimbingan ataupun pertolongan yang diberikan pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar “peserta didik” dapat mengembangkan dirinya untuk dapat survive di masa datang. Alih kata pendidikan merupakan proses pendewasaan bagi peserta didik.

Hanya saja dalam proses bimbingan tersebut peserta didik ditempatkan sebagai subyek, bukan sebagai obyek atau yang biasa disebut banking concept meminjam istilahnya Poulo Freire. Dikatakan “gaya bank” karena peserta didik hanya dijadikan sebagai obyek yang harus tunduk terhadap pendidik. Tentunya pola hubungan seperti ini dapat melahirkan tekanan-tekanan bahkan bisa dikatakan penindasan-penindasan terhadap peserta didik. Disinilah letak urgensi pendidikan yang humanis, dimana manusia dengan manusia lain memiliki peran yang sama. Artinya pendidik dan peserta didik mempunyai kedudukan yang sama dalam proses belajar mengajar, dimana nilai-nilai kemanusiaan lebih diutamakan.[10]

Seorang pendidik dalam pendekatan humanis bukanlah seorang raja, yang bisa menghukum dengan cara apapun. Akan tetapi pendidik lebih bersifat sebagai fasilitator yang mampu mengakomodir segala kepentingan peserta didik.Alih kata, seorang pendidik tidak boleh sewenang-wenang dalam mengajar, karena guru dan siswa merupakan mitra dialog yang sejajar. Sebagai mitra dialog yang sejajar, guru haruslah menghargai hak-hak peserta didik.

C. HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM

  1. Definisi pendidikan Islam

Pengertian pendidikan Islam tidak terlepas dari tiga istilah, yaitu tarbiyah, ta’lim dan ta’dib. Meskipun sesungguhnya terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna serupa seperti kata tabyin, tadris dan riyadhah, akan tetapi ketiga istilah tersebut dianggap cukup representatif dan amat sering digunakan dalam rangka mempelajari makna dasar pendidikan Islam.[11] Dalam perjalanannya ketiga istilah tersebut masih mengundang perdebatan panjang dalam menentukan istilah yang tepat bagi pendidikan Islam. Terlepas dari kontroversi tersebut, di sini akan dijelaskan ketiga Istilah tersebut.

a)      Tarbiyah

Istilah tarbiyah berakar dari tiga kata, yakni pertama dari kata rabba-yarbu yang berarti “bertambah dan tumbuh”, kedua rabiya, yarba yang berarti “tumbuh dan berkembang”, dan ketiga kata rabba, yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai dan memimpin menjaga dan memelihara. Kata al-rabb, juga berasal dari kata tarbiyah dan berarti “mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan” secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur”.[12]

Najib Khalid al-Amir menyatakan bahwa menurut ilmu bahasa, tarbiyah berasal dari tiga pengertian kata yaitu masing-masing “Rabbaba-Rabba-Yurabbi” yang artinya memperbaiki sesuatu yang meluruskan.Kata “Rabba” berasal dari suku kata “Ghata-yughati” dan “Halla-Yuhalli” yang artinya menutupi.Dari fi’il “Rabba-Yurabbi” kata “Ar-rabbu-Tarbiyatun” ditujukan kepada Allah swt, yang artinya tuhan segala sesuatu, raja dan pemiliknya.Ar-Rabb “tuhan yang ditaati”, “tuhan yang memperbaiki”.Juga ditegaskan Ar-rabbu merupakan masdar yang bermakna tarbiyah yaitu menyampaikan sesuatu menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit.[13]

Penggunaan istilah Tarbiyah untuk menunjukkan makna pendidikan Islam dapat difahami dengan merujuk firman Allah dalam QS. Al-Isra/17:24

Artinya:

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.”

Artinya:

Fir’aun menjawab: “Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu. (QS. Asy Syu’ara/26:18)

Artinya:

“Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: “Marilah ke sini.” Yusuf berkata: “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.” Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.” (QS.Yusuf/12:23)

Menurut Quraish Shihab, kata Rabbika disebut dalam al-Qur’an sebanyak 224 kali. Kata tersebut bisa diterjemahkan dengan tuhanmu. Kata yang bersumber dari akar kata ini memiliki arti yang berbeda-beda, namun pada akhirnya, arti-arti itu mengacu kepada arti pengembangan, peningkatan, ketinggian, kelebihan serta perbaikan.[14]

Sedangkan Menurut Zakiah Darajat, kata kerja Rabb yang berarti mendidik sudah dipergunakan sejak zaman Nabi Muhammad saw seperti di dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam bentuk kata benda, kata “Rabba” ini juga digunakan untuk “tuhan” mungkin karena juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara dan mencipta.[15]

Abdurrahman al-Nahlawi merumuskan definisi pendidikan justru dari kata al-tarbiyah, dari segi bahasa menurut pendapatnya, kata al-tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu: pertama, kata raba-yarbu, yang berarti bertambah, bertumbuh, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 39, kedua, rabiya-yarbu yang berarti menjadi besar, ketiga, dari kata rabba-yarubbu memperbaiki, menguasasi urusan, menuntun menjaga, memelihara.[16]

Dengan kata lain menurut Abdurrahman al-Nahlawi istilah tarbiyah berarti, memelihara fitrah anak, menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya, mengarahkan fitrah dan seluruh bakatnya agar menjadi baik dan sempurna, bertahap dalam prosesnya.[17]Dengan demikian kata tarbiyah itu mempunyai arti yang sangat luas dan bermacam-macam dalam menggunakannya, dan dapat diartikan menjadi makna “pendidikan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pengembangan, penciptaan dan keagungan yang kesemuanya itu menuju dalam rangka kesempurnaan sesuatu sesuai dengan kedudukannya.

b)      Ta’lim

Adapun at-Ta’lim secara etimologis berasal dari kata kerja “allama” yang berarti “mengajar”. Jadi makna ta’lim dapat diartikan “pengajaran” seperti dalam bahasa arab dinyatakan tarbiyah wa ta’lim berarti “pendidikan dan pengajaran”, sedangkan pendidikan dalam bahasa arabnya “at-Tarbiyah al-islamiyah“. Kata Ta’lim dengan kata kerja “allama” juga sudah digunakan pada zaman nabi, baik di dalam al-Qur’an maupun Hadis serta pemakaian sehari-hari pada masa lalu lebih sering digunakan dari pada tarbiyah.Kata “allama” memberi pengertian sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian pengetahuan.[18]

Rasyid Ridha mengartikan Ta’lim sebagai proses tranmisi berbagai Ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa ada batasan dan ketentuan tertentu.[19] Argumentasinya didasarkan dengan merujuk pada ayat ini:

Artinya:          

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.(QS. An-Nahl/16:78)

Kalimat wa yu’allimu hum al-kitab wa al-hikmah dalam ayat tersebut menjelaskan tentang aktifitas Rasulullah mengajarkan tilawat al-Qur’an kepada kaum muslimin. Menurut Abdul Fattah Jalal, apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar membuat umat Islam bisa membaca, melainkan membawa kaum muslimin kepada nilai pendidikan tazkiyah an-nafs (pensucian diri) dari segala kotoran, sehingga memungkinkannya menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui.

Dengan demikian, makna ta’lim tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriyah, akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku.[20]

Kecenderungan Abdul Fattah Jalal sebagaimana dikemukakan di atas, didasarkan pada argumentasi bahwa manusia pertama yang dapat pengajaran langsung dari Allah adalah nabi Adam a.s. Hal ini secara eksplisit disinyalir dalam Q.S al-Baqarah. Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa penggunaan kata “allama” untuk memberikan pengajaran kepada Adam a.s memiliki nilai lebih yang sama sekali tidak dimiliki para malaikat.[21]

Dikemukakan juga istilah Ta’lim yang berasal dari kata “allama” berarti “mengajar” (pengajaran), yaitu transfer ilmu pengetahuan.Padahal ilmu pengetahuan hanyalah sebagian saja dari unsur yang ditransformasikan dalam pendidikan Islam. Dalam konteks lain Ta’lim masih terbatas pada kepada “pengenalan”, belum sampai kepada “pengakuan” sebagaimana menjadi unsur penting dalam konsep pendidikan Islam. Pengenalan dan pengakuan merupakan dua hal penting.

Pengenalan yang benar akan membawa kepada pengakuan yang benar. Dalam kerangka inilah makna pengajaran yang juga mengandung makna pendidikan dinyatakan dalam konsep pendidikan Islam dirumuskan “pengenalan dan pengakuan tentang tempat-tempat yang benar (tepat) dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan (keteraturan penciptaan sedemikian rupa), sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.[22]

Istilah Ta’lim yang juga digunakan dalam rangka menunjuk konsep pendidikan dalam Islam punya makna, pertama,ta’lim adalah proses pembelajaran secara terus menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati.

Kedua, proses ta’lim tidak saja berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam wilayah (domain) kognisi semata, melainkan juga terus menjangkau psikomotor dan afeksi.

c)      Ta’dib

Salah satu konsep kunci utama lain yang merujuk kepada hakikat dari inti makna pendidikan adalah istilah ta’dib yang berasal dari kata adab. Istilah ini dianggap mewakili makna utama pendidikan Islam.Menurut Syaid M Naquib al-Attas, Istilah ta’dib merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan pengertian pendidikan Islam, sementara tarbiyah terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mencakupi juga untuk pendidikan hewan.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa istilah ta’dib merupakan masdar dari kata kerja addaba yang berarti pendidikan. Dari kata addaba ini diturunkan juga kata adabun.Menurut al-Attas, adabun berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hirarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun rohaniah seseorang.

Terlepas dari perdebatan panjang ketiga istilah tersebut, sebenarnya para ahli pendidikan telah merumuskan definisi pendidikan Islam, diantaranya: Marimba dalam bukunya “Filsafat Pendidikan Islam” menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.[23]Sedangkan Chabib Thoha menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah, dasar tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan didasarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadis nabi.[24]

Dari definisi pertama dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam diartikan sebagai proses, yaitu bimbingan yang diberikan pada peserta didik, yang bertujuan membentuk kepribadian menurut Islam. Sedangkan pengertian kedua lebih menitikberatkan pendidikan yang berdasarkan Islam.Pada intinya kedua pengertian sama-sama menjelaskan bahwa pendidikan haruslah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur’an dan Hadits.

Selanjutnya, Syahmin Zaini menyatakan dalam bukunya “Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam” bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam, agar terwujud kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.[25]Dari pengertian tersebut penyusun beranggapan bahwa pengertian ini memiliki kesamaan dengan pengertian pertama. Dimana pendidikan dijadikan sebagai proses pembentukan peserta didik, akan tetapi pengertian ini lebih menitikberatkan pengembangan (fitrah manusia) kreatifitas manusia dalam menjalani hidup, yang berujung pada kemakmuran dan kebahagiaan.

Sedangkan M. Arifin mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.[26] Dari definisi ini nampak bahwa pendidikan juga diartikan sebagai proses bimbingan kepada peserta didik dalam rangka mengembangkan kemampuan dasar (fitrah).

Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam dengan “proses mengubah tingkah laku individu bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.[27] Muhammad Athiyah Al-Abrsyi memberikan pengertian bahwa “pendidikan Islam mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik lisan mapun tulisan.

  1. Hakikat Pendidikan Islam

Suatu kewajaran jika penulis merasa kesulitan dalam menentukanapa sebenarnya hakikat dari pendidikan Islam, mengingat banyaknya pengertian tentang pendidikan Islam. Terlepas dari banyaknya pengertian tentang pendidikan Islam, ada satu hal yang penulis garis bawahi dari beberapa pengertian tersebut, yaitu pendidikan diartikan sebagai proses pengembangan potensi dan pembentukan pribadi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, sudah seharusnya lah pendidikan Islam lebih diorientasikan untuk mengembangkan potensi dasar manusia (fitrah). Penulis cenderung mengamini pendapatnya Muhammad Fadhil al-Jamaly bahwa pendidikan Islam merupakan proses pengembangan diri (potensi dasar). Dalam konteks ini beliau mengartikan fitrah sebagai kemampuan-kemampuan dasar dan kecenderungan-kecenderungan yang murni bagi setiap individu.[28]

Allah SWT, menciptakan manusia dengan membawa jiwa imanitasnya dan hubungan humanitas yang tumbuh sebelum manusia lahir di dunia. Pangkal insaniyah manusia terletak pada jiwa imanitasnya, sedangkan jiwa insaniah tumbuh sebagai pancaran dari jiwa imanitasnya, jiwa inilah yang menandakan substansi kemanusiaan manusia yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain.

Potensi rohani yang dimiliki manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan tertentu. Oleh karena itu, tugas pendidikan Islam adalah mengembangkan dan melestarikan, serta menyempurnakan yang baik dan menggantikan atau mengendalikan kecenderungan-kecenderungan jahat menuju kecenderungan positif.Dalam konteks ini Al-Ghazali membagi pengertian ruh menjadi dua, yaitu roh yang bersifat jasmani dan roh yang bersifat rohani.[29]

Selain itu, Al-Ghazali juga mengklasifikasikan rohani manusia dengan tiga dimensi, yaitu:

o   Dimensi diri, pendidikan diarahkan agar manusia dapat melakukan kewajiban kepada tuhannya, seperti ibadah.

o   Dimensi sosial, pendidikan diarahkan agar manusia dapat berkomunikasikan dan berinteraksi pada masayarakat, pemerintah, dan pergaulan sesamanya.

o   Dimensi metafisik, pendidikan diarahkan agar manusia dapat memegangi kaidah dan pedoman dasarnya yang kuat.[30]

            Selain roh, Allah memberikan potensi qalb yang mempunyai kecenderungan serba halus dan mulia. Maka upaya pendidikan adalah:

ü  Teknis pendidikan diarahkan agar menyentuh dan merasuk dalam kalbu dan dapat memberikan bekas yang positif, misalnya dengan cara yang lazim digunakan oleh Rasulullah SAW.

ü  Materi pendidikan Islam tidak hanya berisikan materi yang dapat mengembangkan daya intelek anak didik tetapi lebih dari itu, juga berisi materi yang mengembangkan daya intuisi atau daya perasaan sehingga bentuk pendidikan islam dirasakan pada pengembangan daya pikir dan zikir.

ü  Aspek moralitas dalam pendidikan Islam tetap dikembangkan, karena aspek ini dapat menyuburkan perkembangan qalb.

ü  Proses pendidikan dilakukan dengan cara membiasakan anak didik untuk membentuk kepribadian utuh, dengan cara menyandarkan akan peraturan atau rasa hormat terhadap peraturan yang berlaku serta melaksanakan peraturan tersebut.[31]

            Sebaliknya, untuk potensi akal, upaya pendidikan Islam dalam mengembangkannya adalah sebagai berikut:

v  Membawa dan mengajak anak didik untuk menguakkan hukum-hukum alam dengan dasar suatu teori dan hipotesis ilmiah melalui kekuatan akal pikiran.

v  Mengajar anak didik untuk memikirkan ciptaan Allah sehingga memperoleh konklusi bahwa alam diciptakan dengan tidak sia-sia.

v  Mengenalkan anak pada materi logika, filsafat, matematika, kimia, fisika dan sebagainya, serta materi-materi yang dapat menumbuhkan daya kreatifitas dan produktifitas daya nalar.

v  Memberikan ilmu pengetahuan menurut kadar akalnya, dengan cara memberikan materi yang lebih mudah dalu, lalu beranjak pada materi yang sulit, dari yang konkret menuju abstrak.

v  Melandasi pengetahuan aqliah dengan jiwa agama (wahyu), dalam arti anak didik dibiasakan untuk menggunakan kemampuan akalnya semaksimal mungkin sebagai upaya ijtihad, bila ternyata akal belum mampu memberikan konklusi tentang suatu masalah, masalah tersebut dikembalikan kepada wahyu.

v  Mencetak anak didik menjadi seorang yang berpredikat “ulil albab” yaitu seorang muslim cendekiawan dan muslim intelektual dengan cara melatih daya intelek, daya pikir dan daya nalar.

                        Untuk potensi nafsu, upaya pendidikan Islam diarahkan pada:

  • Mengembangkan nafsu anak didik pada aktivitas yang positif, misalnya nafsu agresif, yaitu memberikan tugas harian yang dapat menyibukkan nafsu tersebut, sehingga nafsu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang tidak berguna.
  • Menanamkan rasa keimanan yang kuat dan kokoh, sehingga dimanapun berada, anak didik tetap dapat menjaga diri dari perbuatan amoral.
  • Menghindarkan pendidikan yang bercorak materialistis, karena nafsu mempunyai kecenderungan serba kenikmatan tanpa mempertimbangkan potensi lainnya.

            Dengan demikian dapat dikatakan pendidikan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, dalam arti berusaha untuk menampakkan (aktualisasi) potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa uraian tentang potensi rohani manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan Islam.

 

D. KEGUNAAN PENDIDIKAN

Ilmu pendidikan Islam memiliki arti dan peranan penting dalam kehidupan.Menurut Arifin yang dikutip oleh Nur Uhbiyati, bahwa Kegunaan pendidikan Islam, antara lain:[32]

  1. Pendidikan sebagai usaha untuk membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera, berbeda dengan membentuk benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan pembuatnya. Dalam proses pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan pikiran-pikiran atau teori yang tepat, sehingga kegagalan atau kesalahan-kesalahan langkah pembentukannya terhadap anak didik dapat dihindarkan. Oleh karena itu lapangan tugas dan sasaran pendidikan adalah makhluk yang sedang tumbuh dan berkembang yang mengandung berbagai kemungkinan.
  2. Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumberkan nilai-nilai agama Islam di samping menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai niali-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya adalah proses ikhtiari yang secara pedagogis mampu mengembangkan hidup anak didik kepada arah kedewasaan/kematangan yang menguntungkan dirinya.
  3. Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan mensejahterahkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baru dapat mempunyai arti fungsional dan actual dalam diri manusia bilamana dikembangkan melalui proses pendidikan yang sistematis. Oleh karena itu, teori-teori pendidikan Islam yang disusun secara sistematis merupakan kompas bagi tersebut.
  4. Pembentukan sikap dan nilai-nilai amaliah dalam pribadi manusia baru dapat efektif bilamana dilakukan melalui proses kependidikan yang berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan.

 

E. PENDIDIK

  1. Pengertian Pendidik

Menurut W.J.S Poerwadarminta yang dikutip Abdin Nata, dari segi bahasa pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik.[33]

Jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain (peserta didik) agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Menurut Wiji Suwarno bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain (peserta didik) untuk mencapai tingkat kesempurnaan (kemanusiaan) yang lebih tinggi. Status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.[34]

Apabila kita pahami pendidik dalam arti yang luas, maka konteks pendidikan sebagai aktivitas fenomenal yang dilakukan oleh orang dengan orang lain dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri manusia yang terjadi di masyarakat, dan dilaksanakan kegiatannya melalui jalur-jalur luar sekolah, maka yang dinamakan pendidik bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, seperti orang tua menjadi pendidik bagi anak-anaknya, pemimpin menjadi pendidik terhadap yang dipimpinnya, dan sebagainya.

Dalam konteks pendidikan sebagai usaha sadar yang dengan sengaja dirancang atau didesain dan dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kearah yang lebih sempurna, dan dilaksanakan melalui jalur sekolah formal, maka yang disebut dengan pendidik dapat disederhanakan atau dipersempit maknanya. Yakni, pendidik adalah orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk menjadi pendidik yang profesional.Artinya pekerjaan seorang pendidik merupakan pekerjaan profesional.[35]

Suatu pekerjaan dikatakan profesi dan harus dikerjakan secara profesional, manakala mentaati beberapa ketentuan.Pertama, setiap profesi dikembangkan untuk memberikan layanan tertentu kepada masyarakat.Kedua, profesi bukan sekedar mata pencaharian, tetapi juga tercakup pengertian “pengabdian kepada masyarakat”.Ketiga, profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdiannya secara terus menerus dan tidak berhenti.[36]

Uraian di atas menunjukkan bahwa, secara luas pengertian pendidik tidak terikat dengan lembaga pendidikan.Tetapi ketika menjelaskan pengertian pendidik dikaitkan dengan tugas dan pekerjaan, maka variabel yang melekat adalah kegiatan yang ada dilembaga pendidikan.Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya pekerjaan seorang pendidik merupakan suatu jabatan atau profesi tertentu yang melekat pada seseorang yang tugasnya berkaitan dengan kegiatan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan.

  1. Perspektif Islam Tentang Pendidik

Kata pendidik dalam bahasa Indonesia, jika dicarikan sinonim dalam literatur bahasa Arab yang sering digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, maka dapat ditemukan beberapa istilah yang bisa disepadankan dengan kata pendidik tersebut, yang antara lain; ustāz, mu’allim, murabbĩy, mursyid, mudarris, mu’addib.[37]

  1. Sebagai Ustāz. Menurut Muhaimin yang dijutip oleh A. Fatah Yasin, bahwa kata pendidik adalah identik dengan kata murabbiy. Seorang murabbiy, ketika melaksanakan kegiatan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, dalam arti berprofesi/bekerja sebagai pendidik profesional, umumnya dipanggil dengan sebuatan ustāz. Kata ustāz biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang pendidik (guru, ustāz ) dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seorang Ustāz memiliki tugas dan kompetensi yang melekat pada dirinya sebagai mu’allim, mu’addib, mudarris, mursyid.[38]
  2. Sebagai Mu’allim. Kata Mu’allim berasal dari kata ‘allama-yu’allimu-ta’lĩman yang berarti mengajar atau memberi ilmu. Jadi kata Mu’allim berarti orang yang mengajar atau orang yang memberi ilmu. Seseorang mengajarkan ilmu pada orang lain agar orang tersebut memiliki ilmu pengetahuan. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman:

Artinya :    Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya,

Sebagai mu’allim artinya bahwa seorang pendidik itu adalah orang yang berilmu pengetahuan, dan mampu menjelaskan, mengajarkan, mentransferkan ilmu tersebu kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengamalkannya dalam kehidupan.

  1. Sebagai Murabbiy. Dalam literatur kependidikan Islam, bahwa yang paling populer digunakan dalam menyebut kata pendidikan adalah tarbiyah. Menurut Abdurrahman al-Nahlawi, bahwa kata tarbiyah berasal dari kata rabā-yarbūw yang berarti tumbuh, tambah, dan berkembang. Atau bisa pula dari kata rabiya-yarbā, yang berarti tumbuh menjadi besar dan dewasa. Dan bisa juga berasal dari kata rabbā-yurabbĩy-tarbiyyatan, yang artinya memperbaiki, mengatur, mengurus, memelihara, atau mendidik. Dari beberapa istilah asal di atas dapat disimpulkan bahwa kata tarbiyah berarti upaya memelihara, mengurus, mengatur, dan memperbaiki sesuatu potensi atau fitrah manusia yang sudah ada sejak lahir agar tumbuh dan berkembang menjadi dewasa atau sempurna.[39] Dalam al-Quran dapat dilihat pada surat al-Isrā: 24

Artinya:     “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

Upaya menumbuh-kembangkan potensi manusia tersebut, bisa dilakukan dengan cara menanamkan pengetahuan, mengurus dan memelihara dengan cara diberi contoh prilaku, dan mengatur atau melatih dengan cara memberi ketrampilan agar manusia sebagai peserta didik bisa bertambah dan berkembang menjadi sempurna dalam segala aspeknya.

  1. Sebagai Mursyid, artinya orang yang memiliki kedalam spiritual atau memiliki tingkat penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan, memiliki ketaatan dalam menjalankan ibadah, serta berakhlak mulia. Kemudian berusaha untuk mempengaruhi peserta didik agar mengikuti jejak kepribadiannya melalui kegiatan pendidikan.
  2. Sebagai Mudarris, artinya orang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual lebih, dan berusaha membantu menghilangkan, menghapus kebodohan/ketidaktahuan peserta didik dengan cara melatih intelektualnya (intellectual training) melalui proses pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kecerdasan intelektual dan ketrampilan.
  3. Sebagai Mu’addib, artinya apabila kata mu’addib sebagai isim fāil dari kata “addaba-yuaddibu-ta’dĩban“ yang berarti mendisiplinkan atau menanamkan sopan santun. Maka seorang mu’addib adalah seorang yang memiliki kedisiplinan kerja yag dilandasi dengan etika, moral dan sikap yang santun, serta mampu menanamkannya kepada peserta didik melalui contoh untuk ditiru oleh peserta didik. Bahkan menurut Syed Muhammad al-Naquib al-Attas yang dikutip oleh A. Fatah yasin, mengartikan pendidikan Islam (ta’dib) sebagai upaya membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kepada Tuhan dengan cara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia.[40]
  4. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik

Apabila pendidik itu dikaitkan dengan orang yang memiliki pekerjaan mendidik dan mengajar di lembaga pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, wajib memenuhi kualifikasi, kriteria, kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku. Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional, sebagai agen pembelajaran yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Menurut Oemar Hamalik, bahwa pada hakikatnya guru memiliki tugas danggung jawab yang apabila dijabarkan indikatornya antara lain; (a) pendidik sebagai model; (b) pendidik sebagai perencana; (c) pendidik sebagai peramal; (d) pendidik sebagai pemimpin dan; (e) pendidik sebagai penunjuk jalan atau sebagai pembimbing kearah pusat-pusat belajar.[41]

Oleh karena itu, kegiatan mendidik adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar.

  1. Sikap dan Perilaku Pendidik

Pada umumnya para tokoh pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa seorang pendidik itu sebaiknya memiliki sifat, sikap dan perilaku yang antara lain; zuhud, bersih (berpenampilan menarik dan menyenangkan), bersih jiwanya (tidak memiliki dosa besar) ikhlas, selalu sesuai antara perbuatan dan perkataan, bijaksana, tegas dalam mengambil keputusan, selalu rendah hati, lemah lembut, suka memberi maaf, sabar, berkepribadian, bersifat kebapakan, memahami karakteristik peserta didiknya (meliputi pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan pikirannya). Disamping itu, hal-hal yang perlu dihindari oleh seorang pendidik antara lain; tidak boleh riya dan sombong, tidak boleh iri dan dengki, tidak boleh menjalin permusuhan, tidak boleh malu mengakui ketidakmampuannya dalam hal tertentu, tidak boleh merasa rendah diri.[42]

F. ANAK DIDIK

  1. Pengertian Anak Didik

Mengacu kepada konsep pendidikan sepanjang masa atau seumur hidup (long life education), maka dalam arti luas yang disebut dengan peserta didik adalah siapa saja yang berusaha untuk melibatkan diri sebagai peserta didik dalam kegiatan pendidikan, sehingga tumbuh dan berkembang potensinya, baik yang masih berstatus sebagai anak yang belum dewasa, maupun orang yang belum dewasa.[43]

Dalam konteks ini, siapa saja sebagai anggota masyarakat bisa menjadi peserta didik, apabila mereka mengikuti proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Peserta didik yang mengikuti proses pendidik atau pembelajaran di jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah biasanya disebut anak didik, artinya mereka adalah manusia yang masih berstatus sebagai anak dan masih belum dewasa secara utuh, sehingga membutuhkan bimbingan dan pembinaan terhadap potensi yang dimilikinya

  1. Anak Didik dalam Pendidikan Islam

Dalam perspektif pendidikan Islam, anak didik merupakan orang yang belum dewasa secara sempurna dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan.Disini anak didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dari segi rohaninya, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan.[44]

Secara kodrati, anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa.Dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki anak yang hidup di dunia ini.

Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan untuk berkembang melalui proses pendidikan. Dalam pandanga Islam kemampuan dasar atau pembawaan itu disebut dengan fitrah. Kata fitrah ini disebutkan dalam al-Quran surat ar-Ruum ayat 30:

Artinya :Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Di samping itu terdapat hadits Nabi SAW yang populer yang banyak disitir oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه

Artinya: tiap-tiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ibu bapaknyalah yang mendidiknya menjadi orang beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi”

Bila diinterpretasi lebih lanjut dari istilah fitrah sebagaimana tersebut dalam al-Quran dan Hadits tersebut di atas, maka fitrah mengandung makna kejadian yang di dalamnya berisi potensi dasar beragama yang benar dan lurus (addĩnul qayyim) yaitu Islam.Secara terminology dapat diambil pengertian bahwa fitrah mengandung implikasi kependidikan perlu dikembangkan lebih lanjut.Anak didik adalah manusia yang memiliki potensi (fitrah) yang dikembangkan secara dinamis.Disini tugas pendidik adalah membantu mengembangkan dan mengarahkan perkembangan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan, tanpa melepaskan tugas kemanusiaan.Islam menekankan pendidikan dan usaha diri manusia untuk berusaha agar mencapai pertumbuhan optimal.

  1. Tugas dan kewajiban anak didik

Menurut Asma Hasan Fahmi yang diutib oleh Nizar dan Rasyidun, bahwa di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi anak didik adalah:

  1. Anak didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu karena belajar adalah ibadah.
  2. Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan.
  3. Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat.
  4. Setiap anak didik wajib menghormati pendidiknya
  5. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar.[45]

G. LINGKUNGAN

Lingkungan pendidikan merupakan suatu institusi atau kelembagaan dimana pendidikan itu berlangsung. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Dalam beberapa sumber bacaan kependidikan, jarang dijumpai pendapat para ahli tentang pengertian lingkunganpendidikan, namun lingkungan pendidikan biasanya terintegrasi secara implisit dengan pembahasan mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Menurut Abuddin Nata yaitu “lingkungan pendidikan (tarbiyah Islamiyah) itu adalah suatu lingkungan yang didalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik”.[46]

Di dalam Al-Qur’an tidak dikemukakan penjelasan tentang lingkungan pendidikan Islam tersebut, kecuali lingkungan pendidikan yang terdapat dalam praktek sejarah yang digunakan sebagai tempat terselenggaranya pendidikan, seperti masjid, rumah, sanggar para sastrawan, madrasah, dan universitas. Meskipun lingkungan seperti itu tidak disinggung secara langsung dalam Al-Qur’an, akan tetapi Al-Qur’an juga menyinggung dan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai tempat sesuatu. Seperti dalam menggambarkan tentang tempat tinggal manusia pada umumnya, dikenal istilah al-qaryah yang diulang dalam Al-Qur’an sebanyak 52 kali yang dihubungkan dengan tingkah laku penduduknya. Sebagian ada yang dihubungkan dengan pendidiknya yang berbuat durhaka lalu mendapat siksa dari Allah (Q.S. 4: 72; 7:4; 17:16; 27:34) sebagian dihubungkan pula dengan penduduknya yang berbuat baik sehingga menimbulkan suasana yang aman dan damai (16:112) dan sebagian lain dihubungkan dengan tempat tinggal para nabi (Q.S. 27: 56; 7:88; 6:92). Semua ini menunjukkan bahwa lingkungan berperan penting sebagai tempat kegiatan bagi manusia, termasuk kegiatan pendidikan Islam.

Namun demikian, dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri ke-Islaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik.

Lingkungan atau tempat berguna untuk menunjang suatu kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan, karena tidak ada satupun kegiatan yang tidak memerlukan tempat dimana kegiatan itu diadakan. Sebagai lingkungan tarbiyah islamiyah,ia mempunyai fungsi antara lain menunjang terjadinya proses kegiatan belajar mengajar secara aman, tertib dan berkelanjutan. Untuk ini Al-Qur’an memberi isyarat tentang pentingnya menciptakan suasana saling menolong, saling menasehati, dan seterusnya agar kegiatan yang dijalankan manusia dapat berjalan dengan baik. “Sebelum belajar di madrasah-madrasah tersebut, kaum muslim belajar di Kutab dimana diajarkan bagaimana cara membaca dan menulis huruf Al-Qur’an, dan kemudian diajarkan ilmu agama dan ilmu Al-Qur’an”.[47]

Memperhatikan uraian dan informasi di atas dapat diindentifikasikan bahwa lingkungan atau tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan Islam itu terdiri dari rumah, masjid, kutab, dan madrasah.Pada perkembangan selanjutnya institusi lembaga pendidikan ini disederhanakan menjadi lingkungan sekolah pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya mengatakan sebagai berikut: a) Suatu pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. b) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. c) Satuan pendidikan di luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis.[48]

  1. Satuan Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah adalah keluarga yang berlangsung di rumah.Secara literal keluarga merupakan “unit sosial terkecil yang terdiri dari orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami istri”.[49] Maulana Muhammad Ali menjelaskan dalam Abudin nata keluarga dalam arti normatif merupakan “kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam lingkungan tersebut”.[50]

Keluarga yang sekurang-kurangnya berangkat dari suami dan istri maka kajian tentang keluarga dapat dikoordinasikan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan terciptanya keluarga, peran dan tugas suami istri, hak dan kewajibannya masing-masing, manajemen keluarga dan seterusnya yang kesemuanya itu mengacu pada terciptanya keluarga yang berkualitas yang dapat menopang tugasnya dalam membina putra putri dalam keluarga tersebut.

Sebelum dibangun sebuah keluarga perlu dipersiapkan syarat-syarat pendukungnya. Al-Qur’an antara lain memberikan syarat yang bersifat psikologis, saling mencintai (Q.S. an-Nisa : 3), kedewasaan yang ditandai oleh batas usia tertentu dan kecukupan bekal ilmu dan pengalaman untuk memikul tanggung jawab dalam bahasa Al-Qur’an disebut balight (Q.S. An-Nisa: 6), ini merupakan sebagaian syarat yang dituangkan dalam Al-Qur’an.

Keluarga diharapkan dapat memainkan perannya dalam membina masa depan putra-puterinya secara berkualitas dan berdaya guna. Harta benda dan putra-putri yang tumbuh dalam keluarga dipandang sebagai fitrah atau ujian dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT salah satunya (Q.S. Al-Anfal: 28).

Artinya:“dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.[51] (Q.S. Al-Anfal: 28)

Sepasang suami istri merupakan pemeran pokok dalam sebuah keluarga muslim yang berpadu dalam merealisasikan tujuan pendidikan Islam untuk itulah pembinaan keluarga disyari’atkan. Abdurrahman an-Nahlawi menyatakan bahwa tujuan utama dari pembinaan keluarga adalah :

  1. Menegakkan hukum Allah SWT

Merealisasikan agama dan keridhaan Allah SWT dalam kaitannya dengan segala urusan dan hubungan suami istri. Ini berarti menegakkan keluarga muslim yang kehidupannya didasarkan atas perealisasian ibadah kepada Allah SWT.

  1. Merealisasikan ketentraman jiwa

Suami istri bersatu atas dasar kasih sayang dan ketentraman jiwa, maka anak akan terdidik dalam suasana bahagia yang diliputi rasa percaya diri, tentram penuh kelembutan dan kasih sayan, mereka akan terhindar dari kegelisahan keterkekangan dan penyakit psikis yang melemahkan kepribadiannya.

  1. Melaksanakan printah Rasulullah Saw

Keluarga muslim wajib mendidik anak-anaknya dengan tujuan agar dapat merealisasikan ajaran Islam dan rukun iman di dalam jiwa dan tingkah laku mereka, di atas pundang orang tua terletak tanggung jawab mendidik, melindungi anak-anak dari kerugian, kejahatan dan api neraka.[52]

Begitu pentingnya peranan yang harus dimainkan oleh keluarga dalam mendidik, maka dalam berbagai macam sumber mengenai kependidikan keluarga selalu disinggung dan diberi peran penting. Ki Hajar Dewantara misalnya mengatakan bahwa “alam keluarga itu buat tiap-tiap orang adalah alam pendidikan yang permulaan”, pendidikan di sini pertama kalinya bersifat pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru (penuntun), sebagai pengajar dan sebagai pemimpin pekerjaan (memberi contoh). Tiga bagian ini dalam hidup keluarga belum terpisahkan akan tetapi masih bersifat global atau total.

Lingkungan pendidikan selanjutnya adalah masjid, mushala, pesantren, madrasah dan universitas-universitas yang secara keseluruhan memiliki fungsi sosial kependidikan yang bersifat umum.

Di dalam alam keluarga anak-anak berkesempatan mendidik diri sendiri, karena di dalam hidup keluarga itu mereka tidak berbeda kedudukannya seperti orang hidup di dalam masyarakat, yang sering sekali mengalami macam-macam kejadian hingga dengan sendirinya menimbulkan pendidikan diri sendiri itu.Kepala keluarga (bapak) dengan bantuan anggotanya yang mempersiapkan semua atau sebagian yang diperlukan dalam keluarga tersebut, dimana pendidikan dan bimbingan terhadap anak-anak dari segi pekerjaan, agama dan sosial terpikul atas pundak keluarga, atas pundak orang-orang yang berhubungan erat dengan mereka.

Secara normatif keluarga dengan rumah sebagai tempat tinggalnya dapat dipergunakan sebagai lingkungan pendidikan yang pertama. Sejarah pendidikan juga menginformasikan bahwa bahwa pendidikan pada mulanya dilaksanakan di rumah-rumah sebagaimana disebutkan di atas sejalan dengan petunjuk Al-Qur’an, bahkan lebih dari itu rumah memiliki fungsi yang amat luas dan kompleks, selain dari itu rumah masih dapat dikembangkan fungsinya berdasarkan tuntutan kemajuan zamanya juga, baik untuk rekreasi, olah raga, latihan kerja juga fungsi lainnya selama itu tidak menghilangan kenyamanan dan ketentraman sebuah kehidupan berkeluarga.

  1. Lingkungan Pendidikan Sekolah

Sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah, merupakan lembaga pendidikan formal, juga menentukan membentuk kepribadian anak didik yang Islami.Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik.Hal ini cukup beralasan, mengingat bahwa sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan.

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati menyebutkan bahwa disebut “sekolah bila mana dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan”[53].

Lingkungan sebagai tempat belajar sudah tidak dipersoalkan lagi keberadaannya.“Secara historis keberadaan sekolah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan masjid, yaitu karena adanya diantara mata pelajaran-mata pelajaran yang untuk mempelajarinya diperlukan soal jawab, perdebatan dan tukar pikiran.Cara mengajarkan suatu pelajaran yang semacam ini tidak serasi dengan ketenangan dan rasa keagungan yang ada pada pengunjung-pengunjung masjid”.[54]

Di dalam Al-Qur’an tidak ada satupun kata yang secara langsung menunjukkan pada arti sekolah, yaitu madrasah.Tetapi sebagai akar kata dari madrasah yaitu darasa di dalam Al-Qur’an dijumpai sebanyak enam kali. Kata-kata darasa dalam Al-Qur’an yang diartikan bermacam-macam, diantaranya berarti mempelajari sesuatu (Q.S. Al-An’am :105), mempelajari Taurat (Q.S. Al-A’raf :169), perintah agar mereka (ahli kitab) menyembah Allah lantaran mereka telah membaca al-Kitab (Q.S. ‘Ali Imran: 79) serta beberapa ayat lain juga dijumpai kata darasa.

Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa kata-kata darasa yang merupakan akar kata dari madrasah terdapat di dalam Al-Qur’an.Ini menunjukkan bahwa keberadaan madrasah sebagai tempat belajar atau tempat mempelajari sesuatu sejalan dengan semangat Al-Qur’an yang senantiasa menunjukkan kepada umat manusia agar mempelajari sesuatu.

Berangkat dari tiga komponen lingkungan sekolah yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah.Pemahaman yang berkembang terhadap sekolah adalah penekanan pendidikan formal ada pada lingkungan sekolah. Sebagai konsekuensi ketika terjadi ketidakselarasan atau penyimpangan pendidikan yang berlangsung dengan tujuan yang ditetapkan, maka sekolah akanmendapatkan sorotan yang paling tajam. Sementara pendidikan di luar sekolah dan pendidikan keluarga kurang mendapatkan perhatian, bahkan cenderung terbaikan.Inilah yang kemudian membuat situasi pendidikan terlihat pincang, sebab setiap pertumbuhan manusia atau masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidikan formal.Pengaruh-pengaruh yang datang dari pengalaman-pengalaman pendidikan non formal dan informal sungguh tidak kalah penting.Dari sini dapat dilihat arti penting pendidikan dalam lingkungan di luar sekolah dan pendidikan dilingkungan keluarga.

Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mendukung terciptanya suatu masyarakat dan keluarga yang terdidik, tidak hanya kemampuan transfer ilmu, akan tetapi juga transinternalisasi nilai-nilai, sehingga akan membentuk watak bangsa yang tidak hanya cerdas, tapi juga bermoral. Dengan keterpaduan ketiganya diharapkan pendidikan yang dilaksanakan mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan.Pendidikan terpadu seperti inilah yang diinginkan dalam perspektif pendidikan Islam.Bahkan prinsip integral (terpadu) menjadi salah satu prinsip dalam sistem pendidikan Islam. Prinsip ini tentu tidak hanya keterpaduan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, atau jasmani dan rohani; akan tetapi keterpaduan antara lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat juga termasuk di dalamnya.

 

H. SARANA PENDIDIKAN

     Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan.Di antara komponen yang ada dalam sistem tersebut adalah sarana dan prasarana.Sarana dan prasarana turut menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu sarana dan prasarana mesti dikembangkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

    Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun, prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan-pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1) habis tidaknya dipakai; 2) bergerak tidaknya pada saat digunakan; 3) hubungannya dengan proses belajar mengajar.[55]

    Menurut Suharsimi dan Lia Yuliana bahwa “Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur dan efisien”.[56]

    Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang tidak secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti, halaman, kebun, taman Islam, jalan menuju sekolah Islam, dan lain-lain.[57]

    Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada harus didaya gunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan agar penggunaannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai.

    Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. ”Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan”.[58]

    Sarana dan prasarana pendidikan itu dalam lembaga pendidikan Islam sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

  1. Lengkap, siap dipakai setiap saat, kuat dan awet.
  2. Rapi, indah, bersih, anggun, dan asri sehingga menyejukkan pandangan dan perasaan siapa pun yang memasuki komplek lembaga pendidikan Islam.
  3. Kreatif, inovatif, responsif dan bervariasi sehingga dapat merangsang timbulnya imajinasi peserta didik.
  4. Memiliki jangkauan waktu  yang panjang melalui perencanaan yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar pasang bangunan.
  5. Memiliki tempat khusus untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosio-religius seperti mushalla atau masjid.[59]

Penataan lingkungan dalam kompleks madrasah seharusnya rapi, indah, bersih, anggun dan asri selian ini sudah menjadi perintah syari;at keadaan ini juga setidaknya menjadikan peserta didik merasa betah (kerasan) berada di lembaga pendidikan baik sewaktu proses pembelajaran berlangsung di kelas, waktu istirahat, ketika berkunjung ke sekolah, bahkan tamu-tamu dari luar juga diharapkan merasakan hal yang sama.

Gedung yang dibangun harus diupayakan melalui perencanaan yang matang sehingga minimal dalam waktu 25 tahun. Untuk itu gedung harus kuat, awet dan posisinya tepat sehingga tidak sampai dibongkar kemudian didirikan gedung baru di tempat yang sama dalam waktu yang relatif cepat, karena cara itu adalah pemborosan. Sebaiknya gedung itu dibangun bertingkat yang mengandung manfaat di samping menghemat tanah juga terkesan kokoh. Bentuk gedung pun sebaiknya juga indah dan memiliki gaya arsitektur yang khas yang menyebabkan orang yang memandang merasa tertarik.

Di samping itu, suatu keharusan juga untuk membangun masjid atau setidaknya mushalla. Bangunan ini bukan sekadar simbol bagi lembaga pendidikan Islam tetapi memang merupakan kebutuhan riil untuk beribadah ketika pegawai dan peserta didik berada di sekolah. Masjid atau Mushalla itu juga bisa dimanfaatkan sebagai laboratorium ibadah bagaimana cara berwudhu yang benar, dan bagaimana mempraktekkan shalat yang benar, keduanya bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Lebih dari itu, masjid atau mushalla diupayakan ikut mewarnai perilaku islami warga sekolah sehari-hari dengan mengoptimalkan kegiatan keagamaan maupun kegiatan ilmiah yang ditempatkan di masjid atau mushalla

  1. METODE PENDIDIKAN ISLAM

       Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang tepat untuk menghantarkan kegiatan pendidikannya ke arah tujuan yang dicita-citakan. Bagaimanapun baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam, tidak akan berarti apa-apa bila tidak diikuti metode atau cara yang tepat dalam mentransformasikannya kepada anak didik. Ketidaktepatan dalam penerapan metode secara praktis akan memperhambat proses belajar mengajar yang akan berakibat membuang waktu dan tenaga secara percuma. Karenanya metode merupakan syarat mutlak untuk efesiensinya aktivitas pendidikan Islam.

       Menurut Mohammad Noor Syam yang telah mengutip pendapat Runes, secara teknis menerangkan bahwa metode adalah :

  1. Suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan
  2. Suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu
  3. Suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur.[60]

       Berdasarkan kutipan di atas Samsul Nizar mengaitkannya dengan proses kependidikan Islam yaitu “metode berarti suatu prosedur yang dipergunakan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (dari segi pendidik).[61] Kemudian dapat pula berarti cara yang dipergunakan dalam merumuskan aturan-aturan tertentu dari suatu prosedur (dari segi pembuat kebijakan).

       Ahmad Tafsir secara umum membatasi bahwa metode pendidikan ialah “semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik”.[62] Sementara al-Syaibany dalam Samsul Nizar, menjelaskan bahwa metode pendidikan adalah “segala segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian-kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri peserta didiknya, dan suasana alam sekitarnya dan tujuan membimbing peserta didik untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka”.[63]

       Sudut pandang filosofis memandang bahwa metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara esensial metode sebagai alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan mempunyai fungsi ganda diantaranya :

  1. Polipragmatis, yaitu metode mengandung kegunaan yang serba ganda (multi purpose). Misalnya metode pada suatu situasi dan kondisi tertentu dapat dipergunakan untuk merusak, pada situasi dan kondisi yang lain dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki. Kegunaannya dapat bergantung kepada sipemakai atau pada corak dan bentuk serta kemampuan dari metode sebagai alat. Contoh kongkrit dalam hal ini seperti Audio Visual Methods yang mempergunakan Video Casette Recorde yang dapat merekam dan menayangkan semua jenis film, baik yang moralis maupun pornografis.
  2. Monopragmatis, yaitu alat yang hanya dapat dipergunakan untuk mencapai satu tujuan saja. Misalnya metode eksperimen ilmu alam yang menggunakan laboratorium ilmu alam, hanya dapat dipergunakan untuk eksperimen-eksperimen bidang ilmu alam, dan tidak dipergunakan untuk eksperimen ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosial dan lain-lain.[64]

       Sumiati dan Asra menjelaskan dalam Metode Pembelajaran bahwa: “proses pembelajaran menuntut guru dalam merancang berbagai metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. Rancangan ini merupakan acuan dan panduan baik bagi guru itu sendiri maupun siswa”.[65]

       Berdasarkan kutipan di atas dipahami bahwa metode sebagai alat yang dirancang oleh guru dan dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan mempunyai fungsi Polipragmatis dimana fungsi ini memiliki kegunaan yang serba ganda dapat merusak tatanan moral ada dan sebaliknya dapat membangun tatanan moral juga.Penggunaan metode dalam pendidikan Islam pada prinsipnya adalah pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik dan mengajar.Hal ini mengingat bahwa sasaran pendidikan Islam itu adalah manusia yang telah memiliki kemampuan dasar untuk dikembangkan. Karena hemat penulis sikap kurang hati-hati akan berakibat fatal sehingga mungkin saja kemampuan awal peserta didik tidak akan berkembang secara wajar, atau pada tingkat paling fatal dapat menyalahi hukum-hukum arah perkembangannya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT, Tuhan pencipta sekalian alam. Untuk itu sangat dibutuhkan pengetahuan yang utuh mengenai jati diri manusia dalam rangka membawa dan mengarahkannya untuk memahami realitas diri, Tuhan dan alam semesta, sehingga ia dapat menemukan esensi dirinya dalam lingkaran realitas itu.

       Metode pendidikan Islam memiliki asas-asas dimana ia tegak berdiri dan memperoleh unsur, tujuan dan prinsip. Asas tersebut pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan asas-asas tujuan kurikulum pendidikan Islam. Konsep ini menggambarkan bahwa seluruh komponen yang terkait dalam proses pendidikan Islam adalah merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem.

       Secara umum asas metode pendidikan Islam itu menurut al-Syaibany adalah ;

  1. Asas agama, yaitu prinsip, asas-asas dan fakta umum yang diambil dari sumber asasi Islam yakni Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
  2. Asas biologis, yaitu dasar yang mempertimbangkan kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia peserta didik.
  3. Asas pskilogis, yaitu prinsip yang lahir di atas pertimbangan kekuatan psikologis, seperti motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat dan kecakapan akal atau kapasitas intelektual.
  4. Asas sosial, yaitu Asas yang bersumber dari kehidupan sosial manusia seperti tradisi, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan dan tuntutan kehidupan yang senantiasa maju dan berkembang.[66]

      Metode pendidikan Islam harus digali, didayagunakan, dan dikembangkan dengan mengacu pada asas yang dikemukakan di atas. Melalui aplikasi nilai-nilai Islam dalam proses penyampaian seluruh materi pendidikan Islam, diharapkan proses tersebut dapat diterima, difahami, dihayati dan diyakini sehingga pada gilirannya memotivasi peserta didik untuk mengamalkannya dalam bentuk nyata.

      Metode pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri, adapun yang menjadi karakteristik dari metode pendidikan Islam adalah sebagai berikut :

  1. Keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunannya sampai pada pengembangannya tetap didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal.
  2. Proses pembentukan, penerapan dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep al-akhlak al-karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam, sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam.
  3. Metode pendidikan Islam bersifat luwes dan fleksibel dalam artian senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses kependidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik, pendidik, materi pelajaran dan lain-lain.
  4. Metode pendidikan Islam berusaha bersungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek.
  5. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan al-akhlak al-karimah.
  6. Dari segi pendidik, metode pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai keteladanan dan kebebasan pendidik dalam menggunakan serta mengkombinasikan berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai tujuan pengajarannya.
  7. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya berupaya menciptakan situasi dan kondisi memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif dan kondusif.
  8. Metode pendidikan Islam merupakan usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efesien.

 

      Krakteristik metode pendidikan Islam di atas hendaklah harus difahami dan diketahui oleh para pendidika muslim. Menurut M. Arifin menyatakan bahwa “persoalan penting yang harus dilihat para pendidik adalah prinsip bahwa penggunaan metode dalam proses kependidikan Islam harus mampu membimbing, mengarahkan dan membina anak didik menjadi manusia yang matang atau dewasa dalam bersikap dan kepribadiannya, sehingga tergambar dalam dirinya tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam”.[67]

      Selanjutnya setiap pendidik muslim wajib mengetahui pendekatan umum pembentukan dan penerapan metode pendidikan Islam sebagaimana yang telah dikemukakan Allah SWT dalam proses pendidikan Rasulullah, yaitu dengan pendekatan tilawah (membacakan ayat-ayat Allah), tazkiyah (pensucian diri) dan ta’lim (mengajarkan kitab dan hikmah). Bahkan metode pendidikan Islam dikembangkan juga dari konsepsi amr ma’ruf nahi munkar dengan pendekatan islah atau perbaikan dengan penuh hikmah, mau’izhah dan mujadalah.

      Berdasarkan hal ini maka paradigma pembentukan dan penerapan metode pendidikan Islam dalam proses internalisasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang terpuji kepada peserta didik harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, integral dan sistematis.

      Pengembangan metode pendidikan Islam saat ini Abdul Munir Mulkhan telah mendiskripsikan beberapa petunjuk Al-Qur’an sebagai rujukan pengembangan metode pendidikan Islam yaitu :

  1. Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk mencontoh Rasulullah, sebab sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik (Q.S. Al-Ahzab / 33:21).
  2. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menyeru manusia kejalan Tuhan dengan hikmah, pengajaran yang baik dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Q.S. An Nahl/16:125).
  3. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengembangkan sikap arif dan bijaksana dalam melakukan dan menyelesaikan suatu aktivitas (berdiskusi dan bermusyawarah) serta bertawakal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran / 3:159. Asy Syuura / 42:38).
  4. Manusia diperintahkan untuk melakukan ekplorasi di muka bumi dan memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah (Q.S. Al An’aam / 6:11).[68]

 

      Kutipan di atas merupakan model penyampaian firman Allah SWT yang evolutif dan risalah kenabian Muhammad SAW memperlihatkan bahwa sosialisasi Islam adalah dilakukan melalui pendidikan dan dakwah. Sehingga melalui hal ini dapat dipahami bahwa penanaman nilai-nilai Islam dan transformasi kebudayaan Islam kepada generasi muslim sehingga tercapai tujuan pembentukan kepribadian muslim sebagai manusia paripurna (al-insan al-kamil) harus dipahami sebagai metode pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya.

      An-Nahlawi dalam Samsul Nizar mengemukakan beberapa metode yang paling penting dalam pendidikan Islam yaitu :

  1. Metode hiwar (percakapan) Qur’ani dan Nabawi
  2. Mendidik dengan kisah-kisah Qur’ani dan Nabawi
  3. Mendidik dengan amtsal (perumapamaan) Qur’ani dan Nabawi
  4. Mendidik dengan memberi teladan
  5. Mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman
  6. Mendidik dengan mengambil ibrah (pelajaran) dan muidhah (peringatan)
  7. Mendidik dengan targhib (membuat senang) dan tarhib (membuat takut).[69]

 

      Abudin Nata dalam Filsafat Pendidikan Islam 1 menyatakan bahwa macam-macam metode yang ditawarkan oleh Al-Qur’an diantaranya adalah: “Metode teladan, kisah-kisah, nasihat, pembiasaan, hukum dan ganjaran, ceramah (khutbah), diskusi”.[70]

      Penggunaan metode pendidikan Islam secara formal adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syaibany adalah: “1). Deduksi (pengambilan keputusan), 2). Perbandingan (Qiyasiah) 3). Kuliah, 4). Dialog dan perbincangan, 5). Halaqah, 6).Riwayat, 7).Mendengar, 8).Membaca, 9).Imla’, 10).Hafalan, 11).Pemahaman, 12).Lawatan untuk menuntut (pariwisata)”.[71]

      Keseluruah metode di atas penerapannya dalam kependidikan Islam adalah prinsip bahwa tidak ada satu metodepun yang ideal untuk semua tujuan pendidikan, semua ilmu dan mata pelajaran, semua tahap pertumbuhan dan perkembangan, ketamatangan dan kecerdasan, guru dan peserta didik, lingkungan dan sarana kependidikan. Oleh karenya hendaknya seorang pendidik diharapkan mampu dalam mengkolaborasikan dari berbagai metode yang telah disebutkan dalam praktek pengajarannya di lapangan. Untuk itu dituntut sikap arif dan bijaksana dari seorang pendidik dalam memilih dan menerapkan metode kependidikan yang relevan dengan situasi dan kondisi yang meliputi proses pendidikan Islam dengan demikian dapat terlaksana proses pendidikan Islam yang baik yaitu membina, membimbing peserta didik secara maksimal dan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang paripurna (al-insan al-kamil).


 

DAFTAR PUSTAKA

‘Athiyah al-Abrasyi, Muhammad, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha, (Mesir: Isa al-Baby, 1975)

Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim, (Yogyakarta: SI Press, 1993).

Abdurahman an-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam keluarga di Sekolah dan di Masyarakat, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996).

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991.

Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Agung Nugroho, Menuju Humanisasi Pendidikan, Banjarmasin Post 17 April 2007.

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1989

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992).

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

__________, Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan manusia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

al-Nahlawi, Abdurrahman, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi al-Bait, wa al-Madrasah wa al-Mujtama, (Beirut: Darul Fikr, 1983)

Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet.I; Surabaya: Mahkota Surabaya, 2002).

 

H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet-1.

Hamalik, Oemar, Manajemen Belajar Di Perguruan Tinggi; Pendekatan Sistem Kredit Semester, (Bandung: Sinar Baru, 1991)

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hery Noer, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Langeveld, (terj), Paedagoiiek Teoritis/Sistematis, FIP-IKIP Jakarta 1971; fatsal 5, 5a.

M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta; Bumi Aksara, 1994.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Qur’an al-Karim, Bandung: Pustaka Hidayah, 1977.

Moh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik (Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam), Yogyakarta: Ircisod, 2004.

Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif; Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme John Deweiy, Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2004.

Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif; Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme John Deweiy, Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2004.

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

Nata, Abudin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Nizar, Rasyidin dan Samsul Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press. Cet. II edisi Revisi, 2005)

 

Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta : Bulan Bintang, 1979.

Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), cet. 1.

Samsul Nizar, Rasyidin, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 2002

________, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 2002

Sudirman., dkk, Ilmu Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008).

Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, Kosenp Strategi dan Aplikasi, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009).

Sumiati, Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2008).

Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Suwarno, WijiDasar-Dasar Ilmu Pendidikan, ( Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006)

Syahmin Zaini, Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islami, Jakarta: Kalam Mulia, 1986.

Uhbiyati, NurIlmu Pendidikan Islam (IPI) 1: Untuk IAIN,STAIN, PTAIS, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 17-18

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV, pasal 9.

Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, BAB I, ketentuan Umum Pasal 1, Yogyakarta : Media Wacana, 2003.

W.J.S. Powerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. 12.

Yasin, A. Fatah, Dimensi-dimensi Pendidikan islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)

Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

 

[1]Lihat Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, Hlm. 69.

[2]Dewasa di sini dimaksudkan adalah dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri secara biologis, psikologis, paedagogis dan sosiologis. Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1

[3]Lihat Sudirman., dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 4

[4]Langeveld, (terj), Paedagoiiek Teoritis/Sistematis, FIP-IKIP Jakarta 1971; fatsal 5, 5a.Lihat juga Hasbullah, Op. Cit, hlm. 2

[5]Hasbullah, Op. Cit, hlm. 2

[6]Ibid, hlm. 3

[7]Lihat Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 2

[8]Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, BAB I, ketentuan Umum Pasal 1, Yogyakarta : Media Wacana, 2003, Hlm. 9.

[9] Lihat Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan manusia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33-37

[10] Agung Nugroho, Menuju Humanisasi Pendidikan, Banjarmasin Post 17 April 2007.

[11]Hery Noer, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 3

[12] Lihat al-Ragib al-Isfahani, Mu’jam al-Mufradat Alfazh al-Qur’an, (Beirut: Dar al-fikr) hlm. 189. Lihat juga Moh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik (Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam), (Yogyakarta: Ircisod, 2004), hlm. 38

[13]Moh. Shofan, Op. Cit, hlm. 38-39

[14]Ibid, hlm. 39. lihat juga M. Quraish Shihab, Tafsir al-Qur’an al-Karim, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1977), hlm. 82

[15]Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 25-26

[16]Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 29

[17]Moh. Shofan, Op. Cit, hlm. 40

[18]Moh. Shofan, Op. Cit, hlm. 41-41. lihat juga Zakiah Darajat, Op. Cit., hlm. 26

[19]Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam; pendekatan historis teoritis dan praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 26

[20]Ibid, hlm. 28

[21]Ibid, hlm. 28

[22]Moh Shofan, Op. Cit, hlm. 42

[23] Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), hlm. 23 lihat juga Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 24

[24] HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 99

[25] Syahmin Zaini, Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islami, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), hlm. 4

[26]M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta; Bumi Aksara, 1994), hlm. 32

[27]Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta : Bulan Bintang, 1979, Hlm. 399.

[28]Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif; Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme John Dewey, (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2004), hlm. 24

[29]Roh merupakan bagian dari jasmani manusia, yaitu dzat yang amat halus bersumber dari ruangan hati (jantung), yang menjadi pusat semua urat (pembuluh darah), yang mampu menjadikan manusia hidup dan bergerak, serta merasakan berbagai rasa.Roh dapat diumpamakan sebagai lampu yang mampu menerangi setiap sudut organ, inilah yang sering disebut nafs (jiwa).Sedangkan disebut Roh yang bersifat rohani karena roh meruapak bagian dari rohani manusia, yang mempunyai ciri halus dan ghaib.Dengan roh ini, manusia dapat mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan mampu mencapai ilmu yang bermacam-macam.Di samping itu, roh dapat menyebabkan manusia berkeprimanusiaan, berakhlak yang baik dan berbeda dengan binatang.Muhaimin & Abd.Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasinalisasinya), (Bandung: PT Trigenda Karya, 1993), hlm. 35

[30]Ibid, hlm. 53

[31]Ibid, hlm. 54

[32] Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (IPI) 1: Untuk IAIN,STAIN, PTAIS, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 17-18

[33] Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 61

[34] Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, ( Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h. 37

[35] A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 69

[36] Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 64

[37] A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan islam, h. 84

[38] Ibid, h. 84-85

[39] Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi al-Bait, wa al-Madrasah wa al-Mujtama, (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 12-13

[40] A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan islam, h. 22

[41] Oemar Hamalik, Manajemen Belajar Di Perguruan Tinggi; Pendekatan Sistem Kredit Semester, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 44

[42] Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha, (Mesir: Isa al-Baby, 1975), h. 174:131

[43] A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan islam, h. 95

[44] Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press. Cet. II edisi Revisi, 2005), h. 47

[45] Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, h. 103-104

                [46]Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95-111.

[47]H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet-1, h. 83.

                [48]Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV, pasal 9, h.5.

                [49]W.J.S. Powerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. 12, h. 471.

                [50]Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam 1…, h. 113.

                [51]Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet.I; Surabaya: Mahkota Surabaya, 2002), h. 108.

                [52]Abdurahman an-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam keluarga di Sekolah dan di Masyrarakat, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), h.194-196

                [53]Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.31.

                [54]Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam 1…, h. 119.

                [55]Rustiyah NK, Kompetensi Mengajar dan Guru, (Jakarta: Nasco, 1979), h. 6.

                [56]Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 273

                [57]Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, Kosenp Strategi dan Aplikasi, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009, h. 115)

                [58]Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 49-50.

                [59]Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 171.

                [60]Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), cet. 1, h.66.

                [61]Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam…, h.66.

                [62]Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 131.

                [63]Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam…, h.66.

                [64]M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.8.

                [65]Sumiati, Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2008), h. 91.

                [66]Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam…, h.68.

                [67] M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam.., h.99.

                [68]Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim, (Yogyakarta: SI Press, 993), h.50.

                [69]Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam…, h.73.

                [70]Abudin Nata, Filsafat Pendidikan…, h. 95-107.

                [71]Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam…, h.74.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Cinta Ilmu?

Umma’ Selleng…

Selama 62 tahun masa hayatnya, Imam Syuyuthi menghasilkan lebih dari 300 judul buku, tebal-tebal. Sesuai testimoninya dalam Husnul Muhadharah, hampir seluruh disiplin ilmu yang berkembang pada jamannya beliau kuasai, tujuh diantaranya dikuasai secara sangat mendalam; Tafsir, Hadis, Fikih, Nahwu, Ma\’ani, Bayan, dan Badi\’. Gurunya 600 orang, kata Imam Sya\’rani, pengarang Mizan Kubra, yang juga murid langsung Imam Syuyuthi. Tapi hanya 178 orang saja disebutkan Syuyuthi dalam buku biografi tentang guru-gurunya, al-Munajam Fil Mu\’jam. Nama lengkapnya, al-Imam al-Hafid Abu al-Fadl Jalaludin Abdurahman bin Kamaliddin Abil Manaqib Abi Bakr Ashuyuthi (849 H/1445M – 911 H/1505 M). Diakui atau tidak -lepas dari kritikan bahwa dia hanya sebagai naqil bukan mubdi\’- jasa terbesar dia pada khazanah keilmuan Islam, adalah melakukan transformasi keilmuan abad-abad sebelumnya, terutama karya-karya yang lahir sebelum jatuhnya Baghdad ke tangan pasukan Tatar (656 H/1258 M). Karenanya lah kita bisa mengembara menikmati hidangan karya intelektual muslim abad 8 Hijriah ke bawah.

Hanya dua hal yang ingin saya renungkan dalam cerita ini. Pertama, Tingkat produktifitas Syuyuthi yang luar biasa, dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu, menunjukan pada masanya kehidupan intelektual di Mesir sangat baik. Jawabnya adalah ya, memang bagus! Tapi ada pemandangan paradoksial. Kata sejarawan, al-Maqrizi, masa-masa itu, selain krisis ekonomi, juga mengalami goncangan sosia-politik. Peralihan tampuk kekuasaan pun kerap tak konstitusional. Kudeta berdarah bisa terjadi kapan saja. Sesuai kesempatan. Siapa yang kuat, dia yang akan jadi raja. Perlu diketahui Syuyuthi hidup pada masa Dinasti Mamalik Jarakisah atau Burjiah yang mulai berkuasa sejak 874 H/1382M sampai 923 H/1517 M. Bertepatan masuknya bala tentara Dinasti Ustmaniah ke Mesir.

Realitas di atas menunjukan kemajuan pendidikan atau intelektual sebuah bangsa tidak selalu bergantung pada mapannya stabilitas politik-ekonomi. Lalu faktor apa yang membuat intelektual pada jaman beliau bisa maju padahal stabiliats negara tak terlalu baik? Hanya satu ternyata rahasianya; pada saat itu siapapun pejabat yang berkuasa mereka selalu cinta ilmu. Mereka selalu peduli pendidikan. Di mana-mana mereka (raja dan para pejabat negara) berlomba-lomba membangun lembaga pendidikan, lengkap dengan fasilits pendukungnya, mulai perpustakaan, tenaga pengajar plus gajinya, juga beasiswa buat pelajar, dll. Begitu bangunan selesai, mereka waqafkan kepada pihak yang kompeten di bidangnya. Pada momen-momen tertentu raja atau pejabat tinggi mengundang para ilmuwan untuk sekedar diskusi di Istana Negara.

Para ilmuwan saat itu benar-benar dihargai keilmuannya. Kira-kira karena alasan yang sama -peduli pendidikan-, pada abad ke-4 Dinasti Abasiah mengalami masa keemasan intelektual. Maka saya sangat setuju dengan al-Qanuji, dalam Abjadul Ulumnya, bahwa kemajuan peradaban sebuah bangsa, tergantung kepada kepedulian pemerintah atas pendidikan dan keilmuan. Kita berharap, walau keadaan ekonomi kita sedang tak baik, semoga APBN untuk puyendidikan, minimal bisa dipenuhi, syukur-syukur ditambah. Semoga pemerintah dan pengusaha kita berlomba-lomba menyediakan fasilitas pendidikan. Para politisi pun, yuk jangan hanya sibuk berpolitik demi menambah kantong suara? Tapi perjuangkan juga pendidikan bangsa kita!

Kedua, dalam usia muda, penguasaan ilmunya sudah cukup mapan bahkan ketika wafat meninggalkan lebih dari 300 judul buku, dan menguasai banyak ilmu, termasuk kedokteran. Pertanyaannya kapan dia belajar dan kapan dia mengarang? Kok bisa yah? Kalau kita bandingkan dengan model pendidikan tinggi (Universitas) sekarang, dimana pengajaran di bagi-bagi sesuai kecenderungan mahasiswa –Syariah, Ushulludin, kedokteran, dll.,- dengan jenjang waktu dan materi yang sudah dibatasi, maka penguasan keilmuan seperi Syuyuthi akan susah terwujud. Lalu dengan metode pendidikan model apa dia bisa begitu? Jawabnya dengan metode talaqi (langsung ngaji secara rutin kepada seorang Guru). Metode ini sangat ampuh untuk mempercepat penguasaan keilmuan. Dan otomatis penguasaan satu disiplin ilmu akan makin cepat. Artinya, kita tak bisa hanya mengandalkan materi yang ada di bangku kuliah. Selain rajin belajar sendiri, perlu juga berburu, aktif diskusi dan talaqi pada guru-guru yang mumpuni!

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Tantangan Pendidikan Masa Kini dalam Perpektif Islam

Revitalisasi Peran Pendidikan

Pendidikan dalam pandangan klasik dikatakan sebagai   institusi atau pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama; menyiapkan generasi anak manusia agar kelak dapat memainkan peranan-peranan tertetu dalam masyarakat di masa datang. Kedua; mentransfer (memindahkan) pengetahuan, sikap dan kecakapan tertentu sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga; mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (survive) masyararakat dan peradaban. Pada butir kedua dan ketiga di atas memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya transfer of knowledges, attitudes and skills tetapi juga sekaligus sebagai transfer of value.

Dalam perkembangan berikutnya, perluasan atau ekstensifikasi pengertian pendidikan sejalan dengan tuntutan masyarakat, maka lahir misalnya dua fungsi suplementasi yaitu melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, dan sekaligus sebagai agen pembaharuan. Di sini terlihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan perubahan. Dengan kata lain, fungsi pendidikan sebagai konservasi budaya semakin menonjol, tetapi di sisi lain kurang (tidak) mampu mengatasi masa depan secara akurat dan memadai. Kritik terhadap pendidikan pada umumnya bermula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi pendidikan yang mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Vembriarto berpendapat bahwa pendidikan setidaknya harus menjalankan empat macam fungsi, yaitu:

  1. Transmisi kultutural; berupa pengetahuan, sikap, nilai dan norma.
  2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial:

a. Mengembangkan fasilitas untuk mengajarkan berbagai macam spekulasi.

b. Mengusahakan agar jumlah manusia yang terlatih dan memiliki spesialisasi, sesuai dengan kebutuhan.

c. Mengembangkan mekanisme untuk menyesuaiakan talenta dan bakat anak didik dengan spesialisasi.

3.   Menjamin integrasi sosial, dan

4.   Mengadakan inovasi-inovasi sosial (Syafi Ma’arif, 1991)

Christoper J.Lucas (1979) mengemukakan, pendidikan seharusnya menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling berharga mengenai pasangan hidup masa depan di dunia, serta membantu peserta didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghargai perubahan.

          Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Harold G. Shane, menurutnya:

  1. Pendidikan adalah cara memperkenalkan peserta didik pada keputusan soal yang timbul.
  2. Pendidikan adalah cara menanggulangi masalah sosial tertentu.
  3. Pendidikan adalah cara menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru.
  4. Pendidikan adalah cara membimbing perkembangan manusia dan terdorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan di masa mendatang.

Perubahan menuju masyarakat madani membutuhkan kemampuan personal yang berkualitas unggul serta profesional di bidangnya. Itulah sebabnya pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia ber-akhlaqul karimah, berpengatahuan luas serta memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Konsep ini memang tidak mudah dicapainya, tetapi perlu diupayakan, untuk itu diperlukan kemampuan melakukan perubahan dengan mendesain ulang konsep filosofis yang jelas dan baku, visi dan misinya, tujuan dan fungsi lembaga, kurikulum, materi dan proses pendidikannya agar memenuhi tuntutunan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menuju perubahan, pendidikan diupayakan sebisa mungkin tidak semata-mata bersifat konsumtif, dalam pengertian pemuasan secara langsung atas kebutuhan dan keinginan yang bersifat sementara saja, melainkan:

  1. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas iman yang aplikatif.
  2. Pendidikan sebagai proses pembebasan dan proses pencerdasan.
  3. Pendidikan sebagai proses menjunjung hak-hak anak.
  4. Pendidikan sebagai proses pemberdayan potensi manusia.
  5. Pendidikan dapat menjadikan manusia demokratis dan membangun watak persatuan.
  6. Pendidikkan dapat menghasilkan manusia cinta perdamaian dan peduli terhadap lingkungan.

Atas dasar tersebut pendidikan perlu diorientasikan pada: 1) pendidikan   berwawasan kemanusiaan dan 2) pendidikan yang mendorong pada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

  1. Pendidikan berwawasan kemanusiaan; pendidikan mempunyai peran strategis bagi kehidupan manusia baik dalam konteks sosiologis maupun psikologis. Dengan konsep fitrah, Islam memandang pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan harus diorientasikan pada upaya optimalisasi potensi dasar manusia secara keseluruhan. Artinya pendidikan tidak semata-mata diorientasikan pada upaya penumbuhan dan pengembangan manusia secara psikologi yang lebih menekankan pada upaya pengayaan secara material, seperti penekanan yang berlebihan pada aspek keterampilan.

b. Implikasi tentang pandangan kemanusiaan tersebut mengharuskan tujuan pendidikan masa depan yang diarahkan pada pencapaian pertumbuhan kepribadian manusia secara seimbang. Pencapaian kepribadian yang seimbang sangat diperlukan agar prasarat manuisa di masa depan dapat tercapai.

c. Terletak pada muatan materi dan metodologi pendidikan; karena manusia diakui mempunyai banyak potensi dasar yang terangkum dalam fitrah, maka muata materi pendidikan harus dapat melingkupi seluruh potensi itu.

  1. Pendidikan yang mendorong pada peningkatan sumber daya manusia (SDM): pendidikan dalam kerangka dimensi manusia seutuhnya (insan kamil) setidaknya harus menghasilkan dua kepastian yang strategis, yaitu melestarikan dan mengembangkan secara terus menerus nilai-nilai kehidupan sesuai dengan kodratnya, dan senantiasa menjaga keharmonisan untuk meraih kehidupan yang abadi dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan khalik-Nya.

Salah satu fungsi pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dalam rangka mewujudkan budaya kemanusiaan. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, tepatnya potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dimana diri mereka pada dasarnya siap menerima kondisi apapun yang ada di sekelilingnya dan mampu menghadapi tantangan seberat apapun.

Oleh karena itu, pendidikan tidak lain adalah untuk membentuk manusia kamil yang harus diarahkan pada dua dimensi, yaitu dimensi dialektikal horisontal dan dimensi ketundukan vertikal.

Dimensi pertama pendidikan pada hakekatnya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan kongkrit; yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Pada dimensi ini manusia harus mempu mengatasi tantangan dan kendala dunia kongkritnya melalui sains dan teknologi. Dimensi kedua adalah pendidikan sains dan teknologi; yaitu selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara serta melestarikan sumber daya alami, juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam mencapai hubungan abadi dengan Yang Maha Pencipta.

 

 

Pendidikan dan Tantangan Kekinian

Sebagaimana yang kita saksikan, bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah perubahan terus menerus pada setiap lini kehidupan yang selanjutnya banyak menimbulkan pergeseran kultur maupur struktur di tengah masyarakat.

          Usaha pembangunan yang terus menerus dipacu oleh pemerintah telah memberi nilai tersendiri bagi kemajuan bangsa setidaknya dalam bersaing dengan masyarakat global terutama di bidang budaya maupun pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi harus diakui adanya celah yang kurang kondusif bagi pengembangan sosial secara menyeluruh.

          Diakui atau tidak, bahwa proses modernisasi dalam berbagai dimensi akan menimbulkan ekses sampingan bagi masyarakat terutama lahirnya kecenderungan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, materialistik dan individualistik. Hal tersebut terjadi dikarenakan masing-masing individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan riil sesuai dengan tuntutan pembangunan. Di bawah ini merupakan ekses sampingan yang dialami oleh masyarakat yang sedang membangun:

1. Berkembangnya mass culture karena pengaruh kemajuan mass media, sehingga kultur tidak   lagi bersifat lokal melainkan bersifat nasional atau bahkan global. Hal ini akan berakibat meningkatnya heterogenitas nilai-nilai dalam masyarakat. Maka selain nilai-nilai agama yang diperlukan, masyarakat merasa perlu melengkapi dirinya dengan nilai-nilai lain yang datang dari sekitarnya, baik karena kesepakatan politik, ekonomi maupun budaya.

  1. Menurunnya sikap-sikap fatalistik dan meningkatnya sifat-sifat yang lebih mengakui kebebasan bertindak menuju perubahan masa depan, dengan semakin dapat ditaklukannya alam, masyarakat merasa lebih leluasa bahkan merasa lebih berkuasa.
  2. Masyarakat industri pada dasarnya dibangun atas proses yang rasional. Meskipun yang irrasional itu nampaknya tidak bisa hilang sama sekali dari kehidupan umat manusia, akan tetapi sebagian terbesar kehidupan semakin diatur oleh aturan-aturan yang rasional, ini berarti pula faham-faham keagamaan atau kepercayaan yang tidak dapat diterima rasio akan ditinggalkan.
  3. Masyarakat industri juga akan ditandai oleh semakin meningkatnya sikap hidup materialistik. Setiap kemajuan harus dapat diukur dengan ukuran-ukuran ekonomi dan kebendaan, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Jika setiap masyarakat menyenangi kenikmatan dunia itu bukan persoalan, karena sudah menjadi kenyataan sejarah sejak zaman dulu, akan tetapi jika semua orang sepakat bahwa ukuran keberhasilan hidup itu ialah kemajuan materi saja, justru hal yang demikian menentang terhadap eksistensi agama, sebab agama mengajarkan bahwa keberhasilan itu harus diukur dari dua aspek, yakni keberhasil dibidang materi dan keberhasilan dibidang ibadah/keimanan.
  4. Masyarakat industri juga ditandai oleh maraknya urbanisasi yang pesat, hal ini dapat menimbulkan konsekwensi tersendiri terhadap nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang telama berlaku di masyarakat.

Jalaluddin Rahmat (1997) memberi ilustrasi bahwa pendidikan telah melahirkan para ahli di bidangnya, mereka bisa melahirkan teknologi nuklir yang dapat memberi sumber energi, ketika sumber energi lain mulai menyusut. Dunia kedokteran telah menggunakan teknologi nuklir, bukan saja untuk mendiagnosis penyakit melainkan juga untuk membunuh sel-sel kanker. Pion cance therapy misalnya, menggunakan tembakan partikel pion untuk membunuh tumor ganas. Tetapi, seperti yang kita ketahui, lebih dari 50.000 senjata nuklir yang ada di dunia sekarang ini memiliki daya penghancur jutaan kali bom yang jatuh di Hirosima. Biologi dan kimia telah melahirkan teknologi yang mempertahankn struktur kehidupan modern, seperti purifikasi air, pembuangan sampah, imunisasi, peningkatan produksi pertanian, kesehatan, pengobatan, pengolahanan dan penyimpanan makanan. Sekarang bioteknologi sudah sanggup dengan teknik pembelahan ‘gen” atau recombinant DNA menjadikan bakteri-bakteri semacam pabrik kimia yang menghasilkan insulin dan interferon. Insulin diperlukan oleh mereka yang menderita diabetis, dan interferon diperlukan oleh mereka yang mengidap penyakit kanker. Tetapi, kemajuan biokimia juga telah dipakai untuk mengembangkan senjata pemusnah massal bukan untuk memusnahkan hama penyakit akan tetapi juga untuk manusia .

          Teknologi ruang angkasa telah melahirkan satelit yang dapat digunakan untuk navigasi, ramalan cuaca, monitor sumber daya alam, menunjukkan masalah polusi, kegagalan panen, atau penyakit hewan. Pada saat yang sama lebih dari seribu delapan ratus satelit yang sekarang berada di ruang angkasa telah dipakai untuk tujuan-tujuan militer, di samping untuk menghancurkan sesama satelit sehingga ruang angkasa penuh dengan sampah-sampah radioaktif

          Teknologi pengobatan lingkungan dapat dipakai untuk menyelamatkan suatu daerah dari bahaya banjir, mencegah desertifikasi (meluasnya gurun pasir), atau menyediakan air bagi daerah yang kekeringan. Namun, teknologi ini juga telah dapat digunakan untuk peperangan geofisik: menimbulkan kebakaran hutan, penyimpangan air sungai, gempa bumi, gelombang laut, atau ledakan vulkanis.

          Revolusi teknologi juga telah menimbulkkan saluran-saluran komunikasi yang baru. Radio dapat dikaitkan dengan pesawat telepon sehingga sinyal dapat dikirim ke kantor, rumah, mobil, atau ke beeper portabel, semacam telepon saku. Telepon dapat digunakan untuk telekonferensi, atau dikombinasikan dengan rekaman dan komputer guna menyebarluaskan informasi. Namun, secara diam-diam melebarnya perluasan dan intensitas jaringan-jaringan informasi juga bisa mendorong perilaku-perilaku negatif.

          Akibat lain dari revalusi teknologi dan informasi tersebut adalah terjadinya revolusi sosial. Revolusi teknologi pada umumnya akan menempatkan negara-negara superpower pada kedudukan yang menguntungkan secara politis, ekonomis, dan kultural. Banyak negara-negara terbelakang akan memandang negara-negara Barat sebagai rujukan nilai, maka akan terjadi tidak saja ketergantungan politis dan ekonomis, tetapi juga kultural. Di sini nilai-nilai agama khusunya Islam akan banyak berbenturan dengan nilai-nilai Barat.

          Karena adanya ekses sampingan yang kurang menguntungkan dari teknologi tersebut, kini timbul kesadaran betapa pentingnya memperhatikan etika dalam pengembangan teknologi. Di beberapa negara maju telah didirikan lembaga-lembaga “pengawal moral” untuk sains. Yang paling terkenal diantaranya ialah The Institut of Society, Ethics and Life Sciences di Hastings, NewYork.

Berkaitan dengan berbagai problem sosial tersebut, maka perlu untuk direnungkan hal-hal berikut, bahwa pendidikan bukanlah sekadar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tapi sekaligus sebagai proses alih nilai-nilai kemanusiaan (transfer of human values), dengan tujuan menjadikan manusia yang bertakwa kepada kepada Allah. Inilah tujuan utama pendidikan.

Membangun Pendidikan Ideal

Dalam konteks “makro pendidikan”, pendidikan tidak hanya semata-mata diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan manusia yang secara filosofis lebih menekankan pada pencapaian secara material. Pendidikan bukan hanya diarahkan pada upaya pengayaan aspek mental spiritual dalam rangka mengejar tujuan normative, melainkan juga diarahkan untuk tercapainya manusia yang   sempurna secara etik maupun moral serta mempunyai kepekaan susila. Jika tidak demikian, pendidikan akan terjebak pada pola yang bercorak dualisme dikotomik. Sementara dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan rekayasa insaniyah yang berjalan secara sistematis yang dikembangkan dalam rangka keutuhan manusia, sesuai dengan potensi fitrahnya. Maka muatan pendidikan yang hanya mementingkan salah satu aspek dari keduanya tidak akan mengantarkan manusia pada corak personalitas yang utuh.

          Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pendidikan hendaknya serba meliputi. Sebagaimana yang terungkap dalam QS. Luqman (31):1-34. Intinya, pendidikan hendaknya memberi penyadaran potensi fitrah keagamaan, menumbuhkan, mengelola dan membentuk wawasan (fitrah), akhlak serta tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa beramal shaleh dalam rangka beribadah kepada Allah.

          Dalam merumuskan hakekat pendidikan, A Malik Fadjar (1999) menawarkan “pendidikan idealistik”, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar budaya kuat. Adapun pendidikan yang idealistik ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan integralistik; yakni mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Tuhan, manusia dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individu-sosial.

Pendidikan yang integralsitik diharapkan bisa menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, yang bisa menyatu dengan dirinya sendiri (agar tidak memiliki kepribadian belah), menyatu dengan masyarakatnya (agar bisa menghilangkan disintegrasi sosial), dan bisa menyatu dengan alam (agar tidak berbuat kerusakan).

2. Pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai manusia; yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas –antara hewan dan malaikat- ia menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang dan lain sebagainya.

Pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembalikan hati manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk, khaira ummah. Manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan bisa berfikir, berasa dan berkemauan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bisa mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan dan lain sebagainya.

  1. Pendidikan yang pragmatik; adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, baik bersifat jasmani, seperti pangan, sandang, papan, sex, kendaran dan sebagainya; juga bersifat rohani, seperti berfikir, merasa, aktualisasi diri, kasih sayang dan keadilan maupun kebutuhan sukmawi seperti dorongan untuk berhubungan dengan Adikodrati.

Pendidikan yan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

4. Pendidikan yang berakar kuat, yakni pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa atau kelompok etnis tertentu. Pendidikan yang berakar budaya kuat diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri dan membangun peradaban berdasarkan budayanya sendiri yang merupakan warisan monumental dari nenek moyangnya. Tetapi bukan orang yang anti kemodernan, yang menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar.

Jika dirumuskan, maka proses pembentukan manusia seutuhnya (insan kamil), akan diwujudkan melalui pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sains, teknologi dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan (fitrah) untuk membebaskan manusia dari belenggu kehidupan serta mendapatkan pemahaman   hakiki tentang fenomena atau misteri di balik kehidupan nyata, guna memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Itulah pendidikan yang bermakna secara horisontal sekaligus vertikal yang akan menghasilkan manusia berkualitas iman kepada Allah, komitmen dengan ilmu pengetahuan serta senantiasa beramal shaleh.

Keseluruhan aspek yang tercakup dalam konfigurasi kesatuan iman, ilmu dan amal shaleh merupakan takaran bagi pembentukan kerangka ideal manusia yang bertaqwa kepada Allah, cerdas, kreatif. Yakni manusia yang berdaya cipta, bercita rasa, berjiwa karsa. Di dalam dirinya terdapat kesimbang dalam tiga aspek yaitu kognitif, efektif dan motorik yang diperlukan untuk memainkan peran pada zamannya. Itulah blue print manusia masa depan yang memiliki kualitas dzikir, fikir dan amal shaleh sekaligus.

 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Tarjamahnya, 2005, Depag, Jakarta.

Abdul Hafidz, Muhammad Nur, 1997, Mendidik Anak Bersama Rasulullah,     Al-Bayan, Bandung.

Al-Attas, Syed M. Naquib, 2003, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, Mizan, Bandung

An-Nahlawi, Abdurrahman, 1995, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Gema Insani Press, Jakarta.

Darmaningtyas, 2005, Pendidikan Rusak-Rusakan, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Daud Ali, Muhammad, 1999, Pendidikan Agama Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daud Ibrahim, Marwah, 1994, Teknologi, Emansipasi dan Transendensi (Wacana Peradaban dengan Visi Islami), Mizan, Bandung.

Fadjar, Malik, Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995, (tidak diterbitkan).

……………., 1999, Reorientasi Pendidikan Islam, Fajar Dunia, Jakarta.

F. O’neil, William, 2001, Ideologi-Ideologi Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Freire, Paulo, 1999, Politik Pendidikan (Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebsan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ismail, (ed), 2000, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Latif, Yudi, 2005, Inteligensia Muslim dan Kuasa (Geneologi Intelgensia Muslim Indonesia Abad ke 20), Mizan, Bandung.

Ma’arif, Syafii, A., dkk, 1991, Pendidikan Islam di Indonesia (Antara Cita dan Fakta), Tiara Wacana, Yogyakarta.

Madjid, Nurcholish, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Yayasan Paramadina, Jakarta.

Mukti, Abdul, 2000, (editor), Pendidikan, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nata, Abuddin, 2000, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahmat, Jalaluddin, 1997, Catatan Kang Jalal (Visi Media, Politik dan Pendidikan, Mizan, Bandung.

Shihab, Quraisy, 1996, Wawasan Al-Qur’an (Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat), Mizan, Bandung.

Soebahar, Abd. Halim, 2002, Wawasan Baru Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta.

Tafsir, Ahmad, 1994, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

PENDALAMAN MATERI FIKIH PADA MADRASAH TSANAWIYAH

PENDALAMAN MATERI PADA MADRASAH TSANAWIYAH

  1. Latar Belakang

            Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

            Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI), yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi.

Pendidikan fiqih merupakan salah satu pendidikan agama islam yang diterapkan dalam institusi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi islam sebagai sarana mewujudkan tujuan pendidikan, membentuk manusia yang mengerti akan syari’at agama Islam.

Kurikulum Pendidikan fiqih di lembaga pendidikan telah diterapkan berdasarkan pada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama islam di madrasah Tsanawiyah. Maka kurikulum pendidikan fiqih di Madrasah Tsanawiyah harus sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan dimana pendidikan fiqih di Madrasah Tsanawiyah diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan adanya kurikulum pendidikan fiqih peserta didik diharapkan mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan ilmu-ilmu fiqih dalam kehidupan sehari-hari.

 

  1. Tujuan Pembelajaran Fikih

            Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaaffah (sempurna). Pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

  1. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikihibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikihmuamalah.
  2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

 

  1. Ruang Lingkup Fikih

            Ruang lingkup fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi :

  1. Aspek fikih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, shalat fardu, salat sunnah, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, adzan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah shalat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur.
  2. Aspek fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirad, riba, pinjam- meminjam, utang piutang, gadai, dan borohserta upah.

 

D. Fiqh dalam Konstelasi Keilmuan Islam

            Perlu ditegaskan bahwa fiqh adalah hasil pemikiran para ulama tentang suatu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil nash. Aktifitas dalam merumuskan hukum itu disebut sebagai ijtihad. Karena ijtihad, atau aktifitas memeras kemampuan akal dalam mengeluarkan hukum berdasar dalil-dalil nash, maka fiqh sebagai hasil ijtihad tidak terlepas dari unsur keterlibatan akal manusia (ulama). Karena akal atau pemikiran ulama itu tidak terlepas dari pengaruh faktor sosiologis yang melingkupinya maka sudah menjadi keniscayaan jika hasil ijtihad para ulama itu berbeda satu dengan yang lain. Dengan demikian Fiqh sebagai hasil pemikiran ulama tidak dapat disejajarkan dengan wahyu. Jika wahyu itu kebenarannya mutlak, maka fiqh sebagai hasil kerja akal, kebenarannya menjadi relatif. Bisa benar dan bisa juga salah. Dalam konstelasi ajaran Islam, fiqh dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan al-Qur’an dan al-Hadits. Melihat kenyataan yang semacam itu maka, kita seyogyanya tidak fanatik kepada pemikiran fiqh seorang ulama di satu sisi, sementara pada sisi yang lain apriori dengan pemikiran fiqh ulama yang lain.

 

E. Materi Fiqh Madrasah Tsanawiyah

            Pembelajaran fiqih pada Madrasah Tsanawiyah meliputi kelas VII:

  1. Bersuci

-          Thaharah

-          Najis

-          Istinja

-          Hadats

  1. Shalat Fardhu dan Sujud Syahwi

-          Shalat lima waktu

-          Sujud Syahwi

  1. Adzan, Iqamah dan shalat berjamaah

-          Adzan

-          Iqamah

-          Shalat berjamaah

  1. Dzikir dan Do’a

-          Zikir

-          Do’a

  1. Shalat Jum’at dan Shalat Jenazah

-          Shalat Jum’at

-          Khutbah jum’at

-          Shalat Jenazah

  1. Shalat Jama Qashar dan Shalat dalam keadaan darurat

-          Shalat Jama

-          Shalat Qashar

-          Shalat Jama Qashar

-          Shalat dalam keadaan darurat

  1. Shalat sunat muaqad dan ghairu muakad

-          Shalat sunat muaqad

-          Shalat sunat ghairu muakad

            Pembelajaran fiqih pada Madrasah Tsanawiyah meliputi kelas VIII:

  1. Macam-macam sujud

-          Sujud syukur

-          Sujud tilawah

  1. Puasa

-          Puasa ramadhan

-          Puasa sunnah dan puasa yang dilarang

-          Puasa najar

  1. Zakat

-          Zakat fitrah

-          Zakat mal

  1. Sadaqah, hibah dan hadiah

-          Sadaqah

-          Hibah

-          Hadiah

  1. Haji

-          Pengertian haji

-          Syarat wajib haji

-          Rukun haji

-          Wajib haji

-          Sunnah-sunnah haji

-          Mengenal miqat

-          Tata urutan pelaksanaan ibadah haji

-          Pelaksanaan haji dan umrah

-          Bimbingan ziarah ke tempat-tempat bersejarah

  1. Umrah

-          Pengertian dan hukum umrah

-          Syarat wajib dan syarat sah umrah

-          Rukun umrah

-          Wajib dan miqat umrah

-          Tata urutan pelaksanaan ibadah umrah

  1. Hukum islam tentang makanan dan minuman

-          Makanan yang halal dan haram

-          Minuman yang halal dan haram

 

      Pembelajaran fiqih pada Madrasah Tsanawiyah meliputi kelas IX:

  1. Penyembelihan kurban dan aqiqah

-          Penyembelihan

-          Qurban

-          Aqiqah

  1. Jual beli dan mudharabah

-          Jual beli

-          Khiar dalam jual beli

-          Mudharabah

  1. Riba dan bunga bank

-          Riba

-          Bunga bank

  1. Pinjam meminjam, Hutang piutang, Gadai dan jaminan

-          Pinjam meminjam

-          Hutang piutang

-          Gadai

-          Jaminan hutang (kafallah)

  1. Ijarah dan Ju’alah

-          Upah atas sewa menyewa

-          Upah atas jasa kerja

  1. Pengurusan jenazah, takziah, dan jiarah kubur

-          Perngurusan jenazah

-          Takziah

-          Jiarah kubur.[1]

 

            Cakupan materi fiqih kelas VII sampai kelas IX di atas merupakan materi bahasan yang umumnya terdapat pada tingkat madrasah Tsanawiyah. Adapun sumber bahan ajar tersebut dari buku paket siswa penerbit Erlangga, judul buku Ayo Memahami Fiqih.

            Cakupan materi pada buku paket di atas pada umumnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008, namun terdapat materi yang tidak selaras dengan aturan Permenag. Ini terdapat pada materi kelas VII yaitu dalam buku paket tertulis shalat jum’at dan shalat jenazah, sementara dalam permenag yaitu melaksanakan tatacara shalat wajib selain shalat lima waktu. Ini mengindikasikan adanya ketidak sesuaian dengan aturan yang ditetapkan, tetapi hanya dalam bentuk tulisan.

 

F. Pendalaman Materi

            Berdasarkan materi yang terdapat pada kelas VII sampai kelas IX Madrasah Tsanawiyah penulis beranggapan bahwa materi ini masih memerlukan pendalaman, adapun materi yang dimaksud adalah zakat kelas VIII pelaksanaan shalat jenazah pada kelas VII. Walaupun menurut hemat kami materi lain juga masih membutuhkan pendalaman juga.

 

  1. Zakat

            Zakat merupakan salah satu dari lima pondasi Islam rukun Islam, dimana hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan syar’i sebagai mukallafseseorang yang wajib mengeluarkan zakat. Hukum membayar zakat adalah wajib, hal ini tersirat dalam Surah Al Baqarah ayat :43

(#qßJŠÏ%r&urno4qn=¢Á9$#(#qè?#uäurno4qx.¨“9$#(#qãèx.ö‘$#uryìtBtûüÏèÏ.º§9$#

Artinya :   Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.(Q.S. Al-Baqarah : 43).[2]

            Abd. Al-Rahman Al-Juzairy dalam Ahmad Rofiq menyatakan bahwa: “Zakat secara harfiah artinya bersih, meningkat, dan berkah. Secara istilah zakat adalah sebagian kadar (harta) dari harta yang memenuhi syarat minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahiq (penerima) zakat).[3]

            Zakatmenurut etimologi (bahasa),berarti nama’ yang artinya kesuburan,thaharahberartikesucian,barakahberartikeberkahan,dan tazkiyahberarti mensucikan.[4]Syara’memakaikatatersebutuntukkeduaartiini pertama, denganzakat,diharapkan akanmendatangkankesuburan pahala. Kedua,zakatitumerupakansuatu kenyataanjiwasucidarikikirdandosa.Al Imam AnNawaimengatakanbahwazakat,mengandungmakna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci.[5]

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.[6]

Penjelasandi atas dapat memberikan pemahaman bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat dapat dibagi menjadi dua yaitu :

  1. Zakat Fitrah, adalah mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang islam besar, kecil, tua, muda dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Waktunya sebelum pelaksanaan shalat idul fitri selama dalam bulan ramadhan.
  2. Zakat Maal, adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dimana zakat tersebut mencakup hasil pertanian, pertambangan, perniagaan, hasil ternak, hasil laut, emas, perak ataupun harta temuan, yang dimana dalam perhitungannya terdapat tata cara perhitungan masing-masing yang telah di atur dalam aturan syariah Islam.[7] 

 

            Golongan yang berhak menerima zakat :

  • Fakir-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
  • Miskin-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
  • Amil-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
  • Muallaf-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya
  • HambaSahaya yang ingin memerdekakan dirinya
  • Gharimin-Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya
  • Fisabilillah-Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
  • IbnusSabil-Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan, (umroh, penuntut ilmu, para da’i).[8]

 

            Permasalahan yang sering muncul dikalangan masyarakat tentang zakat adalah :

-          Pembayaran Zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau uang

            Ada khilafiyah di kalangan fuqaha dalam masalah penunaian zakat fitrah dengan uang.

            Pertama, pendapat yang membolehkan adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Taimiyah. Dalil mereka antara lain firman Allah SWT,”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.” (Q.S. at-Taubah: 103). Menurut mereka, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.[9]

            Mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi SAW, ”Cukupilah mereka (kaum fakir dan miskin) dari meminta-minta pada hari seperti ini(idul fitri”)” (HR Daruquthni dan Baihaqi). Menurut mereka, memberi kecukupan (ighna`) kepada fakir dan miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberikan uang.[10]

            Kedua, pendapat yang tidak membolehkan dan mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok (ghalib quut al-balad). Ini adalah pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.

            Karena ada dua pendapat yang berbeda, maka kita harus bijak dalam menyikapinya. Ulama sekaliber Imam Syafi’i, mujtahid yang sangat andal saja berkomentar tentang pendapatnya dengan mengatakan, ”Bisa jadi pendapatku benar, tapi bukan tak mungkin di dalamnya mengandung kekeliruan. Bisa jadi pendapat orang lain salah, tapi bukan tak mungkin di dalamnya juga mengandung kebenaran”.[11]
            Dalam masalah ini, sebagai orang awam (kebanyakan), kita boleh bertaqlid (mengikuti salah satu mazhab yang menjadi panutan dan diterima oleh umat). Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan yang kita miliki. “Allahtidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…”  (Q.S. Al-Baqarah: 286).

            Sesungguhnya masalah membayar zakat fitrah dengan uang sudah menjadi perbincangan para ulama salaf, bukan hanya terjadi akhir-akhir ini saja. Imam Abu Hanifah, Hasan Al-Bisri, Sufyan Ats-Tsauri, bahkan Umar bin Abdul Aziz sudah membincangkannya, mereka termasuk orang-orang yang menyetujuinya. Ulama Hadits seperti Bukhari ikut pula menyetujuinya, dengan dalil dan argumentasi yang logis serta dapat diterima.

            Menurut kami, membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh, bahkan dalam keadaan tertentu lebih utama. Bisa jadi pada saat Idul Fitri jumlah makanan (beras) yang dimiliki para fakir miskin jumlahnya berlebihan. Karena itu, mereka menjualnya untuk kepentingan yang lain. Dengan membayarkan menggunakan uang, mereka tidak perlu repot-repot menjualnya kembali yang justru nilainya menjadi lebih rendah. Dan dengan uang itu pula, mereka dapat membelanjakannya sebagian untuk makanan, selebihnya untuk pakaian dan keperluan lainnya. 

 

-          Sumber Zakat Mal Saat ini

            Beberapa sumber zakat meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al-Qur`an dan Hadits, akan tetapi saat ini menjadi sumber atau obyek zakat yang penting. Penentuan hukum zakat untuk obyek-obyek baru hasil ‘ijtihad’ ini banyak menggunakan dalil analogi (qiyas) yang merupakan salah satu dari dalil-dalil yang menjadi kesepakatan para ulama (al-Adillah al-Muttafaq `alaiha).[12]

            Disamping menggunakan juga beberapa kaidah-kaidah fiqh dan tujuan umum dari syari`ah (maqashid as-syari`ah).Sumber zakat masih dianggap hal yang baru, sehingga belum terdapat pembahasan secara mendalam dan terinci, berbagai macam kitab-kitab fiqh terdahulu belum banyak menjelaskannya, sebagai contoh zakat profesi.

            Menurut Yusuf Qardhawi bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.[13]

            Pekerjaan yang menghasilkan uang dua macam :

            Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit dan lain sebagainya.

            Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah atau honorarium.[14]

            Landasan hukum kewajiban zakat profesi adalah QS. At-Taubah : 103, Al-Baqarah : 267 dan Adz-Dzariyaa : 19. Sayyid Quthub dalam Fi Dzilaal Al-Quranketika menafsirkan Al-Baqarah: 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup juga seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, dan hasil pertambangan. Karena itu nash ini mencakup semua harta benda, baik yang terdapat dizaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya.[15]

            Contoh di atas merupakan bahagian kecil dari sekian banyak sumber dari zakat mall yang pada zaman Rasulullah belum ada contoh kongkritnya. Tentunya ini membutuhkan penentuan hukum atas obyek baru ini. Hasil‘ijtihad’ ini dengan menggunakan dalil analogi (qiyas) merupakan salah satu dalil-dalil yang menjadi kesepakatan para ulama yang tentunya menjadi alternatif tepat dalam perumusannya.

-          Pendistribusian zakat

            Selama ini zakat yang kita kenal belum dapat menjadi sebuah solusi dalam menangani kemiskinan yang terdapat di masyarakat, hal ini bisa saja diakibatkan oleh pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran atau badan pengelola yang tidak profesional atau bahkan unsur zakat lain yang tidak mendukung.

            Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa “selama ini pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat”.[16]

            Kutipan ini menggambarkan pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan akan sulit tercapai, maka ini tentunya masih membutuhkan solusi yaitu bagaimana zakat bisa dapat disalurkan kepada para mustahiq dengan baik dan benar. Hal ini tentu menuntut badan pengurus zakat agar bekerja secara profesional.

            Badan pengurus zakat hendaknya jangan lagi menggunakan sistem manajemen tradisional tapi sudah selayaknya diganti dengan manajemen dan sistem pengadministrasian yang baik, jika ini dapat dilakukan penyaluran zakat terhadap para mustahiq akan terwujud dengan baik dan benar.


 

-          Fungsi Zakat

  1. Fungsi Zakat fitrah
  2. Membersihkan jiwa, dari sifat bohong iri, dengki, hasut, sombong (takabur), riya’ dan lain-lain.
  3. Menghapus kesedihan kaum dhu’afa (fakir dan miskin).
  4. Sarana mendekatkan diri pada Allah SWT.
  5. Bentuk pembuktian atas keimanan kita pada Allah SWT.
  6. Menjadikan pelajaran untuk bersikap dermawan, karena sikap dermawan dicintai oleh Allah SWT.
  7. Fungsi Zakat Mal
  8. Menciptakan lingkungan masyarakat yang dinamis, sebab yang kaya melindungi yang miskin.
  9. Menjauhkan jurang pemisah antara Si Kaya dan Si Miskin.
  10. Memberikan dampak positif pada Negara, bahwa semakin banyak orang kaya yang mau membayar zakat mal akan mengurangi angka kemiskinan.
  11. Memberikan dampak positif bagi agama, bahwa dengan syari’at Zakat Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial.
  12. Akan mengurangi jumlah kriminalitas, baik berupa pencurian atau perampokan, sebab sifat iri dan dengki terkikis dengan kasih sayang antara yang kaya dan yang miskin.

 


 

-          Analisis Penulis pada Pembelajaran Materi Zakat MTs

            Pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah dalam materi zakat selama ini siswa hanya diberikan pemahaman tentang zakat sebatas normatif yaitu hanya tugas dan kewajiban. Sehingga apa yang dipahami anak tentang zakat hanya sebatas kumpulan-kupulan pengetahuan yang tidak dapat dilaksanakannya secara penuh dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal, materi zakat sesungguhnya harus diajarkan dalam berbagai perspektif. Dalam konteks ini, pemahaman zakat tidak hanya sekedar dogma, tetapi bagaimana zakat diajarkan sebagai langkah untuk membangun kesalehan sosial. Sehingga zakat yang dipahami siswa bukan sekedar pemenuhan kewajiban dengan Allah (hablum minnallah), tetapi lebih dari itu, yaitu membangun kepedulian dengan manusia (Hablum minnannas).

            Untuk itu guru dituntut mampu membangun sensitifitasanak didik terhadap perubahan sosial dari pembelajaran materi zakat, jadi anakdidik tidak hanya melihat ajaran itu dalam bentuk dogma yang hanya dapat menghubungkan dia dengan Tuhan tapi implementasi dilapangan adalah bagaimana ketika anak didik mampu menjadi perwakilan Tuhan yaitu sebagai makhluk sosial. Ketika konsep berfikir anak didik telah dirubah maka aspek sosial akan sangat tersentuh oleh pengelolaan zakat dan akan menimbulkan sikap kesalehan sosial di kalangan anak didik dan seterusnya akan berimplikasi kepada masyarakat banyak.

Pelaksanaan ibadah dalam bentuk pembayaran zakat mampu merubah paradigma masyarakat terhadap islam, bahwa ternyata ajaran islam tidak hanya bersifat statis tetapi dinamis.

  1. Shalat Jenazah

Dalam buku paket Penerapan Fikih Kelas VII semester 2, penerbit Tiga Serangkai terdapat materi

-          Ketentuan Sholat Jenazah Dengan Beberapa Sub Materi:

  1. Pengertian dan hukum sholat jenazah

Dalam buku tersebut mengatakan jumhur ulama, hal ini mengindikasikan bahwa buku tersebut memberikan kelonggaran berfikir dalam penetapan suatu hukum tentang hukum tentang sholat jenazah yaitu fardhu kifayah. [17] Dalam buku tersebut secara umum sudah menerangkan tentang tata cara pelaksanaan jenazah, rukun dan dan bacaannya. Di bawah ini ada contoh hadits begitu pentingnya sholat jenazah.

Di antaranya hadits Abu Qatadah, ia menceritakan: Didatangkan jenazah seorang lelaki dari kalangan Anshar di hadapan Rasulullah  agar beliau menshalatinya, ternyata beliau , bersabda: “Shalatilah teman kalian ini, (aku tidak mau menshalatinya) karena ia meninggal dengan menanggung hutang.” Mendengar hal itu berkatalah Abu Qatadah: “Hutang itu menjadi tanggunganku.” Nabi  bersabda: “Janji ini akan disertai dengan penunaian?”. “Janji ini akan disertai dengan penunaian,“ jawab Abu Qatadah. Maka Nabi pun menshalatinya.”[18]

Dalam hal ada firman Allah yang menyatakan Nabi Muhammad dilarang melaksanakan sholat seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik). Q.S at-Taubah :48. Begitu pentingnya tentang sholat jenazah.

  1. Syarat dan rukun sholat jenazah

Dalm hal ini syarat jenazah seperti :

  • Suci badan, pakaian, tempat sholat hadats dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat, sholat dilaksanakan setelah jenazah setelah dimandikan dan dikafani, jenazah ditaruh didepan para para jamaah

Sedangkan Rukun jenazah seperti:

  • Niat, berdiri (jika mampu), membaca takbir 4 x, membaca fatihah dan sholawat nabi, dan membaca doa.

Dari materi yang diajarkan pada kelas VII semester 2, menurut telaah penulis masih bersifat teori dan sekedar informasi. Namun ada keganjillan dalam tahap pelaksanaan pembelajaran ya adanya praktik pada tugas untuk siswa dengan menggunakan boneka atau sejenisnya. Yang menjadi tanda Tanya besar adalah dalam buku paket fikih kelas IX semester 2, masih berkenaan dengan jenazah dengan topik   Kepengerusan Jenazah dan dan takziah dan ziarah kubur.

Dalam materi tersebut menurut analisa penulis adanya keganjilan, mengapa teori dan pengertian jenazah di ajarkan pada kelas VII sedangakan tahap pendalamannya pada kelas IX, pada kelas VIII tidak ada?

            Pertanyaan tersebut masih mengganjal dalam penulis. Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan dari sisi psikologis anak. Usia anak pada tingkat kelas VII adalah masih belum dikatagorikan dewasa (belum Mukallaf) yaitu masih berusia 13 tahun dalam konteks keindonesiaan. Sedangkan siswa pada kelas IX adalah sudah memasuki masa mukallaf, hal inilah yang menjadi pertimbangan pembuatan materi berdasarkan PERMENAG Tahun 2008 adanya materi tentang jenazah yang terdapat pada kelas VII yang akhirnya di lanjutkan pada kelas IX.

 

G. Kesimpulan

  1. Tujuan mempelajari fiqih pada Madrasah Tsanawiyah yaitu mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah dan melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.
  2. Zakat adalah kewajiban seorang mukallaf atas harta yang dimiliki untuk dikeluarkan sebahagian dan diberikan kepada para mustahiq dengan ketentuan yang sudah tertera berdasarkan Al-Qur’an. Zakat meliputi zakat fitrah dan mall.
  3. Analisis materi fiqh pada Madrasah Tsanawiyah yaitu guru diharapkan mampu merubah pola pembelajaran dalam materi zakat yang selama ini hanya sebatas dogma dimana pemahaman siswa lebih pada pendekatan dan menjalankan kewajiban kepada Allah, namun lebih dari itu dimana siswa diajak dalam memahami zakat lebih luas dan mendalam.
  4. Materi tentang jenazah serta kepengurusannya pada Mts yang terdapat pada kelas VII yang kemudian di lanjutkan pada kelas IX memiliki aspek psikologis pada peserta didik kelas IX yang berawal dari teori yang akhirnya pada tingkat implementasi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menerima dan melaksanakan suatu hukum syar’i yaitu mukallaf.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khalaf, 2004, `Ilmu Ushul al-Fiqh, Al-Haramain, Jeddah.

Abdullah Al-Ghafili, tt, Hukm Ikhraj al-Qimah fi Zakat, al-Fithr.

Ahmad Rofiq, 2004, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Hawil Kabir 3/52, Al-Majmu’ 5/169, Al-Minhaj 7/22, At-Ta’liqat Ar-Radhiyyah ‘ala Ar-Raudhatin Nadiyyah 1/439, Asy-Syarhul Mumti’ 2/523.

Al-Mudawwanah al-Kubra, I/392; Al-Majmu’, VI/112; Al-Mughni, IV/295.

As-Sarakhsi, al-Mabsuth, III/107; Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, XXV/83.

Departemen Agama RI, 2001, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: Pustaka Pelajar.

Ghazi Inayah, 2003, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta : Tiara Wacana.

HR. An-Nasa`i no. 1960, kitab Al-Jana`iz, bab Ash-Shalah ‘ala man ‘alaihi Dainun, Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani  dalam Shahih An-Nasa`i.

Muhammad Hasbi Ash Shadieqy, 2006, Pedoman Zakat menurut Al-Qur’an dan As Sunnah, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Nor Hadi, 2009, Ayo Memahami Fikih untuk MTs/SMP Islam Kelas IX, Jakarta: Erlangga.

Sayyid Quthub, 1977,  Fi Dzilaal Al-Quran, Daar al-Syuruq, Beirut, juz 1, hal. 310

T. Ibrahim, H. Darsono, 2009, Penerapan Fikih untuk kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Wahbah Al-Zuhaili, 2000, ZakatKajianBerbagaiMazhab, (Terj.Agus Efendi dan Baharuddin  Fananny), Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Yusuf Qardhawi: Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadits, terj. Dr. Salman Harun, Dr. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin, Litera Antar Nusa, Jakarta, Cetakan kesepuluh, 2007.

 

 

Lampiran

PERHITUNGAN ZAKAT SECARA SEDERHANA

No

Jenis Barang

Nisab

Zakat

Keterangan

1

Ternak unta

5-9 ekor

10-14 ekor

1 unta

1 unta

Usia 2 tahun

Usia 2 tahun (dst)

 

Ternak kerbau

30-39 ekor

40-59 ekor

60-69 ekor

1 kerbau

1 kerbau

2 kerbau

2 tahun

 

 

Ternak kambing

40-120 ekor

120-200 ekor

210-399 ekor

1 kamb. Betina

2 kamb. Betina

3 kamb. Betina

2 tahun

2

Emas

20 misqal

2,5% = 0,5 misqal

20 misqal = 93,6 gr diluar perhiasan wajar

 

Perak

200 dirham

2,5% = 5 dirham

200 dirham = 624 gr

 

Perhiasan di luar kewajaran (simpanan)

20 misqal

2,5% = 0,5 misqal

 

3

Makanan pokok (mengenyangkan)

Lebih dr 5 wasaq = 200 dirham

1/10 irigasi alam

Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham

4

Buah-buahan

Lebih dr 5 wasaq = 200 dirham

1/20 irigasi biaya

Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham

5

Perniagaan

Analog dgn emas 93,6 gram

2,5%

1 tahun dari awal perhitungan

6

Profesi

Analog dgn emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5% setiap Rp. 1.000.000 =

Rp. 25.000

2,5%xRp.7488.000 =Rp. 127.200

Harga emas 1 gr = Rp. 80.000,-

93,6xRp. 80.000 =

Rp. 7.488.000

Sumber :      Ahmad Rofiq, Fikih Konstektual. (diolah dan disederhanakan dari Syauqi Ismail Syahatih, Penerapan zakat dalam Dunia Modren, Alih Bahasa Anshori Umar Sitanggal).

Disampaikan dalam diskusi kelas mata kuliah Pendalaman Materi PAI, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.

                [1] Nor Hadi, 2009, Ayo Memahami Fikih untuk MTs/SMP Islam Kelas IX, Jakarta: Erlangga.

                [2] Departemen Agama RI, 2001, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: Pustaka Pelajar, hal. 117.

                [3] Ahmad Rofiq, 2004, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 261.

[4]Wahbah Al-Zuhaili, 2000, ZakatKajianBerbagaiMazhab, (Terj.Agus Efendi dan Baharuddin  Fananny), Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hal. 3.

                [5]Muhammad Hasbi Ash Shadieqy, 2006, Pedoman Zakat menurut Al-Qur’an dan As Sunnah, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal. 5.

                [6] Ghazi Inayah, 2003, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta : Tiara Wacana, hal. 3

                [7]Ahmad Rofiq, 2004, Fiqih Kontekstual.., 263.

                [8] Ahmad Rofiq, 2004, Fiqih Kontekstual.., 263.

                [9]As-Sarakhsi, al-Mabsuth, III/107; Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, XXV/83.

                [10]Abdullah Al-Ghafili, tt, Hukm Ikhraj al-Qimah fi Zakat, al-Fithr, hal. 3.

                [11]Al-Mudawwanah al-Kubra, I/392; Al-Majmu’, VI/112; Al-Mughni, IV/295.

                [12]Abdul Wahhab Khalaf, 2004, `Ilmu Ushul al-Fiqh, Al-Haramain, Jeddah, hal. 20.

                [13]Yusuf Qardhawi : Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadits, terj. Dr. Salman Harun, Dr. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin, Litera Antar Nusa, Jakarta, Cetakan kesepuluh, 2007, hal : 459

                 [14]Yusuf Qardhawi : Hukum Zakat, Studi Komparatif.., hal. 459.

                  [15]Sayyid Quthub, 1977,  Fi Dzilaal Al-Quran, Daar al-Syuruq, Beirut, juz 1, hal. 310

                  [16] Ahmad Rofiq, 2004, Fiqih Kontekstual.., 268.

                   [17]Al-Hawil Kabir 3/52, Al-Majmu’ 5/169, Al-Minhaj 7/22, At-Ta’liqat Ar-Radhiyyah ‘ala Ar-Raudhatin Nadiyyah 1/439, Asy-Syarhul Mumti’ 2/523.

[18]HR. An-Nasa`i no. 1960, kitab Al-Jana`iz, bab Ash-Shalah ‘ala man ‘alaihi Dainun. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani  dalam Shahih An-Nasa`i.

Image

Categories: Uncategorized | Leave a comment

MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (Contextual Teaching and Learning)

MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

(Contextual Teaching and Learning)

 

“Student learn best by actively constructing their own-understanding”

 

  1. Pendahuluan

Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utamadalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Ini berarti keberhasilan pendidikan berpulang pada aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan. Pembelajaran pada dasarnya selalu terkait dua belah pihak yaitu: pendidik dan peserta didik. Keterlibatan dua pihak tersebut merupakan keterlibatan hubungan antar manusia (human interaction). Menurut Dimyati dan Mujiono, “Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar”.[1]Itu artinya pembelajaran bukanlah aktivitas spontan, tapi aktivitas yag terencana mulai dari penentuan materi, metode sampai pada penggunaan instrumen evaluasi pada seluruh mata pelajaran, termasuk mata pelajaran PAI.

Pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam selama ini masih bersifat normatif, dalam arti pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehingga siswa kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Selain itu, metodologi pendidikan agama tidak kunjung berubah sejak dulu hingga sekarang, padahal masyarakat yang dihadapi sudah banyak mengalami perubahan.[2] Sehingga tak mengherankan jika kemudian PAI di sekolah jauh dari kenyataan yang dihadapi siswa di lingkungannya. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan model pembelajaran kontekstual secara komperhensif.

  1. Pembahasan
  2. Pengertian dan Kata kunci Model Pembelajaran Kontekstual

Model kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepeada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.[3] Definisi tersebut menunjukkan bahwa ada 3 kata kunci dalam model kontekstual; 1) Model kontekstual menekankan proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi (pengalaman), 2) Mendorong siswa untuk menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi nyata. 3) mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan.[4]

Model kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.[5]

Model Kontekstual sebagai suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem CTL, akan menuntun siswa ke semua komponen utama CTL, yaitu melakukan hubungan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, memelihara atau merawat pribadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian sebenarnya.[6]

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan.

Dari pengertian di atas, maka ada beberapa kunci dalam model pembelajaran kontekstual, yaitu: 1) Real World Learning 2) Mengutamakan pengalaman nyata, 3) Berfikir tingkat tinggi, 4) Berpusat pada siswa, 5) Siswa aktif, kritis, dan kreatif, 6) Pengetahuan bermakna dalam kehidupan, 7) Dekat dengan kehidupan nyata, 8) Perubahan perilaku, 9) Siswa praktek bukan menghafal, 10) Learning not teaching, 11) Pendidikan bukan pengajaran, 12) Pembentukan manusia, 13) Memecahkan masalah, 14) Hasil belajar diukur dengan berbagai cara
bukan hanya dengan Tes.[7]

  1. Latar belakang CTL; Filosofis dan Psikologis

Model kontekstual dipengeruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Baldwin dan selanjutnya dikembangkan oleh Jean Piaget. Aliran filsafat kontruktivisme berangkat dari pemikiran epistemologi Giambastista. Pandangan filsafat konstruktivisme tentang hakikat pengetahuan mempengaruhi konsep tentang hakikat proses belajar mengajar, bahwa belajar bukan sekedar menghafal, tetapi mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil “pemberian” dari orang lain seperti guru, tetapi hasil mengonstruksi yang dilakukan setiap individu.[8]

Model konstektual berpijak pada aliran psikologis kognitif, menurut aliran ini proses belajar terjadi karena pemahaman individu akan lingkungan. Belajar bukan peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respon, belajar melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, motivasi dan kemampuan atau pengalaman.[9] Belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap dari sederhana menuju yang kompleks. Oleh karena itu, belajar tidak dapat sekaligus, akan tetapi sesuai dengan irama kemampuan siswa.

  1. Komponen Model Pembelajaran Kontekstual

Komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan pembelajaran kontekstual di kelas, yaitu:[10]

a)      Konstruktivisme (constructivism)

Konstruktivisme adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Dalam hal ini, seorang guru perlu mempelajari pengalaman hidup dan pengetahuan, kemudian menyusun pengalaman belajar yang memberi siswa kesempatan baru untuk memperdalam pengetahuan tersebut.

b)     Bertanya (questioning)

Penggunaan pertanyaan untuk menuntun berpikir siswa lebih baik daripada sekedar memberi siswa informasi untuk memperdalam pemahaman siswa. Siswa belajar mengajukan pertanyaan tentang fenomena, belajar bagaimana menyusun pertanyaan yang dapat diuji, dan belajar untuk saling bertanya tentang bukti, interpretasi, dan penjelasan. Pertanyaan digunakan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa.

c)      Inkuiri (inquiry)

Inkuiri adalah proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, yang diawali dengan pengamatan dari pertanyaan yang muncul. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut didapat melalui siklus menyusun dugaan, menyusun hipotesis, mengembangkan cara pengujian hipotesis, membuat pengamatan lebih jauh, dan menyusun teori serta konsep yang berdasar pada data dan pengetahuan.

Adapun langkah-langkah kegiatan menemukan: 1) Merumuskan masalah, 2) Mengamati atau melakukan observasi, 3) Menganalisis dan menyejikan hasil dalam tulisan, gambar laporan, bagan, table atau karya lainnya. 4) Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiensi yang lain.[11]

Secara singkat pola ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya secara intuitif setiap invidu cenderung melakukan kegiatan ilmiah. Kemampuan tersebut dapat dilatih sehinggasetiap individu kelak dapat dapat melakukan kegiatan ilmiahnya secara sadar dan dengan prosedur yang benar.[12]

d)     Masyarakat Belajar (learning community)

Masyarakat belajar adalah sekelompok siswa yang terikat dalam kegiatan belajar agar terjadi proses belajar lebih dalam. Semua siswa harus mempunyai kesempatan untuk bicara dan berbagi ide, mendengarkan ide siswa lain dengan cermat, dan bekerjasama untuk membangun pengetahuan dengan teman di dalam kelompoknya. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa belajar secara bersama lebih baik dari pada belajar secara individual.

 

e)      Pemodelan (modeling)

Pemodelan adalah proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Pemodelan tidak jarang memerlukan siswa untuk berpikir dengan mengeluarkan suara keras dan mendemonstrasikan apa yang akan dikerjakan siswa. Pada saat pembelajaran, sering guru memodelkan bagaimana agar siswa belajar, guru menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa.

f)       Refleksi (reflection)

Refleksi memungkinkan cara berpikir tentang apa yang telah siswa pelajari dan untuk membantu siswa menggambarkan makna personal siswa sendiri. Di dalam refleksi, siswa menelaah suatu kejadian, kegiatan, dan pengalaman serta berpikir tentang apa yang siswa pelajari, bagaimana merasakan, dan bagaimana siswa menggunakan pengatahuan baru tersebut. Refleksi dapat ditulis di dalam jurnal, bisa terjadi melalui diskusi, atau merupakan kegiatan kreatif seperti menulis puisi atau membuat karya seni.

g)      Penilaian Autentik (Authentic Assessment)

Penilaian autentik sesungguhnya adalah suatu istilah/terminology yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif. Berbagai metode tersebut memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas, memecahkan masalah, atau mengekspresikan pengetahuannya dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Berbagai simulasi tersebut semestinya dapat mengekspresikan prestasi (performance) yang ditemui di dalam praktek dunia nyata seperti tempat kerja. Penilaian autentik seharusnya dapat menjelaskan bagaimana siswa menyelesaikan masalah dan dimungkinkan memiliki lebih dari satu solusi yang benar.Strategi penilaian yang cocok dengan kriteria yang dimaksudkan adalah suatu kombinasi dari beberapa teknik penilaian.

Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa, yaitu; proyek, PR, kuis, karya siswa, presentasi atau penampilan siswa, demonstrasi, laporan, jurnal, hasil tes tulis, karya tulis.[13]

  1. Perbedaan Model Kontekstual dan Pendekatan Tradisional

Ada beberapa perbedaan antara model kontekstual dengan model tradisional, yaitu:[14]

No

Model Kontekstual

Tradisional

1

Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran

Siswa adalah penerima informasi secara pasif

2

Siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi.

Siswa belajar secara individual

3

Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan atau yang disimulasikan

Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis

4

Perilaku dibangun atas dasar kesadaran diri

Perilaku dibangun atas dasar kebiasaan

5

Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman

Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan

6

Hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasan diri

Hadiah untuk perilaku baik adalah pujian (angka) rapor

7

Seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia sadar hal itu keliru dan merugikan

Seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia takut hukuman

8

Bahasa diajarkan dengan pendekatan komunikatif, yakni siswa diajak menggunakan bahasa dalam konteks nyata

Bahasa diajarkan dengan pendekatan struktural: rumus diterangkan sampai paham kemudian dilatihkan

9

Pemahaman siswa dikembangkan atas dasar yang sudah ada dalam diri siswa

Pemahaman ada di luar siswa, yang harus diterangkan, diterima, dan dihafal

10

Siswa menggunakan kemampuan berfikir kritis, terlibat dalam mengupayakan terjadinnya proses pembelajaran yang efektif, ikut bertanggung jawab atas terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan membawa pemahaman masing-masing dalam proses pembelajaran

Siswa secara pasif menerima rumusan atau pemahaman (membaca, mendengarkan, mencatat, menghafal) tanpa memberikan kontribusi ide dalam proses pembelajaran

11

Pengetahuan yang dimiliki manusia dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Manusia diciptakan atau membangun pengetahuan dengan cara memberi arti dan memahami pengalamannya

Pengetahuan adalah penangkapan terhadap serangkaian fakta, konsep, atau hukum yang berada di luar diri manusia

12

Karena ilmu pengetahuan itu dikembangkan oleh manusia sendiri, sementara manusia selalu mengalami peristiwa baru, maka pengetahuan itu selalu berkembang.

Bersifat absolut dan bersifat final

13

Siswa diminta bertanggung jawab memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing

Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran

14

Penghargaan terhadap pengalaman siswa sangat diutamakan

Pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman siswa

15

Hasil belajar diukur dengan berbagai cara : proses, bekerja, hasil karya, penampilan, rekaman, tes, dll.

Hasil belajar hanya diukur dengan hasil tes

16

Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks dan setting

Pembelajaran hanya terjadi dalam kelas

17

Penyesalan adalah hukuman dari perilaku jelek

Sanksi adalah hukuman dari perilaku jelek

18

Perilaku baik berdasar motivasi intrinsic

Perilaku baik berdasar motivasi ekstrinsik

19

Berbasis pada siswa

Berbasis pada guru

20

Seseorang berperilaku baik karena ia yakin itulah yang terbaik dan bermanfaat

Seseorang berperilaku baik karena dia terbiasa melakukan begitu. Kebiasaan ini dibangun dengan hadiah yang menyenagkan

 

  1. Karakteristik Model Kontekstual

Pembelajaran kontekstual menurut Muslich mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1)      Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah (learning in real life setting).

2)      Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning).

3)      Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (learning by doing).

4)      Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antarteman (learning in a group).

5)      Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam (learning to know each other deeply).

6)      Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiry, to work together).

7)      Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as an enjoy activity).[15]

Sedangkan menurut Yatim Riyanto, ciri-ciri pembelajaran kontekstual antara lain:

1)      Kerjasama

2)      Saling menunjang

3)      Menyenangkan, tidak membosankan

4)      Belajar dengan bergairah

5)      Pembelajaran terintegrasi

6)      Menggunakan berbagai sumber

7)      Siswa aktif

8)      Sharing dengan teman

9)      Siswa kritis, guru kreatif

10)  Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor dan sebagainya

11)  Laporan kepada orang tua bukan saja rapor, tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan sebagainya.[16]

  1. Implementasi Model Kontekstual di Kelas

Contextual Teaching & Learning (CTL) dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya sebagai berikut ini.

a)      Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya.

b)      Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.

c)      kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.

d)     Ciptakan masyarakat belajar.

e)      Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.

f)       Lakukan refleksi di akhir pertemuan.

g)      Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.[17]

  1. Implementasi Model Kontekstual Pada Mata Pelajaran PAI

Model Kontekstual bisa diterapkan dalam seluruh mata pelajaran. Berikut beberapa contoh penerapan kontekstual dalam mata pelajaran PAI. Menurut zakiyah darajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agarsenantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalumenghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikanIslam sebagai pandangan hidup.[18]

Model kontekstual bisa dilakukan dengan mengambil persoalan-persoalan di lingkungan siswa. Dalam hal ini, guru menyuruh siswa untuk menonton VCD tentang kejadian manusia, tentang Alam Akhirat, azab Ilahi, dan sebagainya; mengikuti sholat berjamaah di masjid, mengikuti ibadah qurban, menyantuni fakir miskin. Selanjutnya guru memerintahkan siswa untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul, seperti narkoba, pergaulan bebas (zina), geng motor dll.y

Setelah menonton VCD atau mendengarkan kisah-kisah Al Qur`an, siswa diharuskan membuat catatan tentang pengalaman yang mereka alami, melalui diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya setelah mengamati dan melakukan aktivitas keagamaan siswa diwajibkan untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul serta mereka dapat mengungkapkan perasaannya kemudian mendiskusikan dengan teman sekelasnya.

Memanfaatkan Lingkungan Siswa untuk Memperoleh Pengalaman Belajar
Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan konteks lingkungan siswa, antara lain di sekolah, keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada siswa di luar kelas. Misalnya mengikuti sholat berjamaah, mengikuti sholat jum`at, mengikuti kegiatan ibadah qurban. Selain itu, siswa bisa ditugaskan untuk menjadi Imam atau kultum di bulan ramdhan.

  1. Penutup

Model pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan.

Model kontekstual merupakan salah satu alternative yang bisa digunakan dalam pembelajaran PAI di madrasah maupun sekolah. Model kontekstual diharapkan mampu menjembatani antara teori dengan realitas kehidupan, sehingga nilai-nilai yang ditanaman di sekolah bukan hanya sekedar teori, tetapi lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran kontekstual berpulang pada kemampuan guru dalam menerapkannya di kelas. Wallahu A’lam.

 

 

 

 

 

 

 

Image

Daftar Pustaka

Daradjat, Zakiyah, Pedidikan Agama Dan Peminaan Mental, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Masnur, Muslich, Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Muhaimin, dkk., Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Nurhadi, dkk., Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK, Malang: Universitas Negeri Malang, 2002.

Riyanto, Yatim, Paradigma Baru Pembelajaran; sebagai Referensi bagi Pendidik dalam Implementasi Pembeajaran yang Efektif dan Berkualitas, Jakarta: Kencana, 2010.

Rosyadi, Khoiron, Pendidikan Profetik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2008.

Sugiyanto, Model-model Pembelajaran Inovatif, Surakarta:FKIP UNS, 2009.

Uno, Hamzah B., Model Pembelajaran; Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

 

 

  • Disampaikan dalam diskusi kelas mata kuliah Model-model Pembelajaran pada Madrasah program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.

[1]Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 283.

[2]Muhaimin, dkk., Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 106

[3]Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 255

[4]Ibid, h. 255

[5]Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran; sebagai Referensi bagi Pendidik dalam Implementasi Pembeajaran yang Efektif dan Berkualitas, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 163

[6]Nurhadi, dkk., Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2002), h. 5

[7]Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran;…….h. 164

[8]Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi……………,h. 257

[9]Ibid, h. 260

[10]Muslich Masnur, Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 44-47

[11]Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran;….h. 171

[12]Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran; Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 16

[13]Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran;….h. 176

[14]Ibid, h. 165-168

[15]Muslich Masnur, Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual……… h. 42.

[16]Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran;….h. 176

[17]Sugiyanto, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Surakarta:FKIP UNS, 2009), h. 22

[18]Zakiyah Daradjat, Pedidikan Agama Dan Peminaan Mental, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 6

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Perkembangan Pendidikan Islam Era Modern di Malaysia

Sejarah Sosial Pendidikan Islam
(Perkembangan Pendidikan Islam Era Modern di Malaysia)
Oleh: Al Kautsar Kalebbi*

A. Latar Belakang Masalah
Malaysia adalah negara tetangga terdekat Indonesia selain Brunei dan Singapura di wilayah Asia Tenggara. Secara geografis, Malaysia terletak pada 70 Lintang Utara garis katulistiwa, bahkan sering disebut berada di pusat atau jantung Asia Tenggara yang memilki selat Malaka. Luas Negara Malaysia adalah 329.758 km2, meliputi semenanjung Malaysia yang terletak di ujung daratan Asia Tenggara, serta Sabah dan Sarawak yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki iklim panas dan lembab sepanjang tahun, hampir sama dengan iklim di wilayah Sumatera dan Kalimantan, dengan suhu udara bekisar antara 300 Celcius pada siang dan 220 Celcius pada malam hari.
Malaysia adalah negeri multi-etnis dan multi-ras dengan jumlah penduduknya kini lebih dari 23 juta, terdiri dari ras Melayu sebagai ras utama, ras China, dan India sebagai golongan ras lainnya. Ada juga orang-orang berkebangsaan lain. Mereka datang ke Malaysia untuk belajar, bekerja, atau berbisnis. Bahasa nasional negara Malaysia adalah bahasa Melayu karena ras Melayu merupakan ras utama. Agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia, karena mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipunsebagian lainnya beragama Kristen, Budha, dan Hindu. Baik penduduk yang beragama Islam, Kristen, Budha, maupun Hindu, semuanya dilindungi dan dapat mempraktikkan ibadahnya dengan bebas.
Kedatangan Islam dan proses Islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan muballig dari Arab dan Gujarat. Proses Islamisasi ini berjalan baik dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama pada pertengahan abad ke-12 di Semenanjung Malaka yaitu kerajaan Islam Kelantan.
Kondisi sosial masyarakat di Malaysia yang notabene merupakan mayoritas melayu tentu dipengaruhi oleh kejadian tersebut. Refleksinya, pada saat itu Malaysia menjadi salah satu kawasan dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sedikit dapat diketahui bagaimana posisi agama Islam di Malaysia, walaupun terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa yang bercampur baur. Tetapi Malaysia mampu menjadikan Islam menjadi agama yang resmi, dan bahkan hampir yang kelihatan dari malaysia adalah kentalnya nuansa keislamannya. Meskipun Malaysia dianggap sebagai sebuah negara muslim yang menyatakan Islam sebagai agama resmi, namun sesungguhnya adalah sebuah negara pluralitas yang sekelompok minoritas penting penduduknya adalah non muslim.
Pendidikan Islam merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat awam. Merangkum usaha memberi pengetahuan tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak.
Menekankan kepada penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan dalam Islam, perlaksanaan ibadah-ibadah khusus dan umum serta memberikan panduan dalam membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri terhadap pencipta, manusia dan alam. Dalam usaha menjadikan kehidupan seorang insan itu memiliki cara hidup yang berlandaskan ajaran Islam yang benar, maka ilmu yang disampaikan mestilah mengikut kaidah yang benar dan memudahkan masyarakat terutama para pelajar memahami isi kandungan agama Islam.
Aktivitas pengajaran dan pembelajaran juga perlu sentiasa dinilai agar segala kelemahan dapat diperbaiki dan ditambah baik. Harapannya supaya hasil pembelajaran yang disampaikan oleh para pendidik dapat melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan serta dapat menjadikannya sebagai amalan harian dalam setiap aspek cara hidup mereka.
Perkembangannya di era modern saat ini, sistem pendidikan di Malaysia yang banyak dipengaruhi oleh model Inggris (Eropa pada umumnya) yang mementingkan aspek pemahaman dan analisis. Berangkat dari latar belakang tersebut maka pemakalah akan menguraikan perkembangan pendidikan Islam era modern di Malaysia.

B. Definisi Pendidikan Islam
Pendidikan Islam apabila digabungkan, akan memberikan satu pengertian yang berbeda dengan maksud pendidikan. Hasan Al-Sharqawi menyifatkan pendidikan Islam sebagai satu paham terhadap ajaran Islam yang membawa seorang manusia kepada menjauhi diri dari sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri dengan sifat-sifat terpuji. Semuanya ini akan dapat mencerdaskan akal, menguatkan tubuh, membersihkan diri dan menyucikan hati tanpa menjadikan salah satu darinya melemahkan yang lain. Baginya, pendidikan Islam ialah satu usaha untuk menyeimbangkan dan menyetarakan diantara kekuatan yang ada pada tubuh dan antara kekuatan diri dan hubungannya dengan Allah, kejadian disekitarnya dan manusia seluruhnya.
Pengertian pendidikan Islam tidak terlepas dari tiga istilah, yaitu tarbiyah, ta’lim dan ta’dib. Meskipun sesungguhnya terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna serupa seperti kata tabyin, tadris dan riyadhah, akan tetapi ketiga istilah tersebut dianggap cukup representatif dan amat sering digunakan dalam rangka mempelajari makna dasar pendidikan Islam. Formulasi dari hakikat pendidikan Islam tidak boleh dilepaskan begitu saja dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah. Karena merupakan sumber yang otentik dalam penggalian khasanah keilmuwan apapun.
Fathi Yakan menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses membina individu dan masyarakat berdasarkan sudut pandang Islam yang ada dalam landasannya, pemikiran maupun perbuatan. Proses pendidikan dalam Islam adalah berusaha untuk membina individu dan masyarakat berdasarkan paham Islam yang sempurna tanpa campur tangan unsur-unsur yang lain. Hasilnya, pembinaan individu muslim akan menjadi pembinaan yang sempurna, seimbang dan terkawal.
Abdullah Nasih Ulwan memberikan definisi tersendiri terhadap maksud pendidikan Islam. Beliau mengkhususkan maksud pendidikan Islam ini kepada pendidikan anak-anak. Pendidikan Islam menurut beliau adalah berusaha untuk menyediakan dan membentuk anak didik agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi manusia yang shale h di dalam kehidupan ini. Pendidikan untuk anak-anak yang beliau maksud adalah bermula daripada pemilihan pasangan hidup, kemudian setelah anak itu lahir hingga menjadi dewasa. Beliau turut menggambarkan bahwa pendidikan Islam yang ideal adalah meliputi aspek-aspek pendidikan keimanan, akhlak, jasmani, akal, psikologi, sosial dan seks.
Azyumardi Azra memberikan definisi pendidikan Islam sebagai suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam seperti yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
Shamsul Nizar mendefinisikan pendidikan Islam sebagai rangkaian proses yang sistematik, terencana dan komprehensif dalam usaha menafsirkan nilai-nilai kepada anak didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik, sehingga anak didik dapat melaksanakan tugasnya di muka bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang didasarkan pada ajaran agama dalam semua aspek kehidupan.
Ghazali Darussalam berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah segala bentuk pengajaran dan pendidikan yang diterima oleh umat Islam yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. Beliau menafikan bahawa pendidikan selain yang dinyatakan tersebut adalah pendidikan asing.
Rata-rata tokoh pendidikan menerjemahkan maksud pendidikan Islam adalah berdasarkan maksud pendidikan yang telah dikemukakan dari awal perbincangan. Ke mudian pe rkataan pendidikan digabungkan dengan perkataan Islam yang menjadikan pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa pendidikan Islam ialah suatu proses menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam usaha untuk membentuk pribadi dan syahsiah dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan ajaran Islam. Hal ini agar tempat kembali seseorang di akhirat nanti ialah di tempat yang baik sebagai balasan mengamalkan ilmu berlandaskan pendidikan Islam yang diterima semasa hidup di dunia.

C. Perkembangan Pendidikan Islam Pada Awal Kedatangan Islam
Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan secara tepat kapan bermulanya. Namun perkara ini dapat dilihat pada latar belakang sejarah kedatangan agama Islam ke negara ini yang dikenali dengan nama Tanah Melayu dan aktivitas serta kegiatan pendidikan yang berlaku pada waktu tersebut. Apabila Raja Malaka yang pertama yaitu Parameswara (kemudian dikenali sebagai Megat Iskandar Syah) telah memeluk Islam pada 1414M, mengawali perkembangan sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu pada waktu itu. Keislaman baginda turut diikuti oleh para pembesar kerajaan dan rakyat jelata. Bagi memantapkan pemahaman tentang Islam, baginda mempelajari Islam dari para ulama dan da’i yang datang berdakwah ke Malaka.
Perkara yang sama juga dilakukan oleh raja-raja Malaka yang lain. Sebagai minat dan kecintaan yang mendalam para pemerintah terhadap ilmu, istana dijadikan sebagai salah satu tempat mempelajari ilmu. Bukan sebatas itu saja, mereka turut memberikan sanjungan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan Islam, ulama- ulama, kitab-kitab agama dan hari-hari kebesaran Islam. Hal ini membuktikan mereka mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap Islam dan sistem pendidikannya hasil pengorbanan para da’i Islam ketika itu.
Pemerintah Malaka turut menyerukan rakyat jelata supaya memberikan perhatian yang berat terhadap amalan agama disamping partisipasi para pemerintah sendiri dalam hal tersebut. Sebagai contoh perkara ini dapat dilihat dalam tindakan Sultan Muhammad Syah apabila menyambut kedatangan bulan Ramadhan, baginda memuliakan bulan tersebut terutama pada malam dua puluh tujuh, disamping menunaikan sembahyang Tarawih di mesjid bersama-sama rakyat. Begitu juga apresiasi tinggi yang diberikan pemerintah kepada kitab-kitab agama dan hukum-hukum agama. Salah seorang pemerintah Malaka adalah Sultan Mansur Syah memberikan penghormatan yang begitu tinggi dan memuliakan Kitab Darul Mazlum, ialah sebuah kitab tasawuf karangan Maulana Abu Ishaq dari Mekah. Kitab itu dibawa ke Malaka oleh Maulana Abu Bakar. Baginda mengantar kitab tersebut ke Pasai untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu. Baginda turut mengantar Tun Bija Wangsa ke Pasai agar mendapatkan penjelasan dari ulama Pasai, Makhdum Musa berkenaan dengan kedudukan ahli surga atau neraka sama kekal atau tidak di dalamnya.
Para pemerintah, pembesar negeri dan rakyat jelata yang sama-sama melibatkan diri dalam mengembangkan agama dan ilmu pengetahuan Islam di Malaka pada waktu itu, maka terdapat berbagai institusi pengajian seperti rumah, mesjid, surau atau istana sebagai pusat dakwah dan aktivitas keilmuan. Sistem pendidikan Islam yang diwujudkan pada waktu tersebut ialah kelas mengaji Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan pelajaran utama kepada semua lapisan masyarakat ketika itu walaupun tidak dilakukan secara formal. Pada waktu itu juga diperkenalkan huruf jawi untuk memudahkan penduduk setempat mempelajari huruf-huruf Arab yang menjadi penunjang kepada pembacaan Al-Qur’an. Huruf jawi adalah berindukkan huruf Arab campuran Parsi. Dan turut mengikat satu perpaduan bahasa meliputi seluruh golongan bangsa Melayu. Justru pembacaan Al-Quran menjadi lebih mudah. Pada peringkat awal, kelas pengajian Al-Qur’an dilakukan di rumah guru yang mengajar Al-Qur’an. Apabila bilangan pelajar-pelajar mulai bertambah, kelas Al-Qur’an kemudian berpindah ke surau dan mesjid.
Al-Qur’an menjadi pengajian dasar, pendidikan Islam di Malaka terus berkembang apabila ia turut menjadi pusat pengajian ilmu Fikih, Tauhid, Tafsir, Sejarah, Tasawuf dan Falsafah Islam sebagai kurikulumnya. Kegiatan yang dilakukan ini tidaklah berbeda dari pendidikan yang dilakukan di zaman Rasulullah, para sahabat dan tabi’in. Struktur pendidikan dan kurikulumnya hampir sama yaitu penekanan dibuat kepada pembacaan, penulisan dan pengajian Al-Qur’an di samping ilmu-ilmu asas agama. Selain Malaka yang terkenal sebagai pusat pengetahuan agama dan pendidikan Islam, negeri-negeri lain seperti Johor, Pahang, Jambi, Kampar, Bangkalis, Bentan dan Gugusan Pulau-Pulau Melayu yang lain turut mendapat tempat dikalangan penduduk setempat terutama pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah (1459-1477).

D. Perkembangan Pendidikan Islam Pada Zaman Penjajahan Barat
Keruntuhan Malaka pada 1511M ke tangan penjajah menjadikan bangsa Melayu mulai memasuki zaman kegelapan. Tanpa terkecuali dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, agama dan pendidikan. Kedatangan Barat ke Alam Melayu khususnya ke Malaka bertujuan memusnahkan pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam di rantau ini selain motif politik dan ekonomi. Penaklukan mereka ke Tanah Melayu khususnya merupakan suatu jalan dan cara mereka untuk menghalangi perkembangan agama dan ilmu pengetahuan Islam serta dapat menghidupkan paham Kristen kepada para penduduk.
Penjajah tidak berjaya menukar akidah umat Islam yang sudah dipengaruhi dan dibentuk dengan konsep Islam yang benar, kedatangan mereka sedikit banyak mengganggu perjalanan sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu. Sebagai contoh, ketika Portugis menjajah Malaka mereka mengambil sikap berdiam diri tanpa melakukan tindakan inisiatif dalam membantu perkembangan agama dan pendidikan Islam pada waktu itu. Kegiatan agama dan pendidikan Islam menjadi stagnan. Disamping itu, kegiatan dakwah berjalan dalam situasi yang tidak menonjol. Ada yang berpendapat kegiatan dakwah terpaksa dijalankan secara rahasia untuk melawan tantangan ganas dari penjajah pada saat penjajahan Belanda di Tanah Melayu.
Pertumbuhan sekolah Melayu oleh pemerintahan Inggris, sistem pendidikan Islam dilaporkan masih berjalan seperti biasa. Menurut catatan Abdullah Munshi ketika beliau menuju ke Melaka, Singapura dan Pulau Pinang, terdapat sekolah-sekolah Al-Qur’an yang dilaksanakan di negeri-negeri tersebut. Selepas tahun 1854, sekolah Al-Qur’an awalnya berubah corak saat diambil alih oleh pemerintahan Inggris melalui Syarikat Hindia Timur Inggris.
Sekolah agama ini diberi bantuan penuh dengan syarat ia melaksanakan mata pelajaran membaca, menulis dan ilmu hisab disamping pelajaran agama dan membaca Al-Qur’an. Bangunannya digunakan sebagai sekolah Melayu pada waktu pagi dengan mendapat bantuan penuh dari pemerintahan Inggris manakala sekolah Al-Qur’an pula dilaksanakan pada waktu petang di bangunan yang sama. Perkara ini dinyatakan dalam Kode Pelajaran (Education Code) bagian 5 Undang-Undang Pelajaran Melayu di Negeri Selat dan Negeri Bersekutu tahun 1936 dalam senarai tugas Penolong Nazir Melayu Sekolah.
Penjajah dapat menumbuhkan sekolah Melayu dan mengasingkan sekolah Al-Qur’an di sebelah petang, namun masyarakat Melayu tetap mengekalkan asas pendidikan Islam yang menjadi warisan agama dan bangsa. Mereka berjaya mempertahankan institusi tradisional Melayu yang menjadi warisan sejak turun temurun.
Sistem pendidikan Islam masih menjadi landasan para pelajar. Ada ibu dan bapak yang sanggup meningkatkan tahap pengajian anak mereka ke peringkat yang lebih tinggi dengan mengantar ke luar negeri seperti Pattani, Mekah, Mesir dan negara-negara yang lain. Apabila mereka telah tamat pengajian dan kembali ke Tanah Melayu, golongan inilah yang meneruskan sistem pendidikan Islam dengan meluaskan lagi sistem dengan membuka institusi-institusi pengajian yang lebih tinggi tarafnya yang dikenali sebagai “Pondok”.
Pengajian pondok bermula dan berkembang dari aktivitas pengajaran di mesjid yang menjadi rumah Allah dan tempat pertemuan masyarakat Islam. Berbagai aktivitas dan kegiatan keagamaan dilaksanakan di pondok untuk mengenalkan masyarakat tentang segala permasalahan dalam Islam seperti hukum hakam, akidah, dan masalah-masalah lain yang bersangkut paut dalam soal agama Islam.
Bertitik tolak daripada sistem pondok, pendidikan Islam diperkemaskan lagi melalui sistem madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama, kemudahan rekreasi dan pejabat pentadbiran. Institusi ini lahir pada saat gerakan islah di Timur Tengah sedang berlaku. Kesan gerakan islah disana turut membawa perubahan di Tanah Melayu apabila pelajar-pelajar yang belajar di Universiti al-Azhar, Mesir kembali ke Tanah Melayu membawa bersama perubahan ini. Mereka berusaha untuk mengubah sikap orang Melayu supaya memahami Islam dalam bentuk yang lebih lengkap. Salah seorang tokoh yang terlibat dalam usaha untuk mengubah sistem pendidikan yang lebih sistematik adalah Syed Syeikh al-Hadi. Beliau telah menumbuhkan sebuah madrasah di Bukit Mertajam, Seberang Prai pada tahun 1906. Madrasah tersebut dikenali dengan nama al Madrasah al Misriyah. Seterusnya pada tahun 1907, dikembangkan juga madrasah di Singapura yang dikenali dengan nama Madrasah Iqbal dan Madrasah al-Hadi pada tahun 1917 di Banda Kaba, Melaka.
Pada tahun 1952, satu pelajaran asli telah diubah yang dinamakan sebagai Ordinan Pelajaran 1952. Dalam ordinan tersebut diadakan peruntukan Seksyen 70 mengenai pelajaran agama Islam dan menjadikannya sebagai sebagian kursus-kursus pelajaran di sekolah bantuan kerajaan. Pelajaran Agama Islam terus mendapat perhatian yang wajar daripada kerajaan apabila Syor Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 mencadangkan agar setiap sekolah yang murid-muridnya tidak kurang daripada 15 orang yang beragama Islam, maka pelajaran agama yang diberikan kepada mereka hendaklah di bawah peruntukan oleh ke rajaan .
Cadangan tesebut diterima oleh kerajaan dan dimasukkan dalam Seksyen 49, Ordinan Pelajaran 1957. Selain itu, turut ditetapkan bahwa sekolah yang mempunyai murid Islam melebihi 15 orang diwajibkan mengadakan kelas agama Islam. Peruntukan masa juga ditetapkan untuk kelas agama Islam disitu sekurang-kurangnya dua jam seminggu.
D. Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Merdeka
Perkembangan pendidikan Islam terus membaik apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Perkara ini dapat dilihat kepada perubahan yang berlaku dalam perundangan dan syor kerajaan dalam perkara berkaitan. Sebagai contoh, di dalam Ordinan Pelajaran 1957 tidak menetapkan hak pihak yang menguruskan tentang biaya mengikuti pelajaran agama Islam menyebabkan perlaksanaan pelajaran agama Islam tidak berjalan dengan sistematik. Jadi di dalam syor statemen Abdul Rahman Talib 1960, perkara berkaitan biaya dinyatakan secara terperinci ialah segala biaya berkaitan pelajaran agama Islam ditanggung oleh Kementerian Pelajaran.
Berdasarkan cadangan tersebut, Akta Pelajaran 1961 telah mengadakan aturan berkaitan aturan kewenangan selain mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan mengadaka n pelajaran agama Islam kepada murid-murid selama dua jam seminggu sekiranya di sekolah tersebut terdapat sebanyak 15 orang murid Islam atau lebih. Pada tahun 1962 merupakan tahun Akta Pelajaran 1961 mula dikuatkan, pelajaran agama Islam telah diadakan dalam jadwal waktu pelajaran biasa kepada murid-murid yang beragama Islam dengan aturan ma sa pe ngajaran da n pembelajaran sebanyak 120 menit seminggu.
Guru Agama juga dilantik untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Dengan terlaksananya akta ini, murid-murid Islam terjamin mendapat pendidikan Islam selama sebelas tahun yakni enam tahun di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah. Menggambarkan agama Islam berada di bawah kuasa Yang Dipertuan Agun g dan Ra ja-Raja Melayu, legitimasi pelaja ra n pendidikan Islam hendaklah terlebih dahulu disetujui oleh Majlis Raja-Raja sebelum dilaksanakan di sekolah-sekolah. Maka mata pelajaran agama Islam yang pertama untuk sekolah bantuan kerajaan telah disusun pada tahun 1959. Hal ini telah disetujui oleh Majlis Raja-Raja dan dilaksanakan mulai dari tahun 1962 hingga 1967.
Pada tahun 1967, susunan pelajaran pendidikan Islam sekali lagi disusun oleh sebuah pihak yang kompeten, terdiri dari wakil Kementerian Pelajaran, Universitas Islam dan Sekolah-Sekolah Agama Kerajaan Negeri. Susunan tersebut telah disisipkan oleh instansi yang berkompetensi peringkat Kementerian Pelajaran sebelum dikemukakan kepada Majlis Penasehat Raja-Raja Melayu yang terdiri dari wakil-wakil dari pihak yang berkuasa Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Kerajaan Negeri. Keputusan susunan tersebut kemudian disetujui oleh Majlis Raja-Raja pada bulan April 1967 dan dipublikasikan dalam Berita warta Kerajaan. Susunan awal mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah bantuan kerajaan mulai awal aspek berkaitan dengan sekolah tahun 1968. Isi kandungan pendidikan Islam sekolah rendah dan menengah mengandung beberapa perbedaan sesuai dengan tahap dan umur murid-murid.
Susunan pelajaran agama Islam di sekolah rendah mengandung perkara yang mustahil dipelajari oleh murid-murid dan disusun mengikuti umur serta kemampuan mereka. Diantaranya ialah akidah, ibadah, sejarah rasul-rasul, budi pekerti dan bacaan Al-Qur’an. Manakala sukatan pelajaran sekolah menengah juga mengandung perkara-perkara yang mustahil diketahui oleh tiap orang Islam pada usia akil baligh. Susunan tersebut juga disesuaikan dengan keperluan masyarakat dan kepentingan negara. Diantaranya ialah fikih, tauhid, sejarah Islam, ayat Al-Qur’an dan Hadis. Namun tidak semua aspek dalam kehidupan dapat dikategorikan pada peringkat ini memandang masa yang diperuntukkan kepada pelajaran ini adalah beban mata pelajaran yang lain yang harus dihadapi oleh murid-murid.
Sebelum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan, mata pelajaran pendidikan Islam tidak wajib diambil dalam peperiksaan seperti peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) walaupun wajib dipelajari. Pada tahun 1979,Pemerintah Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran telah mengeluarkan satu laporan menyeluruh berkaitan aspek pendidikan negara termasuk kurikulumnya. Hasil kajian tersebut, KBSR telah diubah dan dilaksanakan secara keseluruhan pada 1983. KBSR diteruskan diperingkat sekolah menengah pada tahun 1988 yakni setelah enam tahun KBSR dilaksanakan di sekolah rendah dengan nama Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).
Pada saat itu juga mata pelajaran pendidikan Islam dijadikan mata pelajaran utama di peringkat menengah rendah dan menengah tinggi. Selaras dengan itu, diwajibkan di dalam pengawasan. Manakala pada peringkat menengah atas terdapat mata pelajaran pendidikan Islam sebagai mata pelajaran efektif selain Pendidikan Islam yakni Tasawuf Islam, Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Sunnah dan Pendidikan Syariah Islam.
Awal Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan, mata pelajaran pendidikan Islam memberi penekanan kepada asuhan dan latihan membaca Al-Qur’an dan asas pelajaran agama Islam yang meliputi akidah, ibadah, sirah rasul dan budi pekerti dimana aspek-aspek amaliah dititikberatkan. Mata pelajaran pendidikan Islam terus dikemas setelah diperkenalkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1993 untuk menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Mata pelajaran pendidikan Islam ditambah satu lagi bidang yaitu bidang asas akhlak Islam. Ini menjadikan mata pelajaran pendidikan Islam mempunyai tiga bidang yakni asuhan Al-Qur’an, asas syariah Islam dan asas akhlak Islam. Penambahan ini bertujuan untuk membentuk perilaku murid Islam ke arah mengamalkan nilai-nilai yang terpuji.
Mata pelajaran pendidikan Islam terus diperkuat lagi dengan mewujudkan program j-QAF adalah singkatan kepada jawi, Al-Qur’an, bahasa Arab dan fardu ain. Program yang telah di ilhami oleh mantan Perdana Menteri yang kelima adalah Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi bertujuan untuk memperkokoh penguasaan jawi, memastikan murid-murid khatam Al-Qur’an di sekolah rendah, mewajibkan pelajaran bahasa Arab dan memantapkan amalan dan penghayatan fardu ain.
Program j-QAF adalah sebagian daripada usaha untuk menguatkan pendidikan Islam dan sekaligus memantapkan sistem pendidikan kebangsaan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005 untuk pelajar sekolah rendah. Dan diprediksi akan mulai dilaksanakan di sekolah menengah apabila semua tahap di sekolah rendah telah dilaksanakan seluruhnya.
Penutup
A. Kesimpulan
Sistem pendidikan Malaysia yang digunakan pada masa ini merupakan warisan budaya dari bangsa Inggris. Di waktu zaman jajahan Inggris, terbentuk lima jenis sekolah, yakni sekolah Vernukular Melayu, Sekolah Vernukular Cina, Sekolah Vernukular India, Sekolah Vernukular Inggris dan Sekolah Agama.
Pada masa Penjajahan Jepang, pendidikan Tamil dan pendidikan Melayu dikembangkan dan ditambah dengan bahasa Jepang. Jepang menggatikan sekolah Vernukular Cina dan Inggris dengan pengajaran yang lebih ditekankan pada lagu-lagu klasik dan Kebudayaan Jepang dengan bahasa pengantar bahasa jepang.
Pasca perang dunia kedua (1946) dengan kekalahan di tangan Jepang, pasukan Inggris berupaya untuk memasuki kembali tanah Melayu. Keadaan sistem pendidikan pada zaman tersebut tidak beraturan, warga melayu telah menanamkan semangat nasionalisme, dan begitu pula dengan masyarakat Cina dan India. Selain itu, di kalangan bangsa melayu telah timbul kesadaran untuk memajukan pendidikan. Melalui pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat dapat meningkat.
Warga Melayu mulai mendesak kepada pihak kerajaan Inggris atas kesadaran bangsa Melayu untuk memperluas peluang pendidikan bagi putra-putri Melayu, untuk memperbaiki keadaan pendidikan di sekolah-sekolah Melayu. Maka pada tahun 1950, salah satu jabatan penting yang diurus oleh L.J.Barnes, telah ditugaskan untuk memperbaiki keadaan pendidikan orang Melayu. Pada tahun 1951 terbentuklah Jawatankuasa L.J.Barnes yang memfokuskan untuk memperbaiki pendidikan orang-orang Melayu. Selain Laporan dari Barnes, terdapat Jawantankuasa lain yang membantu perbaikan sistem pendidikan di tanah Melayu, yakni Fenn-Wu (1951) memperbaiki pendidikan Kaum Cina, Ordian Pelajaran (1952) mengusulkankan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem sekolah kebangsaan, dan Razak (1956) meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui sistem pelajaran kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem pemeriksaan yang sama bagi semua sekolah.
Pada masa penjajahan pendidikan di Malaysia masih dibawah kendali oleh bangsa Inggris dengan menkotak-kotak pendidikan berdasarkan etnis dengan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintahan Inggris. Dan hal tersebut mulai berubah ketika Jepang berupaya untuk menjajah tanah melayu ini. mereka memasukan ideology dan budaya Jepang dalam kurikulum pendidikan. setelah kekalahan jepang pad PD II dan disertai munculnya kembali bangsa inggris ke tanah, keadaan pendidikan Malaysia masih morat marit hingga muncul kesadaran dari bangsa melayu untuk mengubah dan memperbaiki system pendidikan mereka. Dan pada tahun 1974, Malaysia membentuk Jawatan Kuasa Kabinet yang bertugas mengkaji semua pelaksanaan pendidikan. Laporan Jawatan Kabinet ini telah mulai terbit sejak tahun 1979.
Dasar pendidikan Malaysia, yakni Falsafah Pendidikan Kebangsaan, diintegrasikan pada ideologi dan falsafah Negara yang berupa ideologi rukun Negara. Kurikulum Pendidikan Malaysia yang berupa KBSR dan KBSM adalah susulan dari perubahan yang dilakukan oleh Laporan Komite Kabinet Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan yang dirilis pada tahun 1979. Untuk tenaga kependidikan negara Malaysia, Pada dasarnya peran guru adalah sebagai pengajar, pendidik, guru, fasilitator, pengelola, penasihat dan pembimbing. Pendek kata peran ini bisa disatukan sebagai peran seorang pemimpin yang serba boleh.
Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, pasca pendidikan menengah, dan perguruan tinggi.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah banyak mengubah pola hidup masyarakat sekaligus menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara ini. Walaupun negara ini pernah dijajah, agama Islam dan seputar mengenai pendidikan tetap terlaksana di negara ini. Dalam hal pendidikan, pengajian mengenai agama Islam turut diberikan keutamaan. Ini dapat dilihat apabila beberapa akta pendidikan yang di ubah turut memasukkan perkara-perkara berkenaan dengan agama Islam untuk diajarkan di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian. Ini menunjukkan bahwa perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia mendapat dukungan bukan saja dari rakyat yang memerlukan pendidikan tetapi juga oleh kerajaan yang menjamin posisi pendidikan ini dapat dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak-anak Dalam Islam. Syed Ahmad Semait (terj.) Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd 1988.
Ahmad Jelani Halimi, Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd 2008.
Ahmad Kilani Mohamed, Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia 2003.
Ahmad Mohd. Salleh, Pendidikan Islam. Falsafah Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran Sah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd 2004.
Arif Rachman, Pendidikan Komparatif: Menuju ke arah metode perbandingan pendidikan antar negara, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2010).
Auni Abdullah, Tradisi Pemerintahan Islam dan Kolonialisme Dalam Sejarah Alam Melayu. Kuala Lumpur: Darulfikir 2005.
Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1998.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1991.
Fathi Yakan, al-Tarbiah a l-Wiqaiyyah fi a l-Islam, c. 2. Beirut: Muassasah al-Risalah 1997.
Ghazali Darussalam, Pedagogi Pendidikan Islam, c. 2. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 2004.
Hery Noer, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
Kementerian Pelajaran Malaysia, Buku Pandua n Dasar, Pela ksa naa n dan Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum Program j-QAF. Putrajaya: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 2007.
Kementerian Pelajaran Malaysia, Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum 1992.
Kementerian Pelajaran Malaysia, Kurikulum Baru Sekolah Rendah: Matlamat, Ra sional Bidang Pelaksanaan da n Strategi Penga jaran dan Pembelaja ran, c. 2. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia 1982.
Kementerian Pelajaran Malaysia, La poran Jawa tankuasa Kabinet Mengka ji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1979.
Kementerian Pelajaran Malaysia, Laporan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Terhadap Pelajaran Ugama Islam Mengikut Shor 2 Penyataan Razak 1965, dan Jawatan kuasa Menyemak Pelajaran 1960. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1972.
Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum 1997.
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Struktur Kursus Pendidikan Islam Politeknik (Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 2006).
Mohammad Redzuan Othman, “The Arabs Migration and Its Importance in the Historical Development of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Malaya”, (Kertas Kerja yang dibentangkan di Persidangan Persatuan Sejarah Dunia yang ke 15 yang diadakan di California, Amerika Serikat pada 22-25 Jun 2006).
Mohd Roslan Mohd Nor, et. al, “Madrasah System in Malaysia: Its Contribution and Challenges” (Kertas kerja yang dibentangkan dalam International Conference on Islamic Area Studies, anjuran National Institute of Humanities, Japan & Asia-Europe Institute, Malaysia, 22-24 November 2008).
Muhd Nur Manuty, “Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Beberapa Analisa Kritis Terhadap Pemikiran-pemikiran Asas Dalam Perspektif Sejarah”, Jurnal Pendidikan Islam, Bil.2. Selangor: Angkatan Belia Islam Malaysia 1984.
Ramlah Adam, Ma ktab Melayu Melaka 1900-1922. Kuala Lumpur: Dewan Bahan dan Pustaka 1991.
Shamsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama 2001.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Madrasah (historis-sosiologis)

MADRASAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL

(Fungsi-Fungsi Sosial Madrasah Dari Kajian Sosiologis-Historis)

Oleh: Al Kautsar Kalebbi*

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah diartikan oleh sebagian orang dengan sekolah umum yang bercirikan agama. Di satu sisi lembaga pendidikan ini mengajarkan ilmu-ilmu agama, pada sisi yang lain juga mengajarkan ilmu-ilmu umum. Madrasah yang merupakan salah satu simbiotik budaya arab Islam ini pada perkembangannya di Indonesia memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Hampir di setiap daerah tidak ada tempat kecuali di situ ada madrasahnya.

Realitas ini menunjukan bahwa betapa sesungguhnya madrasah memiliki andil yang tidak sedikit dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran strategis yang dimainkan oleh lembaga ini sekaligus menunjukkan betapa sesungguhnya madrasah memiliki sumbangan dan kontribusi yang cukup signifikan dalam rangka membangun bangsa ini. Terlebih jika mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Potensi yang sedemikian ini nampaknya perlu diberdayakan terlebih madrasah sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, di samping memang bahwa madrasah memiliki akar sejarah yang panjang dalam sejarah pendidikan Islam sendiri. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana madrasah mengembangkan diri, berbenah dan terus menjaga kualitas sehingga kepercayaan dari masyarakat terus dapat dijaga, sehingga terbangun komunikasi yang harmonis antara madrasah itu sendiri dengan masyarakat sebagai pemasok sekaligus pengguna jasa madrasah.

Komunikasi dan hubungan antara madrasah dan masyarakat menjadi sangat penting dan bahkan antara keduanya hamper tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Simbiosis mutualisme antara keduanya menjadi dua kekuatan yang saling bersinegri membangun komunitas pembelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan, al-fadhilah.

Dalam konteks nasional di Indonesia, fenomena madrasah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, mulai masuknya Islam di Indonesia dari zaman kerajaan, sampai pada masa penjajahan, hingga masa-masa menjelang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan seperti sekarang ini. Olehnya itu, penulis merumuskan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut: (1) Madrasah dalam lintasan sejarah Islam secara global dan fungsi sosial yang termaktub di dalamnya (2) Madrasah di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dan fungsi sosial yang dirasakan oleh masyarakat (3) Periodisasi perkembangan madrasah di Indonesia dan perubahan-perubahan fungsi sosial yang terjadi bagi peserta didik serta masyarakat.

B. Pembahasan

1. (Madrasah Dalam Lintasan Sejarah Islam)

a)      Asal-usul Kelahiran Madrasah

Bukan perkara yang mudah untuk melacak asal mula lahirnya madrasah dalam dunia Islam, sebab begitu banyak silang pendapat dari para ahli dalam menetapkannya. Terlebih data-data historis yang digunakan sangat meyakinkan. Sebagian ahli berpendapat bahwa sebelum madrasah lahir sebagai institusi pendidikan per-excellence, tradisi pendidikan Islam sudah mengenal jenis institusi pendidikan lain, seperti kuttab, mesjid, dan mesjid khan. Juga telah dikenal institusi pendidikan yang tergolong unrestricted institutions sehingga tidak sejalan dengan misi madrasah karena tidak monolitik untuk satu paham dan terbuka terhadap ilmu “non-keagamaan”, seperti institusi Dar Al-Ilm yang didirikan oleh Abu Nasr Shabur, seorang perdana menteri Dinasti Buwaih, sekitar tahun 383 H./933 M.[1]

Namun demikian, menurut sebagian ahli, madrasah sudah menjadi fenomena yang menonjol sejak awal abad 11-12 M (abad ke-5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam al-Mulk mendirikan madrasah Nidzamiyah di Baghdad. Sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran syi’ah, menyediakan tenaga-tenaga pengajar dari Sunni dan menyebarkannya ke berbagai daerah, serta membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantor, khususnya di bidang peradilan dan manajemen.[2]

Sama halnya dengan pendapat di atas, Al-Maqrizi mengemukakan bahwa madrasah merupakan prestasi abad Kelima Hijriyah. Dalam karyanya Itti’adz al-Hunafa Akhbar al-Aimmah al-Fatimiyyah al-Khulafa ia mengatakan bahwa madrasah-madrasah yang lahir dalam Islam, tidak dikenal pada masa-masa sahabat dan Tabi’in, melainkan sesuatu yang baru setelah 400 tahun sesudah Hijriyah. Madrasah yang pertama didirikan pada abad kelima Hijriyah (ke-11 M) itu adalah madrasah Nizhamiyah yang didirikan pada tahun 457 H. Oleh Nizam al-Mulk. Pendapat ini juga disampaikan oleh para ahli seperti Ahmad Syalabi.[3]

Berbeda dengan pendapat di atas, berdasarkan data historis yang ada, bahwa sebelum masa itu telah berdiri institusi madrasah, seperti madrasah Ibn Hibban di Nisapur (354 H), Madrasah Abi Hafsh di Bukhara (361 H), dan Madrasah ash-Shabuni di Nisapur (405 H). Di sisi lain, di lingkungan Syi’ah Mesir, Institusi Pendidikan Al-Azhar bahkan sudah didirikan oleh Jauhar ash-Shiqli jauh sebelum berdirinya Madrasah Nizhamiyah, yaitu pada 359 H/970 M.[4]

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Hasan Abd Al, yang melakukan penelitian khusus mengenai institusi-institusi pendidikan Islam abad keempat Hijriyah, menyebutkan bahwa institusi pendidikan Islam itu meliputi: al-kuttab, al-Masjid, Hawanit al-Wariqin, Manazil al-ulama, al-Salun al-Adabiyah, Duar al-Kutab wa duar al-ilm, dan al-Madrasah. Hasan Abd al-Ala menyimpulkan bahwa “madrasah adalah institusi yang timbul pada abad keempat hijriyah, dan menganggapnya sebagai era baru dari tahapan perkembangan institusi pendidikan Islam. Jadi menurutnya madrasah sudah ada sebelum Nizam al-mulk (Nizamiyah).[5]

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Madrasah Nizamiyah melampui pengaruh madrasah-madrasah yang didirikan sebelumnya. Ahmad Syalabi, misalnya, menjadikan pendirian madrasah Nizamiyah sebagai pembatas, untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya. Era baru itu ialah adanya ketentuan-ketentuan yang lebih jelas yang berkaiatan dengan komponen-komponen pendidikan dan pada keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan madrasah. Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan resmi dan pemerintah terlibat dalam menetapkan tujuan-tujuannya, menggariskan kurikulum, memilih guru, dan memberikan dana yang teratur kepada masyarakat. Madrasah merupakan lembaga resmi dari pemerintah yang menghasilkan karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai pemerintah.[6]

Makdisi mempunyai pendapat yang lain tentang madrasah Nizamiyah. Walaupun menyetujui adanya peraturan-peraturan sebagaikelebihan madrasah, ia menganggap madrasahkhususnya madrasah Nizamiyahsebagai madrasah perseorangan, bukan milik pemerintah. Dalam kaitan itu, Nizam al-Mulk adalah seorang pribadi yang mengelola madrasah untuk tujuan-tujuan sendiri. Jadi, tidak ada keterlibatan pemerintah secara formal.[7]

Terkait dengan alasan penolakan Makdisi tentang status madrasah sebagai milik pemerintah adalah tentang pilihan terhadap salah satu Mazhab dari Mazhab Sunni yang berbeda dengan mazhab yang dianut oleh raja Saljuk, baik Alp Arsalan maupun Malik Sah. Dalam konteks ini, Nizam al-Mulk memilih mengajarkan madzhab Syafi’I dengan kalam Asy’ariyah sesuai dengan madzhabnya sendiri. Padahal raja-raja Saljuk merupakan penganut fanatik Madzhab Hanafi dengan kalam aliran Maturidiyah. Posisi seperti itu, rupanya menjadi masalah bagi raja-raja saljuk. Yang penting bagi mereka adalah kelenggangen kekuasaannya. Dengan demikian, sikap membiarkan Nizam al-Mulk untuk mengambil prakarsa demikian merupakan bagian dari strateginya pula. Bagi mereka kekuatan Nizam al-Mulk dan penganut madzhabnya dapat dimanfaatkan untuk melawan Syi’ah yang waktu itu merupakan musuh utamanya. Sebelumnya, penguasa Saljuk yang pertama, Tugril Bek, membiarkan menterinya Amid al-Malik al-Kunduri bersikap dekat dengan golongan Mu’tazilah karena keuntungan strategis untuk melawan pengikut Syafi’iyah Asy’ariyah yang oposan terhadapnya.[8]

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Musuh yang dihadapi oleh Dinasti Saljuk yang Sunni ini ialah Dinasti Fatimiyah di Mesir, Syi’ah. Ketetapan awal untuk membina lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah ialah karena suatu pertimbangan bahwa untuk melawan Syi’ah tidak cukup dengan kekuatan senjata, melainkan juga harus melalui penanaman ideologi yang dapat melawan ideologi Syi’ah. Pertimbangan seperti itu dilakukan karena Syi’ah sangat aktif dan sistematik dalam melakukan indoktrinisasi melalui pendidikan atau aktivitas pemikiran lain.[9]

Hal itu juga dibenarkan oleh Fazlur Rahman, bahwa Syi’ah menggunakan lembaga-lembaga akademis sebagai propoganda untuk menanamkan ideologi mereka. Hal ini mengakibatkan penguasa-penguasa Sunni Bani Saljuk dan Bani Ayyub setelah runtuhnya kekuasaan Syi’ah, memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga pendidikan Sunni.[10]

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa multi motivasi yang mendasari kelahiran madrasah, yaitu selain motivasi agama, dan motivasi ekonomi karena berkaiatan dengan ketanagakerjaan, juga motivasi politik. Dengan berdirinya madrasah, maka pendidikan Islam memasuki periode baru yaitu pendidikan menjadi fungsi bagi negara, dan sekolah-sekolah dilembagakan untuk tujuan pendidikan sektarianan indoktronisasi politik.[11]

Sementara itu, berbeda dengan pendapat-pendapat di atas tentang awal kelahiran madrasah, menurut W. Barthhold, seperti dikutip oleh Gary Leiser, mengemukakan bahwa kemunculan madrasah diinspirasi oleh vihara Budha di Asia Tengah. Alasannya, institusi-institusi madrasah pertama kali dibangun di wilayah Naisapur, Merv, dan Bukhara (kawasan yang masuk wilayah Asia Tengah) pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ghaznawi (998-1030 M.). Nama bukhara sendiri sangat mungkin diambil dari kata vihara karena di wilayah ini pernah berdiri tempat peribadatan budha.[12]

Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa pendirian madrasah sebenarnya banyak dipicu oleh institusi Dar al-Ilm. Ada juga berpendapat bahwa madrasah berkembang dai khanat (tempat-tempat singgah) para pelajar ketika berkelana menuntut ilmu dari ulama terkenal. Berbeda dengan pendapat di atas, Ira M. Lapidus mensinyalir bahwa madrasah sebagai perguruan yang diorganisir secara formal kemungkinan besar berasal dari Khurasan, mengingat di wilayah ini hukum Islam telah diajarkan di rumah-rumah yang dalam perkembangannya disediakan tempat pemondokan bagi para penuntut ilmu yang datang dari jauh.[13]

Perbedaan pendapat di atas mengisyaratkan bahwa kajian tentang madrasah perlu dilakukan dari berbagai aspek, sebab madrasah merupakan hasil interaksi antara pergulatan internal dari dalam tubuh umat Islam dan akulturasi budaya dengan dunia luar. Sungguhpun demikian, kemunculan institusi madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya memiliki orientasi untuk mempertemukan dua tuntutan yang berbeda di masayarakat sebagai berlangsungnya kontak antara dunia Islam dengan budaya intelektual yang berasal dari Yunani; pertama, orientasi untuk menjabarkan makna pesan yang terkandung dalam al-Qur’an dan menyesuaikannya dengan derap perkembangan masyarakat. Kedua, orientasi untuk merekonsiliasi wahyu dengan cipaian ilmiah dan intelektual saat itu.

b)     Tradisi Keilmuan Madrasah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa ada berbagai macam motif yang melatarbelakangi kelahiran madrasah Sunni. Dalam konteks ini, ada 3 alasan utama yang secara umum disepakati para ahli terkait kelahiran madrasah Sunni. Pertama, madrasah dibangun untuk mengokohkan paham Sunni dan membendung paham Syi’ah. Kedua, madrasah didirikan untuk menyediakan kader-kader yang loyal terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ketiga, keinginan penguasa untuk tetap bisa mengontrol atau mendapatkan dukungan para elit agama. Selain itu, hal lain yang melatarbelakangi kemunculan madrasah di luar fungsi akademik adalah bahwa madrasah digunakan sebagai penopang integrasi masyarakat muslim, sarana mobilitas sosial ke atas, dan tempat singgah jamaah haji dari berbagai penjuru yang ingin mendapatkan pengajaran dari para ulama dan pembuka sumber ekonomi baru. Di sisi lain, madrasah juga digunakan sebagai propoganda terhadap paham keagamaan dan sikap politik. Untuk kasus ini juga terjadi dalam dunia Syi’ah.[14]

Terkait dengan latar belakang kelahiran madrasah di atas, ada sebuah sebuah kesimpulan menarik yang menyatakan bahwa sejak awal keberadaan madrasah institusi ini terbukti telah sarat dengan bias-bias teologis dan politik. Dalam konteks ini, sejarah Islam mencatat bahwa antara aliran pemikiran dan kekuasaan saling mengambil keuntungan.[15]

Bila dipetakan maka ragam keilmuan yang dijadikan program kulikuler institusi pendidikan pada masa Islam klasik dan pertengahan terbagi ke dalam tiga macam, yaitu: ilmu-ilmu bahasa dan kesusteraan, ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu “asing”. Akan tetapi, institusi madrasah yang berada di bawah kontrol eksklusif kalangan faqih dan mufti tradisionalis dan didanai dari dana wakaf, cenderung hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dan kebahasaan.[16]

c)      Pengaruh Madrasah

Sebagai salah satu institusi pendidikan Islam, madrasah memiliki pengaruh yang luas dan monomental. Mengutip pendapat al-Dailami, Abd Ghani yang mengatakan bahwa pendirian universitas-universitas di Barat adalah sebagai hasil inspirasi dan pengaruh madrasah (Nizhamiyah). Hal itu dibuktikan oleh Makdisi dalam beberapa tulisannya bahwa tradisi akademik Barat secara historis mengambil banyak keutungan dari tadisi madrasah.[17]

Dalam dunia Islam, besarnya pengaruh madrasah merupakan fenomena umum. Madrasah pada masa klasik merupakan model umum dan standar untuk pendidikan Islam tingkat menengah, setelah kataib. Dalam kaitan ini, keterlibatan pemerintah kelihatannya memiliki andil besar. Beberapa pejabat pemerintah yang sering disebut memiliki kaitan dengan ide dan penyebaran madrasah adalah Nizam al-Mulk (456-485 H/1063 M), Nur al-Din Zanky (541-569 H/1146-1174 M), Salahuddin al-Ayyubi (564-589 H/1169-1193).[18]

Secara sosial keagamaan, madrasah diterima masyarakat muslim pada waktu itu ialah karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya. Pertama, materi pokok yang diajarkan di madrasah pada waktu itu ialah fiqh. Materi ini dianggap merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka hidup dan kehidupan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya. Oleh karena itu, materi dapat diberikan kepada anggota masyarakat dalam segala tingkatan umur. Kondisi ini berbeda dengan misalnya filsafat, ilmu kalam, tasawuf, atau ajaran kaum Syi’ah yang membutuhkan tingkat umur, kedewasaan dan syarat tertentu. Kedua, ajaran yang diberikan dalam madrasah ialah ajaran Sunni.

Ajaran sunni ini merupakan ajaran yang dianut kebanyakan umat Islam. Ketiga, pengajar di madrasah adalah para ulama. Ulama sebagai pemegang ilmu syari’ah dapat diterima. Di samping itu, ulama mempunyai kedudukan khusus dalam masyarakat, sebagai panutan dan pembela masyarakat, dan kedudukan khusus dalam pemerintah, sebagai penasihat dan pemberi legitimasi. Ada memang beberapa penguasa saja yang merasa dekat dengan para ahli ilmu kalam dan filsafat, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan sebagai patokan, sebab begitu raja meninggal, fuqaha kembali menduduki tempat terhormat.[19]

Sampai saat ini, madrasah tetap eksis di berbagai negara Islam. Perubahan-perubahan yang terjadi tdak membuat madrasah tenggalam, sebaliknya madrasah terus berbenah untuk tetap menjadi pelayan bagi segala lapisan masyarakat. Sebagai contoh keberadaan madrasah di Indonesia yang selalu mengalami perubahan dalam sistem pendidikannya. Untuk bagian ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.    

2. Kelahiran Madrasah di Indonesia

       a) Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia

Bila dalam sejarah Islam madrasah sudah menjadi fenomena menonjol pada 4-5, khususnya kemunculan Nizm al-Mulk, maka di Indonesia, keadaannya tidak demikian. Madrasah merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke-20.

Berbeda dengan di Timur Tengah di mana madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat lanjut, sebutan madrasah di Indonesia mengacu kepada lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama Islam tingkat rendah dan menengah. Perkembangan diperkiran lebih merupakan reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang dari luar lembaga pendidikan yang secara tradisional sudah ada, terutama munculnya pendidikan modern Barat. Dengan perkataan lain, tumbuhnya madrasah di Indonesia adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan Barat (modern) di sisi lain.[20]

Sedangkan Makdisi mengungkapkan bahwa struktur pesantren di Indonesia agaknya menyerupai madrasah di Baghdad abad 11-12 M. Sebagaimana madrasah yang terdiri dari mesjid, asrama, dan ruang belajar, pesantren pun merupakan sebuah kompleks yang memiliki mesjid, pondok dan kelas belajar. Dalam madrasah abad pertengahan, syaikh atau profesor ditempatkan sebagai pemegang otoritas, sedangkan di pesantren fungsi yang sama dipegang oleh figur Kyai, yang tidak hanya berfungsi sebagai guru (muallim) tetapi juga pemimpin. Atas dasar itu, bisa dipertimbangkan bahwa pesantren merupakan nama lain untuk madrasah di Indonesia.[21]

Terlepas dari berbagai pendapat di atas, latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak terlepas dari dua faktor, yaitu: 1) faktor pembaharuan Islam. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 20 merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur tengah. 2) Sedangkan faktor kedua yang melatarbelakangi pertumbuhan madrasah adalah respon pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang sudah menjad kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dalam kerangka politik etisnya.[22]

b) Periodisasi Perkembangan Madrasah di Indonesia

1) Madrasah Sebelum Kemerdekaan

Pada zaman pemerintahan Daendels, pihak penjajah beranggapan bahwa hanya sekolah-sekolah pemerintah atau staats onderways saja yang mendatangkan hasil bagi kepentingan penjajah. Perbaikan Mohammedaans gods dienst onderways, yaitu pondok pesantren, langgar, surau dan dianggap sumber semangat perjuangan rakyat. Oleh karena itu, diadakan peraturan umum tentang persekolahan (stbl 1818 No.4), yaitu tentang ketentuan-ketentuan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Pada tahun 1876 didirikan sekolah rendah bagi gadis-gadis (noni-noni Belanda) dan tahun 1882 didirikan Sekolah Menengah atau HBS (Hollandsch Burgelijke School), selanjutnya pada tahun 1902 Sekolah Kedokteran 7 tahun diberi gelar dokter Bumi Putera yang diberi nama STOVIA (School Tot Opleiding Voor Indische Artsen).

Kemudian setelah tahun 1901 datang ethische politiek dalan koloniale politiek sebagai pengganti exploitatie politiek, maka sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Hindia Belanda terbagi-bagi kepada beberapa bagian, seperti sekolah untuk keturunan Eropa, Bumi Putera golongan Bangsawan, Bumi Putera golongan rakyat biasa (umum). Pembagian sekolah ini mengakibatkan pula kepada status sosial yang sekaligus menentukan golongan mana yang boleh duduk dalam pemerintahan. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memperhatikan perguruan agama (gods dienst onderways). Perguruan agama dibiarkan hidup sendiri tanpa pengakuan apa-apa, pendidikan Islam dianaktirikan, dikategorikan sebagai sekolah liar, dicurigai dan dikekang dalam bentuk guru ordonantie yang merugikan masyarakat, antara lain dengan dikeluarkan peraturan yang dikenal dengan wilde schoolen ordonasi tahun 1933.

Dengan demikian, secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa sistem persekolahan kolonial terdiri atas tiga tingkatan, yaitu rendah, menengah dan tinggi. Pendidikan rendah (lager Onredwijs) terdiri atas: (a) sekolah rendah berbahasa pengantar Belanda; (b) sekolah rendah berbahasa pengantar daerah; dan (c) sekolah peralihan. Yang termasuk sekolah rendah berbahsa Belanda adalah Sekolah Rendah Eropa (Europeesche Lager Schoel) dan sekolah Boemi PoetraKelas Satu. Yang disebut terakhir ini kemudian dibagi lagi, yaitu menjadi Sekolah Cina Belanda (Hollandsche Chinese Schoel) dan sekolah Belanda Boemi Poetra (HIS=Hoolandsche Indische Schoel).

Sekolah rendah berbahasa daerah juga ada dua macam, yaitu Sekolah Boemi Poetra Kelas Dua atau Sekolah Ongko Loro (Inlandsche schoel Tweede Klasse) dan Sekolah Desa (Volks Schoel). Sedangkan sekolah peralihan (Vervolg Schoel) adalah untuk peralihan dari sekolah desa ke sekolah rendah berbahasa Belanda.

Untuk sekolah Menengah (umum) terdapat Meer Utigebreid Lager Onderwijs (MULO) dan Ambrenaar Middlebar Schoel (AMS). Sementara sekolah tinggi yang ada adalah Sekolah Tinggi Tabib (kedokteran) di Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum di Semarang dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung.

Dengan adanya berbagai praktik diskriminasi yang diperlihatkan secara nyata oleh pemerinta kolonial tersebut, terutama di bidang pendidikan termasuk ketidakpedulian terhadap pendidikan swasta Islam, menimbulkan perasaan antipati terhadap Belanda. Semakin dirasakan bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (kolonial) bukan hubungan antar rakyat dengan pemerintah sebagai pengayom masyarakat melainkan hubungan antara terjajah dan penjajah.

Pada perkembangan selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai berbenah dengan menggunakan sistem kelas dalam pendidikannnya. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan Islam diadakan di surau-surau dengan tidak menggunakan sistem kelas, tidak menggunakan bangku dan meja. Menurut data yang ada, madrasah yang pertama berdiri di Indonesia adalah madrasah Adabiah di Minangkabau.Madrasah Adabiah didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909, yang kemudian berubah nama menjadi H.I.S Adabiah pada tahun 1915. Inilah H.I.S pertama yang memasukkan pelajaran Agama dalam rencana pelajarannya. Sekarang H.I.S Adabiah telah menjadi sekolah rakyat dan SMP.[23]

Setelah pendirian madrasah Adabiah di Minangkabau oleh Syekh Abdullah Ahmad, berdirilah madras school (sekolah agama) di Sungyang, daerah Batusangkar pada tahun 1910 oleh Syekh M. Thalib Umar. Madrasah ini hanya menggunakan satu kelas, sebagai tangga untuk mengaji kitab-kitab besar menurut sistem halaqah. Tak bertahan lama, madrasah ini ditutup pada tahun 1913 karena kekurangan tempat. Kira-kira 5 tahun kemudian, madrasah ini kembali dibangun pada tahun 1918 oleh Mahmud Yunus, yang kemudian berubah naman menjadi Diniah School pada tahun 1923.[24]

Dari sinilah lahir madrasah-madarasah di Minagkabau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.Di Aceh didirikan madrasah yang pertama pada tahun 1930 bernama Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureueh. Madrasah Al-Muslim oleh Tengku Abdul Rahman Munasah Mencap, Madrasah Darul Huda di Bambi, Ma’had Iskandar Muda lampaku (Aceh besar) 1 Januari 1940. Hal serupa terjadi juga di Sumatera Utara, seperti Madarash Azizah berdiri tahun 1923. Di Medan juga berdiri madarasah Maktab Islamiyah pada tanggal 19 Mei 1918 oleh Mayarakat Tapanuli.

Di Sumatera Selatan berdiri madrasah-madrasah, seperti al-Qur’aniyah pada tahun 1920 oleh Kyai Haji Muhd. Yunus, madrasah Ahliah Diniah juga pada tahun 1920, dan madrasah Nurul Falah pada tahun 1934. Sedangkan di Pulau Jawa juga berdiri madrasah-madrasah seperti, madrasah Aliyatul-Saniyah Mu’awanatul Muslimin Kenepan (1915) yang didirikan oleh Serikat Islam, madrasah kudsiyah yang didirikan oleh K.H.R Asnawi pada tahun 1318 H. Madrasah ini pada awalnya memberikan porsi agama sebanyak 75% dan umum 25%. Tapi sekarang dirubah menjadi 50% untuk agama dan umum. Begitupun juga di Jakarta, dimana madrasah-madrasah banyak bermunculan seperti madrasah Al-Irsyad yang berdiri pada September tahun 1913 oleh perhimpunan al-Irsyad Jakarta.

Di Kalimantan Selatan berdiri madrasah Imad Darus Salam di Martapura pada tahun 1914, madrasah S.M.I di Kandangan 1920, madrasah Al-Ashriah 1915 di Banjarmasin serta normal Islam Amuntai, yang didirikan oleh H. Abdur Rasyid pada tahun 1928. Madrasah yang disebutkan terkahir merupakan madrasah termasyhur di Kalimantan.[25]  

Pertumbuhan madrasah dan pondok pesantren yang pesat membuat surau-surau melakukan perubahan, seperti halnya madrasah Diniah. Di sini Surau-surau di Sumatera sudah mulai menggunakan sistem kelas, dan mulai memakai bangku, meja seperti Surau Thawalib di Padang Panjang yang dipimpin oleh almarhum Syekh Abdul Karim Amrullah yang dimasyhurkan dengan haji Rasul, yaitu pada tahun 1921. Tak lama kemudian, penggunaan sistem kelas juga digunakan oleh Surau Sumatera Thawalib Parabek (Bukittinggi) yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa pada tahun 1921. Surau ini sendiri berdiri pada tahun 1908. Sistem ini kemudian juga diikuti Suaru Sumatera Thawalib Padang Japang, yang berdiri pada tahun 1906.[26]

Sementara itu modernisasi madrasah-madrasah secara besar-besaran terjadi pada tahun 1931-1945, tepatnya sebelum Indonesia merdeka, dengan memasukkan mata pelajaran-mata pelajaran umum. Madrasah yang mula-mula memasukkan mata pelajaran umum dalam rencana pelajarannya di Minangkabau ialah Madrasah Al-Jami’ah Islamiah di Sungayang, Batusangkar, yang didirikan oleh Mahmud Yunus pada bulan Zulqa’adah (20 Maret 1931). Al-jamiah Islamiah mempunyai tiga tingkat:

1)      Ibtidaiyah, lama pelajarannya 4 tahun. Pelajarannya meliputi: ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, Pengetahuan umum yang sama tingkatannya dengan sekolah Schakel (sambungan).

2)      Tsanawiyah, lama pelajarannya 4 tahun. Pelajarannya meliputi: ilmu-ilmu agama (diperluas), bahasa Arab, pengetahuan umum yang setingkat dengan normal school.

3)      Aliyah, lama pelajarannya 4 tahun.[27]

Langkah yang ditempuh oleh Al-jamiah Islamiyah kemudian diikuti oleh normal Islam (kulliah mu’allimin Islamiah), yang didirikan oleh persatuan guru-guru Agama Islam (P.G.A.I) di Padang pada tanggal 1 April 1931 dan dipimpin oleh Mahmud Yunus. Dari sinilah kemudian berdiri madrasah-madrasah yang memasukkan pengetahuan dan pendidikan dalam rencana pelajarannya, seperti:

1)      Training College, yang didirikan oleh Nasruddin Thaha di Payakumbuh pada tahun 1934.

2)      Kuliah Muballighin/muballighat, yang didirikan oleh Muhamadiyah di Padang Panjang.

3)      Kuliah Muallimat Islamiah, yang didirika oleh Rgk. Rahmah Al-Yunusiah di Padang Panjang pada tanggal 1 Februari 1937.

4)      Kuliah dianah yang didirikan oleh Syekh Ibrahim Musa di Parabek pada tahun 1940 dan dipimpin oleh H. Bustami A. Gani.

5)      Kulliatul Ulum, didirikan oleh Thawalib Padang Panjang dan dipimpin oleh Engku Mudo, Abdul Hamid Hakim.

6)      Kulliah Syari’ah, didirikan oleh Tarbiah Islamiah di Pajang Panjang.

7)      Nasional Islamic College, didirikan oleh bekas pelajar-pelajar Islamic College di Padang.

8)      Modern islamic College, yang didirikan oleh St. Sulaiman dan kawan-kawan di Bukit Tinggi.[28]

 

Kemudian madrasah-madrasah guru itu mulai tersebar di seluruh Indonesia. Namun rencana pengajaran madrasah tidak sama (seragam). Dalam konteks ini, ada yang memasukkan pengetahuan umum 30%, ada yang 40% dan ada pula yang 50% atau lebih. Tidak hanya muatan pelajaran umum yang berbeda, tapi juga waktu pengajaranpun juga berbeda. Ada yang tiga tahun, dan adapula yang empat tahun, yaitu sesudah tamat dari madrasah Tsanawiyah, Thawalib, Diniah, Tarbiah Islamiah, Wustha atau yang setingkat dengan itu (7 tahun belajar agama dan bahasa Arab sesuadh tamat Qur’an dan sekolah desa= S. R tiga tahun).[29]

Dengan dilakukannya modernisasi di tubuh madrasah, juga diadakan mu’tamar madrasah pertama di Padang Panjang yang dihadiri oleh guru-guru Agama Minangkabau. Muktamar itu sendiri dipimpin oleh Mahmud Yunus dan Mukhtar Yahya. Tujuan diadakannya muktamar ialah untuk menyatukan rencana pelajaran madrasah-madrasah seluruh \minangkabau. Salah satu keputusan yang diambil pada waktu ialah pembatasan tingkat-tingkat madrasah sebagai berikut:

1)      Madrasah Awaliah (permulaan), yaitu untuk anak-anak yang berumur 6 atau 7 tahun, lamanya 3 tahun dari kelas I sampai III, sejajar dengan sekolah desa. (SR 3 tahun).

2)      Madrasah Ibtidaiah (rendah=schakel) untuk anak-anak yang berumur 9 atau 10 tahun, dan telah tamat sekolah desa atau madrasah awaliah. Lama belajar 4 tahun dari kelas I sampai IV, sejajar dengan Schakel School.

3)      Madrasah Tsanawiyah, sambungan Ibtidaiah , lamanya 3 tahn dari kelas I sampai kelas III, sejajar dengan sekolah Mulo.

4)      Madrasah Muallimin (guru Islam), seperti normal Islam, islamic college, mubhallighin, mubhallighat dan lain-lain, lamanya 3 tahun atau 4 tahun.

5)      Madrasah Islam tinggi (Al-Jamiah Islamiah), sambungan madrasah-madrasah guru Islam, lamanya 4 tahun, sejajar dengan universitas.[30]

     2. Madrasah Setelah Kemerdekaan Indonesia

Berbicara tentang keberadaan madrasah setelah kemerdekaan Indonesia, berarti membahas dua masa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Untuk itu, dalam sub bahasan ini, sejarah madrasah dibagi menjadi dua, yaitu: pada masa orde lama serta pada masa orde baru.

  1. Madrasah pada Masa Orde Lama

Perkembangan madrasah pada masa orde lama atau sejak awal kemerdekaan, tidak terlepas dari peran penting Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik Pendidikan Islam di Indonesia.[31]

Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, Departemen Agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus di kalangan pengambil kebijakan. Disamping meneruskan usaha-usaha yang dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, dan Mahmud Yunus, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.

Salah satu gambaran dari perkembangan madrasah yang cukup menonjol pada masa orde lama adalah didirikannya dan dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA) yang dulu bernama Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Sejarah perkembangan PGA pada masa orde lama berawal dari rencana Departemen Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggungjawab bagian pendidikan. Adapun rencana Drs. Abdullah Sigit Adalah sebagai berikut:

1) SGAI (Sekolah Guru Agama Islam), sekolah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jangka panjang yang lama pelajarannya 5 tahun, dan ini bagi sekolah lanjutan untuk SR atau Ibtidaiyah 6 tahun. Yang kedua adalah jangka pendek, lama pelajarannya 2 tahun, yang diterima menjadi murid ialah murid-murid SMP.

2) SGHAI (Sekolah Guru Hakim Agama Islam), lama pelajarannya 4 tahun, yang diterima menjadi pelajar ialah murid-murid keluaran Madrasah Tsanawiyah dan SMP.

Namun kedua nama itu kembali mengalami perubahan, di mana SGAI menjadi PGA dan SGHAI menjadi SGHA. Pada tahun 1951 didirikanlah SGHA di Aceh, Bukittinggi dan Bandung. Pada tahun 1951 itu juga didirikan PGA Negeri Tanjung di Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan. Dengan berdirinya PGA dan SGHA di luar pulau Jawa maka mualailah lahir Persatuan Pendidikan Guru-guru Agama seluruh Indonesia (tahun 1951). [32]

Sampai pertengahan dekade 60-an, madrasah tersebar di pelbagai daerah hampir seluruh propinsi di Indonesia. Jumlah madrasah tingkat rendah pada waktu itu mencapai 13. 057. Sedangkan jumlah madrasah Tsanawiyah mencapai 776 buah dengan jumlah murid sebanyak 87.923. Sedangkan jumlah madrasah tingkat Aliyah diperkiakan mencapai 16 madrasah dengan murid sebanyak 1881.Pada dasarnya sejak awal kemerdekaan, tidak ada masalah yang prinsipil mengenai pendidikan Isam dalam pengertian eksistensial. Masalah pendidikan islam baru muncul pada segi lingkup pada sejauh mana pendidikan Islam dikembangkan-apakah terbatas pada pendidikan Islam dalam pengertian agama secara murni atau pendidikan dalam pengertian sistem yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan berdasarkan agama.[33]

Kondisi ini menjadi permasalahan serius, karena akan sangat menentukan pola dan sistem pendidikan nasional. Kalangan Islam berpendapat bahwa pendidikan Islam harus dikembangkan sejauh mungkin, sementara kalangan non-muslim membatasinya dalam lingkup pengajaran Agama. Namun akhirnya ketentuan-ketentuan yang lebih tegas tentang pendidikan Agama dalam pendidikan nasional telah direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP), antara lain:

1) Pembelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran di sekolah.

2) Para guru dibayar oleh pemerintah

3) Pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV

4) Pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.

5) Para guru diangkat oleh departemen agama

6) Para guru Agama diharuskan cakap juga dalam pendidikan umum

7) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama

8) Diadakan latihan bagi para guru agama

9)  Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki

10) Pengajaran Bahasa Arab tidak dibutuhkan.[34]

Mengingat ketetuan-ketentuan dalam rekomendasi itu sifatnya masih umum, maka dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan yang berubah-ubah. Pada awalnya, ketetuan itu dilaksanakan melalui undang-undang pendidikan tahun 1950 No. 4, dan undang-undang Pendidikan tahun 1950 no. 4, dan undang-undang pendidikan Tahun 1954 no. 20, yang isinya kurang begitu menguntungkan bagi pengembangan pendidikan Islam.

1) Dalam sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut.

2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan menteri Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan menteri agama.[35]

Sampai akhir dekade 1980-an pelaksanaan pendidikan secara nasional masih bertumpu pada undang-undang no. 4 Tahun 1950 no 12 tahun 1954 “Tentang dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah”.

  1. Madrasah pada Masa Orde Baru

Menurut pengamatan Maksum, secara umum kebijakan pemerintahan Orde Baru (ORBA) mengenai madrasah bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an-1990 an. Dalam konteks ini Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa lembaga itu harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.[36]

Pada awal pemerintahannya, Orde Baru masih melanjutkan beberapa kebijakan yang telah dirumuskan oleh Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dalam sistem pendidikan secara nasional, tetapi lembaga otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini dilakukan karena muatan pelajaran masih berkutat pada masalah agama saja.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada kahir 70-an sampai 80-an, pemerintah mulai memikirkan untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Namun hal itu terbentur pada dengan UU no. 4 tahun 1950 no. 12 tahun 1954 yang mengabaikan pendidikan madrasah. Atas dasar itu, maka pada tahap ini pemerintah hanya bisa untuk melakukan perubahan secara sturktur terhadap madrasah, termasuk kurikulumnya. Sehingga lulusannya mendapat pengakuan yang sama seperti halnya lulusan sekolah. Maka pada tahun 1974 keluarlah kebijakan tentang keputusan bersama tiga menteri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Melalui SKB 3 Menteri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah diharapkan agar :

1)   Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat.

2)   Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.

3)   Siswa setingkat madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar sama tingkat/sederajat dengan sekolah umum, diikuti dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI No.70 Tahun 1976 tentang persamaan Tingkat/derajat madrasah dengan sekolah umum. Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar sama tingkat/sederajat dengan sekolah umum, diikuti dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI No.70 Tahun 1976 tentang persamaan Tingkat/derajat madrasah dengan sekolah umum.[37]

Semula madrasah negeri dan sekolah dinas di lingkungan Departemen Agama mempunyai bentuk dan Jenis yang bermacam-macam, yaitu : MIN 358 buah, MTsAIN 182 buah, MAAIN 43 buah, PGA 4 th 146 buah, PGA 6 th 116 buah, PPUPA 3 buah, PHIN 1 buah, SPIAIN 83 buah, kemudian dilakukan penyederhanaan bentuk dari struktur persekolahan yang dituangkan ke dalam SK Menteri Agama No.15,16,17 Tahun 1978, sehingga terjadi perubahan nama dan struktur menjadi sebagai berikut :

1)  MIN tetap dengan nama MIN

2)  MTsAIN dijadikan MTsN

3)  MAAIN dijadikan MAN

4)  PGA 4 th dijadikan MTsN

5)  PGA 6 th dijadikan PGAN 3 th sesudah MTsN, dan sebagian menjadi MAN

6)  PPUPA dijadikan MAN

7)   PHIN dijadikan MAN

8)   SPIAIN dijadikan MAN

Dengan demikian, terjadi perubahan jumlah dan lokasi yang tidak merata menurut pertimbangan keperluan pendidikanbagi masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, setelah program restrukturisasi persekolahan ini dilanjutkan dengan program relokasi yang prinsip dasarnya telah berjalan dalam pelaksanaannya.Mengenai pendirian madrasah swasta didasarkan atas SK Menteri Agama No.5 Tahun 1977 yang pendirian pelaksanannya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.Kep/D/69/77.

Dalam hubungan ini madrasah swasta diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum, dan diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan atau perorangan sebagai pengurus atau pemiliknya.Seperti halnya madrasah negeri, madrasah swasta juga mempunyai 3 tingkatan, yaitu Ibtidaiyah lama belajarnya 6 tahun, Tsanawiyah lama belajarnya 3 tahun dan Aliyah lama belajarnya 3 tahun.Madrasah swasta mempunyai status terdaftar dan dipersamakan. Madrasah terdaftar apabila madrasah tersebut telah mendaftarkan diri pada instansi Departemen Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan madrasah yang dipersamakan, mempunyai status fungsi dan kewajiban sama seperti madrasah negeri.

Madrasah dapat dipersamakan apabila memenuhi persyaratan antara lain, memiliki tempat belajar, fasilitas, guru yang mencukupi, menggunakan kurikulum Departemen Agama, menjalankan administrasi yang teratur dan untuk beberapa tahun berturut-turut menghasilkan lulusan ujian negara dengan hasil yang baik. Prosedur untuk memperoleh status dipersamakan diatur dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal No. Kep/D/69/77 dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh sebuah tim teknis selama 6 hari berturut-turut.

Keputusan tentang madrasah yang dipersamakan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

       1. Madrasah Ibtidaiyah

Kebanyakan madrasah Ibtidaiyah berstatus swasta dan tersebar di seluruh tanah air. Madrasah Ibtidaiyah Negeri(MIN) awalnya berjumlah 205 buah berasal dari madrasah-madrasah yang semula diasuh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, kemudian diserahkan kepada Departemen Agama oleh Pemerintah Daerah Aceh pada tahun 1949 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No.1 Tahun 1959. sembilan belas buah berasal dari Karesidenan Lampung dan 11 buah berasal dari Sekolah Mambaul Ulum di Karesidenan Surakartadiserahkan kepada Departemen Agama masing-masing dengan Penetapan Menteri Agama No.2 Tahun 1959 dan Penetapan Menteri Agama No.12 Tahun 1959.Kemudian pada tahun 1967, terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah, sehingga sampai dengan tahun 1970 dengan diterbitkannya keputusan Menteri Agama No.213 Tahun 1970 tentang larangan penegerian Madrasah , menjadi 362 buah.

Mengenai pembinaan madrasah swasta yang sekarang ini berjumlah 22.799 buah dapat diklasifikasikan menjadi status terdafatar apabila telah mendaftarkan diri pada instansi Departemen Agama. Madrasah terdaftar dapat mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.Madrasah terdaftar dapat ditingkatkan statusnya menjadi dipersamakan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetepkan oleh Menteri Agama. Madrasah yang dipersamakan mempunyai hak yang sama dengan madrasah negeri.

       2. Madrasah Tsanawiyah

Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah kebanyakan berstatus swasta, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) semula dimaksudkan sebagai percontohan bagi madrasah swasta. Proses penegerian dimulai pada tahun 1967 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No.80 Tahun 1967, sekarang diubah menjadi MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri), sehingga sampai dengan tahun 1970, MTsN berjujmlah 182 buah, Madrasah Tsanawiyah swasta seluruhnya 1.750 buah, Madrasah Tsanawiyah Swasta juga dapat memiliki status terdaftar dan dipersamakan. Pada saat ini seluruh Madrasah Tsanawiyah berjumlah 10.792 buah.

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah semula ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Kurikulum di Cibogo Bogor tanggal 10 s/d 20 Agustus 1970 yang ditetapkan berlakunya dengan Surat Keputusan Menteri Agama No.52 Tahun 1971. kurikulum ini kemudian dikembangkan menjadi kurikulum 1973. Sejalan dengan usaha pembaruan pendidikan, kurikulum 1973 tersebut disempurnakan lagi menjadi Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 1976 berdasarkan SK Menteri Agama No.74 tahun 1976 tanggal 29 Desember 1976.

       3. Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah Negeri pertama kali didirikan melalui proses penegerian berdasarkan SK Menteri Agama No.80 tahun 1967, yaitu dengan menegerikan Madrasah Aliyah Al-Islam di Surakarta, dan kemudian Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur, Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat dan seterusnya. Sampai dengan tahun 1970, seluruhnya berjumlah 43 buah (pada waktu itu masih dengan nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri atau MAAIN).

Jumlah ini tidak bertambah lagi dikarenakan kebijaksanaan yang diambil pemerintah mengingat keterbatasan anggaran dan kurangnnya tenaga guuru sehingga diterbitkan SK Menteri Agama No.213 Tahun 1970 tentang Penghentian Penegerian Sekolah/Madrasah Swasta Negeri dalam lingkungan Departemen Agama. Pada saat ini seluruh Madrasah Aliyah berjumlah 3.772 buah.

Dalam usaha peningkatan mutu Madrasah Aliyah, melalui Musyawarah Kurikulum di Cibogo tanggal 10 s/d 20 Agustus 1970, telah diusahakan penyempurnaannya kurikulum yang kemudian dikembangkan dan ditetapkan menjadi kurikulum 1973 yang memiliki Jurusan Pasti Alam dan Jurusan Sosial Budaya. Dalam Kurikulum 1976, Madrasah Aliyah mempunyai 5 jurusan, yaitu :

a)    Jurusan Ilmu Pengetahuan (IPA)

b)   Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

c)    Jurusan Bahasa

d)   Jurusan Agama (Syariah)

e)    Jurusan Peradilan Agama (Qadla’)

Pada dekade 90-an, kebijakan Orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dari sinilah kemudian lahir Undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan sekaligus menggantikan UU no. 4 tahun 1950 dan no. 12 tahun 1954. Dalam konteks ini, madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah dengan tidak menghilangkan karakter keagamaannya. (Maksum, 1999: 133).

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut di dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dalam Bab III Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa: “Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang bercirikhas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah”. Dan sementara itu dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayn No.0489/V/1992 tentang Sekolah Mengah Umum dalam Pasal 1 Ayat (6) disebutkan bahwa : “Madrasah Aliyah adalah SMU yang bercirikhas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama”.

Sehubungan dengan itu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah wajib memberikan bahan kajian lain yang diberikan pada madrasah tersebut. (Pasal 26 Keputusan Mendikbud No.0487/V/1992 dan Pasal 22 Ayat (6) No.0489/U/1992). Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) mempunyai tugas yang sama dengan sekolah umum (SD, SLTP dan SMU), yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk mengnembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkannya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.Dengan demikian, terdapat benang merah yang menghubungkan dan mengambangkan lebih lanjut kebijaksanaan sejak dimasukkannya tujuh mata pelajaran umum di madrasah (tahun 1950) sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.2 Tahun 1989 yang memberikan penegasan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam.

Berbicara mengenai madrasah sebagai sekolah keagamaan (tafaquh fiddin) sejak awal keberadaannya (yang berlangsung secara klasikal dalam bentuknya sebagai madrasah) dalam proses pengembangan dan kebijaksanaan Departemen Agama senantiasa berkelanjutan, walaupun kurikulum mengalami perubahan karena tuntutan zamannya. Mulai kurikulum yang 100% agama; 90% agama 10% umum; 80% agama 20% umum; 70% agama 30% umum; 60% agama 40% umum; 50% agama 50% umum dan seterusnya.

Program pengembangan madrasah sebagai sekolah agama (tafaquh fiddin) senantiasa mendapat tempat dalam kebijaksanaan pendidikan di lingkungan Departemen Agama; karena memang dalam sejarah perkembangan dan didirikannya madrasah adalah sebagai sekolah agama. Dalam pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah sejak kurikulum tahun 1968 dari hasil Konferensi Kepala Madrasah Aliyah di Semarang, yang pada waktu itu Madrasah Aliyah untuk pelajaran agama dan soal-soal ujian menggunakan bahasa pengantar Bahasa Arab. Demikian selanjutnya dalam penyusunan kurikulum yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tahun 1973, jurusan agama (syariah) dan jurusan qadla (peradilan agama) dijadikan program pilihan bagi siswa yang membutuhkannya.

Kurikulum tersebut kemudian dengan diberlakukannya SKB 3 Menteri disusun menjadi kurikulum tahun 1976 yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tahun 1984. program tafaquh fiddin menjadi program pilihan ilmu-ilmu agama (AI). Sementara itu dengan diberlakukannya Undang-Undangn No.2 Tahun 1989, maka ditetapkan kurikulum tahun 1994 yang sedang berjalan. Program tafaquh fiddin berdiri sendiri dalam satu pelembagaan, yaitu Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agama No.371 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan dan kurikulumnya dituangkan dalam keputusan Menteri Agama No.374 Tahun 1993.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang masih dipandang sebagai lembaga pendididkan “kelas dua”. Meskipun, sebenarnyapada hakikatnya adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Pendidikan diselenggarakan lembaga madrasah secara filosofis adalah pendidikan Islam, yakni yang diarahkan pada dua harapan/tujuan, yakni untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat secara berimbang. Hal itu dapat ditinjau dari prinsip Al-Qur’an dalam Surah Al-Qashash (28) Ayat 77:

Terjemahnya :

“Dan carilah (pahala) Negeri Akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.[38]

Eksistensi Madrasah Aliyah Keagamaan sebagai lembaga tafaquh fiddin apabila dilihat secara proporsional kurikuler maka mata pelajaran pendidikan agama memperoleh porsi prosentase yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan porsi mata pelejaran umum. Pada kurikulum 1968 (80% agama, 20% umum); kurikulum 1973 dan 1975 (70% agama, 30% umum); kurikulum MAPK (70% agama, 30% umum); kurikulum MAK tahun 1993 (70% agama, 30% umum).

Kenyataan proporsional kurikulum program ilmu-ilmu agama dengan perbandingan di sekitar 70% agama, 30% umum seperti digambarkan di atas, secara kurikuler pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengembangkan program pembibitan calon-calon ulama sehingga pembukaan MAPK pada periode Prof. Dr. Munawir Sadzali sebagai Menteri Agama pada dasarnya adalah program intensifikasi pendidikan melalui sistem asrama (program tutorial) dan pengembangan kemahiran berbahasa Arab dan Inggris.

Selanjutnya perubahan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), berdampak cukup besar terhadap perubahan sistem pendidikan madrasah. Disamakannya madrasah dengan sekolah umum dengan menerapkan kurikulum 100% sama antara kurikum madrasah dengan sekolah umum, artinya mengubah keseluruhan subsistem pendidikan madrasah tersebut. Karena itu renovasi terhadap keseluruhan subsistem pendidikan madrasah harus dilakukan, tidak hanya terbatas pada perangkat kurikulumnya saja, melainkan juga sebagai konsekuensi adalah gurunya, fasilitas madrasahnya manajemennya dan sebagainya.

Perubahan semacam itu memang tidak bisa dihindarkan, bahkan merupakan tuntutan. Tuntutan perubahan itu bukan saja berasal dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi ataupun tuntutan pembangunan nasional, melainkan juga tuntutan masyarakat, karena masyarakat tidak lagi hanya puas dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat intristik dari hasil pendidikan madrasah ini seperti di masa lampau ketika madrasah ini hanya mengemban misi keagamaan saja. Akan tetapi, sekarang ini tuntutan terhadap kebutuhan yang sifatnya ekstrinsik pun menjadi dominan. Lulusan madrasah juga harus bisa mendapatkan pekerjaan seperti lulusan sekolah lainnya. Sehingga mampu mendapatkan uang, bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sebagainya. Kepuasan orang tua sudah berpaling ke arah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi atai fisik.

Hal ini merupakan tantangan bagi para pengelola pendidikan madrasah, karena madrasah tidak saja harus mampu menciptakan manusia-manusia yang matang dalam bidang agama, tetapi sekaligus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan output atau lullusan pendidikan umum. Tuntutan persamaan mutu output madrasah dengan output sekolah umum merupakan suatu konsekuensi logis, karena madrasah adalah sama 100% dengan sekolah umum. Sebelumnya meski sistem pendidikan madrasah juga sudah disetarakan dengan sekolah umum, tapi tuntutan itu tidak terasa seperti sekarang ini, karena waktu itu pendidikan umum hanya menempati porsi 70% saja sedang sisanya yang 30% merupakan porsi pendidikan agama Islam.

Karena itu visi atau pandangan kita terhadap masa depan madrasah harus berubah. Madrasah masa depan tidak lagi melihat madrasah sebagai pendidikan keagamaan, melainkan harus dilihat sebagai jenis pendidikan umum yang sama dengan sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan, tapi berciri khas agama Islam. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dan strategi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan mampu mengatasi kekurangan yang ada pada madrasah.

Kebijakan pembangunan pendidikan yang diterapkan di lingkungan madrasah yang merupakan subsistem pendidikan nasional tentu saja tidak akan berbeda dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Seperti halnya kebijaksanaan pembangunan pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka pembangunan pendidikan di lingkungan madrasah akan mengacu kepada 4 hal, yaitu :

a)    Pemerataan; kebijakan dalam bidang pemerataan dimaksudkan agar semua warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam dan mengikuti pendidikan yang berkualitas. Warga negara yang tinggal di pedalaman dan daerah terpencil harus memperoleh pendidikan yang berkualitas seperti saudaranya yang ada di kota. Warga negara yang miskin harus mendapatkan pendidikan yang sama kualitasnya dengan yang kaya. Pendidikan yang berkualitas harus menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

b)   Relevansi:, kebijakan pemerintah dalam relevansi pendidikan dititikberatkan pada konsep link and match, yakni keterkaitan dan kesepadanan antara apa yang diberikan madrasah dengan apa yang ada di lapangan.

c)    Kualitas; kebijakan peningkatan kualitas ini dapat diartikan sebagai upaya memberdayakan dan mendayagunakan potensi yang ada di madrasah untuk pencapaian hasil yang diharapkan oleh madrasah, baik itu dari segi proses pembelajaran, kesejahteraan tenaga kependidikan, sumber daya manusia, finansial dan sarana-prasarana.

d)   Efisien; sistem pendidikan yang berlangsung pada jalur formal, dalam hal ini madrasah di Indonesia, hendaknya memperhatikan unsur efisiensi, di mana pengelolaan sebuah satuan pendidikan harus dapat memperhitungkan unit cost riel yang dibutuhkan dalam waktu satu tahun. Dengan demikian, madrasah diupayakan untuk membuat perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas, serta untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang sekaligus mengatasi kelemahan dan tantangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau dalam hal ini Direktorat Pendidikan Madrasah menerapkan strategi pembangunan madrasah yang disebut pencerahan madrasah.

Pencerahan berasal dari kata “cerah”. Madrasah yang cerah dapat diartikan madrasah yang prospektif atau memiliki masa depan yang baik, baik bagi siswa, pengelola madrasah, pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, strategi pencerahan madrasah adalah strategi bagaimana membuat madrasah menjadi madrasah yang berkualitas, populis, disenangi oleh masyarakat dan menjanjikan masa depan yang baik bagi siswa maupun masyarakatnya.

Oleh karena itu, program dalam rangka pencerahan madrasah terfokus kepada kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan strategi-strategi pembangunan berupa madrasah model, madrasah terpadu, penyusunan/ sosialisasi kurikulum dan program-program bantuan yang menunjang kualitas madrasah seperti perpustakaan, laboratorium, pelatihan guru kelas, pelatihan guru mata pelajaran dan lain-lain.

Menurut Maksum perkembangan kebijakan terhadap madrasah dalam empat dekade tidak bisa dilepaskan dari politik orde baru terhadap Islam. Dalam konteks ini, dapat dipastikan tingkat apresiasi pemerintah Orde Baru terhadap madrasah mencerminkan tingkat dan pola hubungan negara dan Islam. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru terus merespon aspirasi umat Islam dengan menjadikan madrasah sebagai salah satu pilar dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dilanjutkan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap kurikulumnya, seperti memasukkan mata pelajaran-mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Sehingga, lulusan madrasah dianggap sejajar dengan lulusan sekolah umum.

Sebagai bukti melalui sejumlah kebijakan, beberapa modifikasi terhadap madrasah dilakukan meskipun menghadapi kendala dan tantangan yang tidak ringan. Sesuai dengan maksud UU, pada tahun 1958 Kementerian agama mengusahakan pengembangan madrasah dengan memperkenalkan model madrasah wajib belajar. Ditempuh selama delapan tahun, pendidikan madrasah wajib belajar ini memuat kurikulum pengajaran yang terpadu antara aspek keagamaan, pengetahuan umum, dan keterampilan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa madrasah dalam tahap ini belum terorganisasi dan terstruktur secara seragam dan standar.[39]

Model madrasah Wajib Belajar dapat dianggap sebagai salah satu tonggak perkembangan dan pembaharuan madrasah di Indonesia, yang merupakan kontribusi pemerintah Orde Lama. Namun demikian, puncak dari perkembangan madrasah sebelum Orde Baru adalah madrasah Wajib Belajar. Diidealisasikan bahwa kurikulum MWB mengembangkan tiga perkembangan yaitu: perkembangan otak atau akal, perkembangan hati atau perasaan, dan pekembangan tangan atau keterampilan.

Dalam perkembangannya, sebagai dampak dari ketetapan MPRS no. XXVII/1966, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegrikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah. Langkah dilakukan dengan menegrikan 123 madrasah Ibtidaiyah, sehingga jumlah total madrasah Ibidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu bersamaan juga telah berdirisekitar 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).Sejalan dengan perubahan itu, sebelumnya pada 10-20 Agustus 1970 dilangsungkanlah pertemuan di Cibigo, Bogor, Jawa Barat dalam rangka penyususnan kurikulum madrasah dalam semua tingkatan secara nasional. Kurikulum madrasah yang dirumuskan di Cibogo diberlakukan secara nasional berdasarkan keputusan meneteri Agama no. 52 tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal dengan kurikulum 1973.[40]

Daftar Mata Pelajaran dalam Kurikulum 1973

Kelompok

No

MIN 7 Th

MTsAIN

MAAIN

DASAR

1

2

3

4

5

6

7

Al-Qur’an

Hadits

Tauhid

Akhlak

Kewarganegraan

B. Indonesia

Penjas

Al-Qur’an/Tafsir

Hadits

Tauhid

Akhlak

Kewarganegaran

B. Indonesia

Tafsir/ilmu Tafsir

Hadis/I. Hadits

Tauhid

_

Kewarganegaraan

B. Indonesia

Penjas

POKOK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fiqh

_

Sejarah Islam

B. Arab

Bahasa Daerah

_

Berhitung

_

_

IPA

_

_

_
_

_

_

_

Pend. Kesenian

PKK

Fiqh

_

Sejarah Islam

Bahasa Arab

B. Inggris

Sejarah

Ilmu Aljabar

Ilmu Ukur

Ilmu Alam

Ilmu Hayat

_

_

Ilmu Bumi

_

Fiqh/U.Fiqh

Tarikh Tasyri

Sejarah Islam

B. Arab

B. Inggris

Sej. Kebudayaan

Ilmu Pasti

_

IPA

Biologi

Fisika

Kimia

Geografi

Biologi

Ekonomi/koperasi

Hitung Dagang

Tata Buku

_

KHUSUS

1

2

3

4

5

Kejuruan Agraria

Kejuruan Teknik

Kejuruan Jasa

_

_

Adminitrasi

Menggambar

Seni Suara

Khat/Menulis

Prakarya/PKK

Menggambar/seni

S

Prakarya/PKK

_

_

EKTRAKURIKULER

1

2

_

_

Kepramukaan

Kepramukaan

Kooperasi

 

Adapun jumlah mata pelajaran umum dan kejuruan (ketreampilan), setiap minggu, pada setiap jenjang madrasah sesuai kurikulum madrasah Tahun 1973 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perbandingan Jam Mata Pelajaran Madrasah

Menurut Jenjangnya sesuai Kurikulum Madrasah 1973

No

Jenjang Madrasah

Jam MP Agama

Jam MP Umum

Jam MP Kejuruan

Jumlah

1

MIN 7 Tahun

6-15

20-21

1-8

28-40

2

MTsAIN

15

22

9

46

3

MAAIN

12-14

31-33

6

48

 

C. Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Di akhir dekade 1980-an dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi karena lahirnya UU No. 2/1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, undang-undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Dalam konteks ini, UUSPN ini mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidian kejuruan dan pendidikan keagamaan. Dampak dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dari semua jenjang madrasah, mulai Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai Aliyah. Secara umum perjenjangan madrasah sama dengan perjenjangan sekolah. Atas dasar itu, madrasah Ibtidaiyah pada dasarnya adalah “Sekolah Dasar Berciri Khas Islam”, sedangkan madrasah Tsanawiyah adalah “Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berciri Khas Islam.[41]

Adapun Isi kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 372 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas Agama Islam. Dalam keputusan ini diatur bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah melaksanakan kurikulum nasional sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Dalam hal ini kurikulum MI dan MTs memuat mata pelajaran: Pendidikan Pancasila dan Kearganegaraan, Pendidikan Agama, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Kerajinan Tangan da Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan mata pelajaran yang merupakan muatan lokal.[42]

Integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional dengan demikian bukan merupakan bagian integrasi dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, termasuk madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama.

Menurut Abdul Rachman Shaleh, Madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekkuensi, antara lain pola pembinaannya harus mengikuti pola pembinaan yang kepada sekolah-sekolah pemerintah, madrasah mengikuti kurukulum nasional, ikut serta dalam UAN dan berbagai peraturan yang diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas).[43]

Madrasah dalam bentuknya yang tidak formal telah hadir di tengah-tengah masyarakat sejak awal abad ke-16. Dengan demikian, lembaga pendidikan ini telah mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Madrasah tumbuh dari lapisan masyarakat bawah, dengan prakarsa mereka sendiri untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhannya.

Perhatian pemerintah terhadap madrasah sampai saat ini masih belum sungguh-sungguh. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah masih diskriminatif. Bantuan madrasah masih merupakan bantuan lepas, belum dipertimbangkan untuk memperoleh keadilan melalui bantuan pembiayaan per kapita siswa. Mengenai pembiayaan pendidikan dalam dekade sepuluh tahun terakhir masih terdapat kepincangan yang diskriminatif antara pembiayaan pendidikan di lingkungan madrasah dan sekolah umum, sementara peserta didik di kedua lembaga itu adalah anak bangsa dari republik yang kita cintai ini.

Selanjutnya tuntutan masyarakat dalam menyiapkan pendidikan masa depan yang lebih baik antara lain adalah terselenggaranya demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya perilaku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dan peserta didik demi perkembangan berpikir yang kreatif, ajaran Islam yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat imam dan takwa kepada Allah Swt., menguasai iptek, memupuk kerja sama dalam persaingan sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat global.

Dengan demikian harus diakui bahwa madrasah mempunyai nilai-nilai positif, di samping tentunya berbagai kelemahan yang perlu dibenahi. Salah satu kelemahan madrasah karena perkembangan historisnya serta perkembangan juridis dari lembaga-lembaga tersebut telah menghasilkan mutu yang masih rendah serta manajemennya yang masih perlu dibenahi. Namun , banyak nilai yang merupakan jiwa madrasah yang sesuai dengan cita-cita pendidikan masa depan. Di dalam usaha untuk membangun suatu masyarakat yang demokratis serta mengikutsetakan masyarakat secara optimal di dalam penyelenggaraan dan pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan adalah milik masyarakat. Tidak dapat kita bayangkan suatu masyarakat tanpa pendidikan. Apabila masyarakat melahirkan lembaga pendidikan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka isi pendidikan tersebut adalah nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan di dalam kebudayaan sebagai milik masyarakat. Kesatuam antara pendidikan, masyarakat dan kebudayaan diwujudkan dalam pendidikan madrasah dan lebih lagi di dalam kehidupan pondok pesantren.

Pendidikan yang berbasis masyarakat (Community based education) adalah sesuai dengan misi pembaruan pendidikan dewasa ini. Dengan ikut sertanya masyarakat di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya, maka pendidikan tersebut betul-betul berakar di dalam masyarakat dan di dalam kebudayaannya.Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan yang berfungsi untuk membudayakan nilai-nilai masyarakat diharapkan dapat memenuhi fungsinya masing-masing.

     D. Pengembangan Madrasah

Seperti kita ketahui bahwa madrasah pada umumnya adalah swasta, dan berasal dari lingkungan masyarakat yang belum beruntung. Oleh karena itu, strategi yang ketiga adalah memberdayakan madrasah supaya tetap dapat survive dan menjadi bagian dari sistem pendidikan. Strategi pemberdayaan madrasah di tingkat dasar juga dimaksudkan sebagai bagian dari program penuntasan wajar, yakni untuk memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk dapat bersekolah. Program-program dalam upaya memberdayakan madrasah tersebut berupa bantuan-bantuan fisik, pelatihan, biaya operasional, beasiswa dan lain-lain.

Dari strategi pembangunan madrasah di atas, secara fisik barangkali keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat pemerintah. Namun, keberhasilan pendidikan secara kualitas akan tetap banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya peralatan penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarannya tidak mampu, maka resiko kegagalan pun sangat tinggi.

   1. Pembangunan Madrasah Model

Seperti diketahui bahwa jumlah madrasah sampai saat ini kebanyakan adalah madrasah swasta, maka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah akan dibentuk cluster-cluster madrasah, di mana dalam jangka panjang di setiap kabupaten akan dibangun masing-masing sebuah madrasah negeri (MI, MTs dan MA) model yang akan memimpin pembangunan madrasah di lingkungannya. Model-model ini akan berperan sebagai agent of change atau agen perubahan yang akan membawa/ membina madrasah-madrasah di sekitarnya untuk bersama-sama maju menjadi madrasah-madrasah yang berkualitas seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, model ini, akan memiliki berbagai fungsi, yaitu model (contoh, teladan), fungsi pelatihan, fungsi kepemimpinan, fungsi pengawasan (super visi) pendidikan, fungsi pelayanan dan fungsi pengembangan profesi.

       2. Madrasah Terpadu

Madrasah terpadu adalah madrasah 12 (dua belas) tahun, yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang berada dalam satu lokasi memiliki satu kesatuan administrasi, manajemen dan kurikulum. Madrasah yang ditunjuk sebagai madrasah terpadu harus melakukan :

a)      Integrasi administrasi;

b)      Integrasi kurikulum;

c)      Integrasi personel

d)     Integrasi sarana dan prasarana; dan

e)      Integrasi pembiayaan

Sampai saat ini Departemen Agama telah menunjuk 7 MI, 7 MTs dan 7 MA sebagai madrasah terpadu:

a)        Madrasah Terpadu Malang;

b)        Madrasah Terpadu Jogyakarta;

c)        Madrasah Terpadu Palembang;

d)       Madrasah Terpadu Aceh;

e)        Madrasah Terpadu Jakarta;

f)         Madrasah Terpadu Padang;

g)        Madrasah Terpadu Jambi;

h)        Madrasah YASUCI Jakarta.

Penutup

     A. Kesimpulan

Peran pemberdayaan masyarakat pada aspek pendidikan yang dilakukan oleh madrasah memang menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari madrasah sebagai intitusi pendidikan. Pendidikan sebagai agent of change. Sebagai agen perubahan, madrasah madrasah tidak hanya sekedar memfasilitasi terjadinya perubahan, tetapi madrasah juga berperan secara aktif melakukan kreasi-kreasi baru dan menangkap peluang dan kesempatan yang ada untuk melakukan perubahan serta mengrahkan perubahan tersebut kepada keadaan yang dikehendaki.

Peran madrasah sebagai agent of change tersebut nampaknya mulai disadari oleh banyak pihak, terutama masyarakat pengguna jasa madrasah itu sendiri, sehingga mereka mulai memahami arti penting madrasah sebagai bagian dari sistem kehidupan mereka dan bahkan memulai jalur pendidikan ini strata sosial mereka dapat meningkat. Sebagai salah satu komponen dalam perubahan sosial, madrasah sebagai agent of change setidaknya juga dapat berperan mengarahkan dan mewarnai perjalanan zaman dengan pemikiran dan perbuatan, tidak hanya sekedar menjadi objek perubahan saja.

            Untuk dapat melakukan peran strategis tersebut, medrasah harus berbenaah diri, melakukan perubahan disegala bidang dan mampu membaca peluang masa depan. Perubahan dalam konteks berbenah diri yang harus dilakukan oleh madrasah tentunya harus dilandaskan pada pemikiran yang matang dan terencana. Pembenahan yang dilakukan oleh madrasah tidak hanya sekedar tambal sulam, sporadis, sehingga sangat rapuh dan tidak kokoh.

            Dalam konteks globalisasi seperti sekarang ini, terlebih seiring dengan desentralisasi pengelolaan madrasah diera otonomi daerah, madrasah harus proaktif, antisipatif dan partisipatif serta membaca peluang dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap pendidikan madrasah terangkum dalam tiga hal, yaitu: (1) mencerdaskan, (2) mentrampilkan dan (3) menginternalisasikan.

Madrasah secara kelembagaan perlu dikembangkan dari sifat kreatif dan proaktif terhadap perkembangan masyarakat menjadi rekonstruktif. Artinya bahwa pendidikan madrasah tidak hanya aktif dan proaktif, tetapi juga partisipatif dalam memberikan corak dan arah perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Strategi pengembangan madrasah ini perlu dirancang dengan matang agar dapat menjangkau jangka panjang mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dan sekaligus mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya yang baik yang harus dilakukan oleh madrasah adalah membangun sinergi dengan berbagai sistem sosial yang ada dimasyarakat, sehingga perubahan pendidikan di madrasah berjalan beriringan dengan laju perubahan disektor yang lain. Hal ini disebabkan oleh fungsi sosial madrasah tidak terlepas oleh sebagai berikut:

  1. Perlawanan Sunni terhadap Intensnya sistem pengajaran Syi’ah
  2. Bentuk perlawanan terhadap diskriminasi oleh penjajah di Indonesia
  3. Wahana transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al din) & nilai-nilai agama
  4. Lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial
  5. Social engineering atau community develepment
  6. Kaderisasi & Mobilitas Umat

 

 

Daftar Pustaka

Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, Yogyakarta: LKIS, 2008

Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, Listafariska Putra, 2005

Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Fazlur rahman, Islam, London: The University of Chicago Press, 1979

Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Mutiara, 1979.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: Karya Toha Putra, 2002).

 

 

*Mahasiswa Beasiswa PAI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin

[1]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta: LKIS, 2008), h. 132

[2]Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Listafariska Putra, 2005), h. 31

[3]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60

[4]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, ….h. 133-134

[5]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 53

[6]Ibid, h. 61

[7]Ibid

[8]Ibid

[9]Ibid, h. 62-63

[10]Fazlur rahman, Islam, (London: The University of Chicago Press, 1979), h. 267  

[11]Ibid

[12]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, h. 135

[13]Ibid, h. 135

[14]Ibid, h. 138

[15]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 64

[16]Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif………… h. 141

[17]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 75

[18]Ibid, h. 76

[19]Ibid, h. 77

[20]Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

[21]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 81

[22]Ibid

[23]Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,( Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 63

[24]Ibid

[25]Ibid, h. 350

[26]Ibid, h. 73

[27]Ibid

[28]Ibid, h. 103

[29]Ibid., h. 104

[30]Ibid, h. 111

[31]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 123

[32]Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia………… h. 361

[33]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 126  

[34]Ibid, h. 127

[35]Ibid, h. 41

[36]Ibid, h. 131

[37]Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, …hlm.  

[38] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 556.

[39]Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya,…………..h. 140  

[40]Ibid, h. 141

[41]Ibid, h. 155

[42]Ibid, h.155

[43]Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, …h. 94.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Sabbara’e Tianna Teppe’e_Edisi Saran & Kritik

“Sabbara’e Tianna Teppe’e”

Oleh: Drs. H. Lakalebbi*

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن , وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ وَعَلىَ أُمُوْرِ الدُّنْيَاوالدِّيْنِ ,

الَصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ,[1] وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ , أمَّا بَعْدُ

 

Laoni’me simata sukkuru mappoji lao ri PAT, nasaba pammase-Na gangkanna weddingngi hadere’ ilalenna masigi’e. guna laksanakangngi parenta-Na, nainappa ininiriwi pappesangka-Na PAT. Sarekkuammengngi namaseiki’ PAT ri lino lebbi-lebbipi ri akhera’, Insya Allah…,Amin.

Shalawa nenniya mappassalama’ lao ri ale malebbina Nabitta’ Muhammad. Saw. Nabi iye’ makkai umma’na pole ri onroang mapettangnge lao ri onroang masiangnge’. Mudah”an weddingngi siruntu Nabitta’ saw ilalen suruga pammase-Na PAT, Insya Allah…,Amin.

Sininna Tomatoa Malebbiku Engkae Hadere’…

Insya Allah, ilalenna kesempatang mabbarakka’e. Upuminasai palettukengngi ceramah yang berjudul;…

Majeppu masahoro’ni ipahang madeceng ilalen agamata’ mennang, agama sellengnge, makkada jancin-Na PAT risese-Na tau sabbara’e iyanaritu:

…Majeppu tau Sabbara’e sibawai PAT.., QS. 02 (153)

Professor Kamrani Buseri ilalen bokna (nilai-nilai ilahiyah remaja pelajar) narampei makkada: iyatu yasengnge sabbara’ “tenangngi’ moloiwi sewwa-sewwa de’e naipoji”. Pappadanna moloiki paccoba, lisui ri pammase-Na PAT tau ri pojitta. Ukurang tau lino de’naipoji, eke’ ipahangngi’ madeceng makkada PAT pueloi. Asabbarakeng modala’ta’. Engka balibolata’ gangguki’ nasaba siri ati, pene’ sabbara’ki’ aja naiwale’ pene’ matanre deraja’ Sabbara’e ilolongeng risese-Na PAT. Tingngerrangngi makkada’ iyatu sabbara’e latihanna teppe’e ri PAT.

Ayyuhal Mustami’unal Qiram Rahimakumullah…

Makkadai Nabitta’. Saw:

Iyatu sabbara’e tabbage tellui:

الصَّبْرُ ثَلاَثةٌ

Nomoro’ seddi, sabbara’ki’ moloiwi paccoba-Na

فَصَبْرٌ عَلَى الْمُصِبَةِ

Sininna Tomatoa Malebbiku Engkae Hadere’…

Nomoro’ dua, sabbara’ki’ pigau’I parenta-Na

وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ

Contona’ sempajangnge merupakangngi parenta-Na PAT. Shalat yang tidak dibarengi dengan kesabaran, dalam proses pelaksanaannya. hasilnya apa? Hasilnya MH370. Apa maksudnya MH370? Aga passabarenna? Sempajang tampa asabbarakeng wassele’na MH370. Narekko engka tau massempajang nade nasabbara’.

Sininna Tomatoa Malebbiku Engkae Hadere’…

Titani bu, MH370, kurang lebbi 5 puleng labe’e luttu pole ri Malaysia menuju ke China/ sekarang Tiongkok. De’pa nalettu tujuanna. Ehh, tiba-tiba dikabarkan hilang/lennye’ bu, de’gaga manessa kenroi MH370 makkokkoe. Radar dan satelit tercanggih telah digunakan untuk mendeteksi. Alat-alat canggih telah diturunkan. Aga wassele’na? tidak ada, tidak ada kepastian. Tidak ada bekas, tidak ada hasil, melainkan pemberitaan di TV, Surat Kabar yang tumpang tindih.

Nah, meloka’ tanaiki’ makkokkoe makkada: sikira” matti riesso rimonri, narekko mabbilang amala’ni taue. Ehh, Tiba giliranna P. Imang, tibani giliranna pacceramae iparessa, iparessa sempajanna selama tuwo rilino. Aga wassele’na? Masya Allah, madodong signalna, makurang pulsana, madodong toni baterainna. Ahh, lennye’ lalosi paccasna.

Aga passabarenna? Ahh, inilah contoh/sample situasi narekko engka Imang pimpingngi sempajangnge dengan tidak tuma’ninah. Inilah contoh/sample paccerama mappidato’ koromai sabbara’ki’ dalam proses pelaksanaan shalat, tuma’ninahki’ dalam shalat katanya. Naikiya, sempajanna masija’pi naiya P. Katte’. Taddampengika’ de’to gaga okkoe, begitu P. Imanna, P. Katte’na nenniya pacceramae. Okkomi onroang leangnge engka mappakkuaro sempajanna.

Sibalikenna, Shalat dengan modal kesabaran, itulah jalan menuju shalat yang khusyu’. Karena dengan shalat yang khusyu’, shalat yang tuma’ninah, wedding mabbate’ wedding nassabari nasukku’ sempajanna pacceramae, nasukku sempajanna P. Imang, nasukku sempajanna ma’munna.

Sininna Tomatoa Malebbiku Engkae Hadere’…

Nomoro’ tellu, sabbara’ki’ pole pappesangka-Na PAT

وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَّةِ

Mattengangngi mappuasa de’nawedding, mappuasaki’ ilalenna UR de’nawedding ipigau pappesangka-Na PAT, pappadanna ipau-pau rimonriwi balibolata’ nenniya sijitta’, dsb-dsb.

Makkadai PAT ilalen Haddese’ Qudsie:

أنا الله لآإلهَ إِلاَّ أَنَا… مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىبَلآئِي… فَلْيَتَّحِذْ رَبًّا سِوَآئِي

“Aku Allah, tiada Tuhan melainkan Aku…,

Nigi-nigi de’nasabbara’ narekko ucobai…, maka carilah Tuhan selain Aku.” Kata Allah…

Sininna Tomatoa Malebbiku Engkae Hadere’…

Sabar itu Iman, Iman itu butuh kesabaran. 50 perseng teppe’e engkai okko sabbara’e. tiangna teppe’e engkai ri sabbara’e. Narimakkuannanaro, narekko meloki’ pakessingi tiangna teppe’ta’, sabbara’ simata modala’na. tennapodo engkaki’ mennang mancaji tau sabbara’ tuwo rilino termasuk pacceramae secara pribadi, Insya Allah..,Amin.

 

أَقُوْلُلَكُمْشُكْرًاكَثِيْرًاعَلىَاهْتِمَامِكُمْ

والله يتولى الصالحين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 342 other followers